Lanjutkan Perjuangan Pembangunan ZI Menuju WBK, Rutan Prabumulih Kemenkumham Sumsel Telah Laksanakan Desk Evaluasi oleh TPI

Palembang,liputansumsel.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Prabumulih hari ini telah melaksanakan Desk Evaluation oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2023, Selasa (16/5/2023.

Seperti diketahui sebelumnya, Rutan Kelas IIB Prabumulih menjadi salah satu dari 83 UPT Pemasyarakatan se- Indonesia yang berhak melaju ke tahap penilaian TPI berdasarkan surat dari Dirjenpas Nomor : PAS.1-UM.01.01-556.

Bertempat di Aula Kantor Wiayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Desk Evaluasi ini diikuti oleh 15 orang perwakilan dari 6 Tim Area Perubahan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Rutan Kelas IIB Prabumulih dan dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, David Rosehan.

Kegiatan ini diawali dengan memperkenalkan setiap anggota tim Pokja oleh Kepala Rutan Prabumulih selaku Kepala Satuan Kerja dan dilanjutkan penampilan yel-yel, pemutaran video jingle WBK/WBBM dan Video profil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Usai pemuataran video, Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, David Rosehan memaparkan materi di hadapan Tim Penilai Internal (TPI) terkait capaian kerja beserta inovasi-inovasi yang telah dilakukan pada tahun 2023 guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya Jawab oleh Tim Penilai Internal (TPI) kepada seluruh tim Pokja. Seluruh anggota saling memberikan jawaban untuk pertanyaan yang diajukan oleh Tim TPI.

Desk evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar komitmen dari jajaran Rutan Kelas IIB Prabumulih dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, David Rosehan mengatakan, dirinya akan terus memberikan semangat kepada jajarannya untuk terus berkomitmen membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada TPI yang telah memberikan penilaian kepada kami pada desk evaluasi kali ini, saran dan masukan serta semangat yang diberikan akan membuat kami optimis dalam meraih predikat WBK di Tahun 2023 ini” ujar Karutan.

Read More

Kinerja Provinsi Sumsel Terbaik Nasional di Luar Pulau Jawa 0

•Terbaik Kedua Dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 tingkat nasional

AKARTA, Liputansumsel.com,- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dibawah komando Gubernur H Herman Deru dann Wakil Gubernur (Wagub) H Mawardi Yahya berhasil meraih Predikat Provinsi Terbaik Kedua Nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (16/5).

Terpilihnya Sumsel sebagai terbaik kedua dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (Ppd) Tahun 2023 membuktikan bahwa kinerja pembangunan di Bumi Sriwijaya merupakan yang terbaik di luar pulau jawa.

Gubernur Sumsel H Herman Deru melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Regina Ariyanti, ST menegaskan, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan evaluasi kreatif yang senantiasa mengikuti kondisi aktual, dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional guna memotivasi dan mengapresiasi pemerintah daerah atas pencapaiannya dalam pelaksanaan pembangunan dan penyusunan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan.

“Proses Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap Pertama melalui Desk Review yaitu penilaian Kualitas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, penilaian kualitas pencapaian pembangunan hingga tahun 2022 dan penilaian kualitas Dokumen Inovasi Daerah Provinsi<’ jelasnya.

Dia menambahkan untuk Penilaian Tahap Dua melalui presentasi dan wawancara terkait bagaimana strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan juga presentasi dan wawancara terkait program inovasi unggulan Provinsi dan dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan mempresentasikan Inovasi yang diinisiasi langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan yaitu “Gerakan Sumsel Mandiri Pangan” (GSMP). 

“Penilaian Tahap Tiga adalah verifikasi langsung ke lapangan terkait pembuktian proses perencanaan pembangunan dan pembuktian hasil atau dampak dari Inovasi Unggulan Daerah,” imbuhnya.

Lebih jauh dia menegaskan pada sesi penilaian PPD idilakukan oleh Tiga Tim Penilaian yang terdiri atas Tim Penilai Independen yang berasal dari Akademisi, Profesional, Jurnalis dan NGO. Kemudian Tim Penilai Utama yang diperkuat oleh Lintas Kementerian. Serta Tim Penilai Teknis yang terdiri atas Lintas Sektoral di Kementerian Bappenas. 

“Dari hasil penilaian yang dilakukan, ada dua hal utama yang menjadi pertimbangan Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu yang terbaik yaitu pertama Kualitas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2023 sangat baik dalam memenuhi kriteria keterkaitan, konsistensi, serta kelengkapan dan kedalaman serta dalam perencanaan menerapkan aspek THIS (Tematik Holistik Integratif dan Spasial) dan Konsistensi terhadap Rencana Nasional. Kemudian yang kedua adalah capaian pembangunan di Sumatera Selatan terutama Kemiskinan berkurang melalui intervensi pemberdayaan masyarakat, UMKM, rehabilitasi sosial dan upaya bidang kesejahteraan yang didukung oleh Inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP),” tandasnya.

Adapun kategori Provinsi Peringkat Pertama diraih oleh Provinsi Jawa Tengah dan Peringkat Ketiga diraih oleh Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan di peringkat ke dua ini juga membuktikan bahwa kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan merupakan yang terbaik Nasional di luar jawa.

Masih menurut Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Regina bahwa dalam waktu yang bersamaan dilaksanakan juga Expo PPD tahun 2023 di mana untuk 12 Provinsi terbaik, 12 Kabupaten terbaik dan 10 Kota terbaik menampilkan anjungan yang berisikan pencapaian pembangunan dan inovasinya. 

" Sumsel mengunggulkan inovasi GSMP.  Dan yang membanggakan adalah Pak Menteri PPN/Ka. BAPPENAS berkesempatan mengunjungi anjungan Provinsi Sumsel.  ujarnya.

Read More

Desa Pedamaran III Siapkan Kandidat Terbaik, Komandoi Akselerasi Pembangunan

OKI, LiputanSumSel.Com- Pesta Demokrasi di Desa Pedamaran III dimulai hari ini dengan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa Pedamaran III yang terdaftar dua orang pesaing yakni Doris Apriansyah dan Rangkum Irawan. Pemenang dalam pemilihan nanti  secara otomatis akan komandoi akselerasi pembangunan hingga enam tahun mendatang. 

Tahapan pesta demokrasi di Desa Pedamaran III  berlangsung secara tertib dan teratur di Balai Desa Serbaguna Desa Pedamaran lll, yang dihadiri oleh Camat Pedamaran Saman, S.Ip, beserta jajaranya, Babinkamtibmas Polsek Pedamaran, Aiptu Asbiran, Babinsa Koramil  pedamaran dan Tokoh masyarakat Desa Pedamaran III. 

Kedua Calon Kades telah mendapatkan Nomor urutnya hari ini. Doris Apriansyah mendapat nomor urut 1 sementara Rangkum Irawan mendapat nomor urut 2. Pemilihan Nomor urut tersebut ditetapkan oleh panitia Pilkades secara acak. 

Pemilihan Kepala Desa Pedamaran III tahun ini memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk bisa terlibat 

memberikan hak pilihnya. Hal ini jadi momentum untuk menentukan kemajuan desa, mengoptimalkan potensi dan peluang-peluang pembangunan yang ada. 

Ditempat yang sama, Camat Pedamaran Saman menghimbau masyarakat di Pedamaran III harus bisa jadi pemilih cerdas. 

"Pemilihan Kepala Desa nantinya harus dapat berjalan dengan baik serta kondusif. Masyarakat Desa Pedamaran III dapat menikmati pesta demokrasi dengan suka cita. Siapapun pemenangnya harus siap mengakselerasi pembangunan", ungkap Saman. 

Saman berharap, apapun hasilnya nanti, tidak ada pendukung fanatik yang anarkis

Terutama dalam hal berkampanye nantinya. 

"Mari kita gelar Pemilihan Kades ini dengan damai, harus menerima apapun hasil dari pemilihan itulah yang terbaik untuk semua pihak", tandasnya Saman. (Pov)

Read More

Komitmen Lindungi Pekerja, PTBA Raih Penghargaan Paritrana Award

Muara Enim, Liputansumsel.com--PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menerima anugerah Paritrana Award sebagai Badan Usaha Skala Besar Terbaik Sektor Manufaktur, Pertambangan dan Migas Tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Paritrana Award merupakan penghargaan tahunan dari Pemerintah bersama BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) sebagai apresiasi kepada pemda dan badan usaha yang mendukung program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Acara penyerahan penghargaan yang digelar pada Jumat (12/4/2023) tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya dan Kepala Kantor Wilayah BPJAMSOSTEK Sumsel Bambang Utama.

Dalam sambutannya, Mawardi Yahya menekankan pentingnya jaminan sosial untuk melindungi tenaga kerja. Ia berharap agar semua badan usaha di Sumsel dapat memenuhi hak tenaga kerja dengan mendaftarkan pekerjanya ke BPJAMSOSTEK.

"Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Ini adalah suatu tanggung jawab dan tugas kita yang sangat mulia, kiranya tidak henti-henti saya memberi imbauan kepada masyarakat dan perusahaan yang ada di Sumsel ini agar mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa tenaga kerja, tidak mungkin tercapai apapun yang kita rencanakan," ujar Mawardi Yahya.

Sementara itu, AVP SDM Umum Keuangan dan CSR PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Unit Dermaga Kertapati, Yulian Sudarmawan, mewakili manajemen PTBA menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan.

"Penghargaan yang diperoleh ini menjadi penyemangat bagi PTBA untuk terus berkomitmen memberikan perlindungan sosial kepada para pegawai," ujar Yulian.

Read More

Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih Dukung BPJS Kesehatan

Prabumulih,liputansumsel.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Prabumulih berupaya mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminana Kesehatan Nasional (JKN) dari sektor badan usaha di Kota Prabumulih, agar seluruh pekerja terdaftar dalam Program (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih Dwi Asmariyati, mengatakan selama ini pihaknya telah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih dan kegiatan ini merupakan perpanjangan atas Kerjasama sebelumnya yang sudah habis masa berlakunya.

“Dalam penyelenggaraan Program JKN ini tentu butuh dukungan dari berbagai pihak. Sebegai Program Strategis Nasional kami juga bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, hal ini bertujuan untuk melindungi Peserta sebagai pekerja di badan usaha beserta keluarganya dan juga untuk mengingatkan pemberi kerja bahwa setiap pemberi kerja itu memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya ke dalam Program JKN,” kata Dwi (12/5).

Dwi menjelaskan selama ini implementasi kerjasama itu berjalan dengan baik, mulai dari edukasi, pengawasan, hingga pemeriksaan lapangan terhadap badan usaha yang tidak patuh.

Pada periode 2022 Desember hingga April 2023 , BPJS Kesehatan telah melakukan pemeriksaan Badan Usaha sebanyak 290 Badan Usaha, diantaranya 37 Badan Usaha Patuh, 33 dalam proses pemeriksaan, dan 220 Badan Usaha dilakukan telemarketing/canvassing.

“Terdapat 40 Badan Usaha yang masih dalam status menunggak hingga saat ini dan itu akan kita proses lebih lanjut,” kata Dwi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih, Sanjay Yunus mengatakan kerjasama ini merupakan kepastian hukum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja agar para pekerja dapat perlindungan kesehatan.

“Pengelolaan sistem informasi data badan usaha antara Dinas Tenaga Kerja dengan BPJS Kesehatan diharapkan meningkatkan kesadaran bagi para pemberi kerja dan para pekerja terkait Program JKN ini dan juga kami siap mendukung implementasi Program JKN baik dari sisi sosialisasinya, pertukaran data dan juga pemeriksaan Badan Usaha,” katanya.

Ia juga berencana akan melakukan audiensi kepada perusahaan-perusahaan di Kota Prabumulih dan akan mengajak turut serta dari BPJS Kesehatan juga dalam memberikan pemahaman Program JKN secara langsung kepada Human Resource Development (HRD) Perusahaan tersebut.

Read More