09 Mei 2023

Pembukaan Muskerda GPdI Majelis Daerah Sumsel Di Hadiri Ketua DPRD Prov. Sumsel

Liputansumsel.com


Palembang,liputansumsel.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Majelis Daerah Sumatera Selatan di GPdI Segaran Palembang. Selasa, (9/5/2023).

Muskerda GPdI Sumatera Selatan digelar pada tanggal 9-10 Mei 2023 yang diikuti oleh 17 Kabupaten/Kota GPdI di Provinsi Sumatera Selatan dengan tema “Menjadi Jemaat GPdI Berkarakter Kristus dan Berdampak Bagi Dunia”.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Prov. Sumsel menyampaikan harapan agar Muskerda tersebut dapat menghasilkan program-program dalam menyatukan visi misi untuk masyarakat dan mendukung Pemerintah dalam mempertahankan predikat Sumatera Selatan yang dikenal sebagai Provinsi dengan “Zero konflik”.

Turut hadir selain Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., yaitu Ketua Umum Majelis Pusat GPdI Pdt. Dr. Jhonny W. Woel, MM, M.Th., Ketua Majelis GPdI Sumsel Pdt. Daniel W. Enggar, S.Th., Pembinmas Kristen Kanwil Sumsel Pdt. Bagus Ade Dinata Panjaitan, S.Th., serta tamu undangan lainnya. (mhn/ril)

Kadisdik Ansori Terkesan Acuh dan Tutup Mata Terkait Adanya Dugaan Iuran Bulanan di SDN 81 Palembang

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com,-Terkait adanya keluhan Wali murid SD Negeri 81 Palembang tentang adanya dugaan iuran Paguyuban sebesar Rp. 10.000/bulannya  Kadisdik Kota Palembang terkesan acuh bahkan disinyalir  tutup mata.


Pasalnya, Usai mengkonfirmasi Yales Tyawati selaku Kepala Sekolah, Wartawan Portal ini meminta tanggapan Kadisdik Kota Palembang Ansori.


Kadisdik Kota Palembang mengatakan, Coba kamu konfirmasi dengan Kabid SD terlebih dahulu baru ke Aku,  Singkat Ansori Kepada Awak Media, Senin(8/5/2023).


Diketahui Ansori baru beberapa bulan menjabat sebagai Kadisdik kota Palembang, yang sebelumnya dijabat oleh Ahmad Zulinto yang saat ini menjabat Asisten II Setda Kota Palembang.


Sangat berbeda sekali, ketika Ahmad Zulinto menjabat Kadisdik Kota Palembang yang selalu cepat tanggap dalam menyelesaikan persoalan.


Sementara itu Kabid  SD ketika dimintai tanggapan terkait adanya dugaan iuran bulanan di SD Negeri 81 Palembang mengatakan, intinya tidak usah memberatkan wali murid, jika alasan untuk adanya musibah, ya nanti aja, ketika ada musibah baru mungut sumbangan, Katanya


Salah satu wali murid SD Negeri 81 Palembang keluhkan adanya dugaan pungutan iuran per bulan sebesar Rp.10.000.


Untuk kelas anak saya Rp.10.000 bahkan rencananya mau naik lagi menjadi Rp.20.000 Ungkap AA yang meminta namanya untuk disamarkan.


Lebih lanjut AA kegunaan Iuran Paguyuban itu untuk bantu sekolah, untuk perbaikan, membeli sapu, bayar tukang sapu dan untuk kebersihan, jadi untuk megang perbaikan bukan kepala Sekolah artinya Wali Murid yang ada di paguyuban ini.


AA juga membeberkan, tidak hanya kelas anaknya yang diminta iuran paguyuban,  siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 tidak luput dari iuran tersebut, bahkan ada Rp 20.000 dan Rp.5.000 setiap bulannya.


Kalau setiap bulan Rp 10.000 saja, kali kan seluruh siswa di SD Negeri 81 Palembang lebih dari seribu siswa sudah berapa duit itu.


" Selama ini aku diamkan nian namun sepertinya tidak ada perubahan. Duit Iuran paguyuban ini sudah lama tapi sangat disayangkan tidak ada yang berani untuk melaporkannya" Ungkap AA dengan nada kesal.


Di tempat dan waktu yang berbeda, Yales Tyawati selaku Kepala SD Negeri 81 Palembang mengatakan, dana paguyuban itu baru berjalan dan itu atas dasar kesepakatan bersama melalui rapat antara wali murid dan guru kelas.


Selagi orang tua itu setuju silahkan asal tidak memberatkan, tapi kalau merasa keberatan tidak usah dan selama ini tidak ada yang keberatan, kata Yales Tyawati  ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (8/5/2023).


"Kalau orang tua sampai keberatan terus terang ibu tidak setuju dan ibu tidak senang", katanya.


Paguyuban memang ada beber Yales, namun paguyuban itu dibentuk oleh wali murid sendiri dan gunanya untuk, misalnya ada yang sakit dibesuk, jika ada orang tua yang meninggal di takziah.


Jika benar ada guru yang seperti itu (Red-meminta Uang)saya tidak susah, saya ke Bu Sutriana , ku mutasikan mereka karena aku pengurus K3S di Kota, apalagi Pak Ansori dia tidak mau mendengar masalah duit duit dan duit.


Aku terus terang kata Yales Tyawati, mereka ini (Red-Guru)punya kompetensi dan mereka mereka ini suaminya, Polisi, Lurah, Polisi, Polisi, jadi dak mungkin mereka ini kekurangan duit.


"Kalau meresahkan kita dan akibatnya ke guru dan sekolah lebih baik paguyuban itu dibubarkan",ucapnya.


Di tempat yang sama salah satu Guru Kelas 1 menambahkan, Waktu awal masuk itu dirapatkan tapi kami guru tidak mengikuti maksudnya kami tidak mengelola keuangannya dan diserahkan seluruhnya dan sepenuhnya kepada wali murid, kami pihak sekolah hanya memfasilitasi wali murid untuk rapat atau diskusi, dan itupun atas dasar kesepakatan rapat mereka dan mereka tidak mematok biaya, jadi siapa yang mampu boleh menyumbang, jadi kami tidak tahu menahu keuangan itu dan rencana mereka. Tujuan dana itu yang saya dengar untuk anak anak yang sakit mereka besuk.


"Anak anak kami kan ada jadwal piket, kabanyakan Orang tua tidak setuju kalau anaknya disuruh nyapu, jadi mereka(Red-Paguyuban) inisiatif cari tukang sapu, orang tuanya yang cari bukan kami dan kami tidak pernah menyuruh" Lanjut salah satu guru Kelas 6.


Selain menghadirkan guru kelas 1&6, Yales Tyawati juga mengahdirkan ketua paguyuban Kelas 1F yang merangkap kelas 6E, serta Bendahara Paguyuban kelas Kelas 1E.


Mulai awal masuk sekolah kita sudah bentuk paguyuban, ungkap Bendahara Paguyuban Kelas 1E.


Bendahara Paguyuban Kelas 1E yang juga Istri salah satu Jaksa di Kejari 4 Lawang itupun mengaku, untuk iuran iuran kita berjalan dua bulan masuk sekolah dan kami  mematok iuran Rp.10.000/bulan dan itupun ada rincian pengeluaran setiap bulannya.


Sementara itu, Ketua Paguyuban kelas 1F yang juga merangkap kelas 6E mengatakan untuk disebut Paguyuban saya rasa itu tidak tepat, karena kalau paguyuban itu sudah besar dan untuk peresmiannya harus potong pita, dirinya juga meminta agar nama paguyuban itupun dirubah menjadi komunitas.


(Armin)

Hadapi Bonus Demografi, Herman Deru Harapkan Para Guru Maksimal Cetak Generasi Berkarakter dan Mampu Bersaing

Liputansumsel.com


PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumsel H Herman Deru membuka langsung Seminar Nasional yang diprakarsai IKA FKIP Unsri di Asrama Haji Palembang, Selasa (9/5).

Seminar dengan tema Pendidikan Sumsel Maju, Menuju Indonesia Emas yang diikuti oleh para guru ini sebagai komitmen Sumsel dalam mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi bonus demografi mendatang.

"Guru ini harus menjadi teladan bagi anak didiknya, sehingga kedepan dapat lahir generasi yang cerdas dan berkarakter," kata Herman Deru.

Tidak hanya itu, dalam menghadapi bonus demografi tersebut, para guru juga harus mendorong anak didiknya agar berkompetisi.

"Anak didik juga harus dibentuk untuk berani berkompetisi dan bersaing. Ada beban moril yang disandang para guru ini. Apalagi Indonesia emas 2045 ini berkaitan dengan bonus demografi yang akan dihadapi. Sebab itu, pendidikan berkarakter harus terus dilakukan sehingga anak didik siap bersaing nantinya," tuturnya.

Menurutnya, generasi milenial yang sedang dibentuk saat ini, tentu akan menjadi penerus dalam mengelola negara.

"Keberlangsungan negara ini ada ditangan para milenial yang ada saat ini. Jika tidak dibentuk dengan baik, tentu akan menjadi bencana negara ini," terangnya.

Sebab itu, sambungnya, guru dituntut harus jeli dengan perkembangan yang setiap saat terjadi.

"Pendidikan ini dinamis. Guru harus update dan harus bisa menyesuaikan diri dengan pola pikir anak didik. Tugas mulia guru ini jangan sampai cidera oleh sesuatu apapun," bebernya.

Sementara itu, Ketua IKA FKIP Unsri H Riza Pahlevi mengapresiasi Gubernur Herman Deru yang terus mengupayakan kesejahteraan para guru sehingga dapat lebih baik.

"Kita sangat berterima kasih kepada pak gubernur yang terus mendukung para guru ini," katanya.

Dia menyebut, IKA FKIP Unsri sendiri sebagai wadah silahturahmi bagi para lulusan FKIP Unsri mulai dari guru, pejabat, pengusaha dan lainnya.

"Sejak berdiri tahun 1961 ini, FKIP Unsri telah memiliki alumni sekitar 40 ribu dari berbagai profesi. Mudah-mudahan FKIP Unsri terus meningkatkan peran dalam mecetak generasi muda yang mampu bersaing," pungkasnya.



Hadir dalam kesempatan itu, Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Dikti Prof, Dr. Nunuk Suryani, Sekretaris Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Ahman, serta Civitas Akademik FKIP Unsri.*

Kuat Dugaan Ada Iuran Per Bulan Di SDN 81 Palembang.

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com,-Salah satu wali murid SD Negeri 81 Palembang keluhkan adanya dugaan pungutan iuran per bulan sebesar Rp.10.000.


Untuk kelas anak saya Rp.10.000 bahkan rencananya mau naik lagi menjadi Rp.20.000 Ungkap AA yang meminta namanya untuk disamarkan.


Lebih lanjut AA kegunaan Iuran Paguyuban itu untuk bantu sekolah, untuk perbaikan, membeli sapu, bayar tukang sapu dan untuk kebersihan, jadi untuk megang perbaikan bukan kepala Sekolah artinya Wali Murid yang ada di paguyuban ini.


AA juga membeberkan, tidak hanya kelas anaknya yang diminta iuran paguyuban,  siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 tidak luput dari iuran tersebut, bahkan ada Rp 20.000 dan Rp.5.000 setiap bulannya.


Kalau setiap bulan Rp 10.000 saja, kali kan seluruh siswa di SD Negeri 81 Palembang lebih dari seribu siswa sudah berapa duit itu.


" Selama ini aku diamkan nian namun sepertinya tidak ada perubahan. Duit Iuran paguyuban ini sudah lama tapi sangat disayangkan tidak ada yang berani untuk melaporkannya" Ungkap AA dengan nada kesal.


Di tempat dan waktu yang berbeda, Yales Tyawati selaku Kepala SD Negeri 81 Palembang mengatakan, dana paguyuban itu baru berjalan dan itu atas dasar kesepakatan bersama melalui rapat antara wali murid dan guru kelas.


Selagi orang tua itu setuju silahkan asal tidak memberatkan, tapi kalau merasa keberatan tidak usah dan selama ini tidak ada yang keberatan, kata Yales Tyawati  ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (8/5/2023).


"Kalau orang tua sampai keberatan terus terang ibu tidak setuju dan ibu tidak senang", katanya.


Paguyuban memang ada beber Yales, namun paguyuban itu dibentuk oleh wali murid sendiri dan gunanya untuk, misalnya ada yang sakit dibesuk, jika ada orang tua yang meninggal di takziah.


Jika benar ada guru yang seperti itu (Red-meminta Uang)saya tidak susah, saya ke Bu Sutriana , ku mutasikan mereka karena aku pengurus K3S di Kota, apalagi Pak Ansori dia tidak mau mendengar masalah duit duit dan duit.


Aku terus terang kata Yales Tyawati, mereka ini (Red-Guru)punya kompetensi dan mereka mereka ini suaminya, Polisi, Lurah, Polisi, Polisi, jadi dak mungkin mereka ini kekurangan duit.


"Kalau meresahkan kita dan akibatnya ke guru dan sekolah lebih baik paguyuban itu dibubarkan",ucapnya.


Di tempat yang sama salah satu Guru Kelas 1 menambahkan, Waktu awal masuk itu dirapatkan tapi kami guru tidak mengikuti maksudnya kami tidak mengelola keuangannya dan diserahkan seluruhnya dan sepenuhnya kepada wali murid, kami pihak sekolah hanya memfasilitasi wali murid untuk rapat atau diskusi, dan itupun atas dasar kesepakatan rapat mereka dan mereka tidak mematok biaya, jadi siapa yang mampu boleh menyumbang, jadi kami tidak tahu menahu keuangan itu dan rencana mereka. Tujuan dana itu yang saya dengar untuk anak anak yang sakit mereka besuk.


"Anak anak kami kan ada jadwal piket, kabanyakan Orang tua tidak setuju kalau anaknya disuruh nyapu, jadi mereka(Red-Paguyuban) inisiatif cari tukang sapu, orang tuanya yang cari bukan kami dan kami tidak pernah menyuruh" Lanjut salah satu guru Kelas 6.


Selain menghadirkan guru kelas 1&6, Yales Tyawati juga mengahdirkan ketua paguyuban Kelas 1F yang merangkap kelas 6E, serta Bendahara Paguyuban kelas Kelas 1E.


Mulai awal masuk sekolah kita sudah bentuk paguyuban, ungkap Bendahara Paguyuban Kelas 1E.


Bendahara Paguyuban Kelas 1E yang juga Istri salah satu Jaksa di Kejari 4 Lawang itupun mengaku, untuk iuran iuran kita berjalan dua bulan masuk sekolah dan kami  mematok iuran Rp.10.000/bulan dan itupun ada rincian pengeluaran setiap bulannya.


Sementara itu, Ketua Paguyuban kelas 1F yang jug merangkap kelas 6E mengatakan untuk disebut Paguyuban saya rasa itu tidak tepat, karena kalau paguyuban itu sudah besar dan untuk peresmiannya harus potong pita, dirinya juga meminta agar nama paguyuban itupun dirubah menjadi komunitas.



Terkait adanya Dugaan iuran di SD Negeri 81Palembang Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang saat diKonfirmasi mengatakan, coba konfirmasi ke Kabid terlebih dahulu, baru ke aku, Singkatnya.



Kabid  SD ketika dimintai tanggapan terkait adanya dugaan iuran bulanan di SD Negeri 81 Palembang mengatakan, intinya tidak usah memberatkan wali murid, jika alasan untuk adanya musibah, ya nanti aja, ketika ada musibah baru mungut sumbangan.



Saat dikonfirmasi melalui Via WhatsApp dengan nomor 0811780XXXX Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda belum menjawab.



Tidak hanya Wawako Palembang, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M. Adrian Agustiansyah saat diKonfirmasi melalui WhatsApp dengan nomor 0812 8129XXXX juga  belum membalas.


(Armin)

Walikota Molen Sambut Kunjungan Ketua Tim Asnis Pusterad Brigjen TNI FX Giyono

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menerima menerima kunjungan Ketua Tim Asistensi Teknis (Asnis) Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) Brigjen TNI FX Giyono di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpianang, Selasa (9/5/2023).


Kunjungan ini dalam rangka bersilaturahmi sekaligus untuk melakukan pemberdayaan khsusnya Koramil Model. Dalam kunjungan tersebut juga turut dihadiri Forkopimda, Sekda Kota Pangkalpinang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta beberapa kepala OPD lingkup pemerintah kota.


Ketua Asnis Pusterad, Brigjen Fx Giyono menyebut kegiatan pemeberdayan ini meliputi pembekalan untuk meningkatkan kemampuan aparat teritorial sehingga saat menjabat mereka bisa melakukan kegiatan teritorial dengan baik yang bersentuhan dengan masyarakat.


“Kemudian mendidik memberikan pembekalan kepada personel yang lama tetapi dianggap lah masih belum mampu atau mumpuni. Selanjutnya bisa memberikan pembekalan bisa memberikan pendidikan kepada tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemerintah yang berkaitan dengan tugas kami terkait bela negara terkait dengan pembinaan warga, ” ungkap Giyono.


Dia juga menerangkan bahwa pihaknya juga memiliki program Babinsa masuk dapur yang merupakan salah satu kegiatan teritorial untuk membantu mensejahterakan masyarakat.


Babinsa masuk dapur ditujukan untuk memastikan agar masyarakat yang membutuhkan di daerah binaan dapat sejahtera kehidupannya.


“Kegiatan teritorial itu juga dilaksanakan untuk berkomuninasi dengan masyarakat. Kalau sudah kenal dengan masyarakat disitulah kita dapat membantu dan mensejahterakan, ” ungkapnya.


Sebagai aparatur negara yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, Giyono mengajak agar seluruh aparatur negara dapat saling berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat.


Sementara Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengucap terima kasih dan syukur dengan kehadiran Babinsa di Kota Beribu Senyuman.


“Berdasarkan kejelasan tersebut, kami sangat bersyukur untuk membantun kami mebangun Pangkalpinang. Saya juga baru tau babinsa memiliki jumlah 70 ribuan orang, banyak sekali. Kehadiran babinsa hadir di Pangkalpinang, setiap turun ke lapangan sangat membantu, ” ujarnya.


Terkait Babinsa masuk dapur, Molen mengungkapkan bahwa dirinya sangat mendukung sebab program tersebut dinilai efektif dan efisien.


Molen juga mengungkapkan bahwa pemerintah kota pun siap berkolabirasi dan bersinergi untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.


“Kami siap terkait apa yang bisa kami bantu bersinergi dan berkolaborasi, karena selama ini sudah tercipta dengan baik. Kami berterina kasih sekali jika Pangkalpinang menjadi skala prioritas, ini sangat berguna bagi kami,” paparnya. (*)