Herman Deru Ajak Para Apoteker Terus Lakukan Edukasi Masyarakat

PALEMBANG, Liputansumsel.com, – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  H Herman Deru  mengharapkan Pertemuan Ilmiah Tahunan dan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit Indonesia (HISFARSI) yang  bakal digelar di Palembang 25 Mei  2023 mendatang menghasilkan rekomendasi positif bagi profesi Apoteker  dalam memberikan layanan pada masyarakat.

 

"Sebagai warga Sumatera Selatan, kita  patut bersyukur sudah  ditunjuk sebagai tua rumah Pertemuan Ilmiah Tahunan dan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit Indonesia (HISFARSI). Saya minta manfaatkan sebaik mungkin kegiatan ini  dalam menghasilkan  rekomendasi positif bagi profesi apoteker dan masyarakat,"   harap Gubernur Herman Deru saat menerima audiensi Ketua Pengurus Daerah HISFARSI Sumsel, Citra Wilia Agus dan rombongan di ruang tamu Gubernur, Selasa (16/5).

 

Herman Deru menilai profesi apoteker merupakan salah satu   profesi yang menunjang suksesnya  tugas dan tanggung jawab seorang dokter  dalam rangka menyehatkan masyarakat.

 

"Apoteker ini kerjanya dibalik layar, suksenya seorang dokter ini karena adanaya apoteker juga," tambahnya.

 

Terkait dengan keberadaan HISFARSI Sumsel, Herman Deru mengharapkan organiasasi ini dapat memberikan literasi serta informasi terkait dengan  aktivitas dan tugas seorang apoteker kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan media yang ada termasuk media sosial.

 

"Publikasi janga tanggung jadi harus ada publikasi yang memadai, sekarang lebih mudah dijangkau masyarakat  dengan memanfaatkan media sosial. Jadi masyarakat akan mengetahui andil  apoteker dalam menyehatkan masyarakat," pungkasnya.

 

Sementara itu Ketua Pengurus Daerah HISFARSI Sumsel, Citra Wilia Agus  melaporkan, dalam  Seminar dan Munas HISFARSI  yang akan digelar 25 Mei 2023 mendatang merupakan bagian dari agenda tahunan  yang tujuaannya  untuk  meningkatkan ilmu dan potensi para apoteker.

 

Dia menyebut Seminar dan Munas HISFARSI   nantinya akan diikuti  1500 orang peserta seluruh Indonesia. Sedangkan utusan Sumsel sebanyak 400 orang apoteker yang kesehariannya bekerja di berbagai Rumah Sakit di Sumsel.

 

"Kami sangat berharap  Pak Gubernur dapat hadir sekaligus memberikan sambutan pada pembukaan   Munas HIFARSI Tahun 2023 ini nantinya,” tandasnya.

Read More

KPK Tidak Temukan Kejanggalan Terhadap Harta Kekayaan Walikota Pangkalpinang

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan kejanggalan terhadap harta Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen). Hal tersebut dipastikan setelah KPK selesai melakukan penelusuran kepemilikan harta wali kota beribu senyuman tersebut yang termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Dilansir dari RM.id (Rakyat Merdeka), Selasa (13/6), Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, hasil penelusuran, kepemilikan harta Maulan dinilai wajar, lantaran sebelum menjadi pejabat publik, dirinya merupakan pengusaha.

Pahala menjelaskan latar belakang Maulan Aklil yang merupakan seorang pengusaha membuat sumber harta miliknya dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

“Kalau cuma ngomong harta, bisa diterangkan dari dia (Maulan Aklil) pengusaha,” ujar Pahala di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan.

Selain itu, lanjut Pahala, tidak ada penerimaan janggal yang masuk ke rekening Maulan Aklil. Hal itu terbukti dari hasil analisa rekening bank milik Maulan Aklil.

“Iya (tidak ada yang aneh) karena dari banknya kita lihat nggak ada apa-apa,” ucap Pahala.

Maulan Akil sendiri menjalani klarifikasi laporan harta kekayaannya pada Rabu (17/5). Dia diklarifikasi Tim Direktorat PP LHKPN KPK selama sekitar 5 jam.

Terpisah, Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menyampaikan, terimakasih atas doa dan dukungan dari masyarakat Kota Pangkalpinang.

“Terima kasih juga kepada pihak KPK, keluarga, kawan dan seluruh masyarakat khususnya Kota Pangkalpinang yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada kami,”kata Molen sapaan akrab wali kota.

Sebelumnya, LHKPN milik Maulan Aklil yang dilaporkan ke KPK pada 11 Maret 2022 untuk periode tahun 2021 tercatat total harta kekayaan sebesar Rp 11.105.200.000.(*)

Read More

Bersama VISI MiSI nya Rangkum Siap Ikuti Kontestasi Pilkades Desa Pedamaran III

OKI, LiputanSumsel.Com-Pemilihan Kepala Desa Pedamaran lll sudah ditetapkan, dua orang kandidat masing -masing telah mempunyai Nomor urutnya. Penetapan nomor urut Calon Kepala Desa Pedamaran lll yang dilakukan tepat pada hari  Selasa 16 Mei 2023 di Balai Serbaguna Desa Pedamaran lll Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI Sumsel. 

Salah seorang kandidat Kepala Desa Pedamaran lll yakni Rangkum Irawan mengaku telah bersiap untuk mengikuti kontestasi dan memimpin kemajuan di desa  tersebut. 

Menurut Rangkum saat dibincangi usai acara penetapan nomor urut mengatakan "Saya telah mempersiapkan program-program untuk kemajuan dan kemandiran di desa. Kita akan terapkan prinsip partisipatif-responsif, semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju lebih hebat lagi" , ungkap Rangkum. 

Rangkum berharap masyarakat di Desa Pedamaran III dapat selektif dan cerdas memilih pemimpin yang bisa merangkul keberagaman untuk jadi satu kekuatan. 

"Masyarakat harus cerdas memilih. Kami memiliki visi untuk terwujudnya Tata Kelola  Pemerintahan  yang Bersih, Jujur, lnovatif, Transparan, dan Akuntabel  demi terciptanya Desa Pedamaran III yang Maju, Sejahtera, dan Berbudaya", jelas Rangkum. 

Visi tersebut dikatakan Rangkum akan diperkuat dengan Misi Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Desa meliputi: Pemerintah Desa yang transparan, adil, cepat, tepat, dan benar

Mengedepankan musyawarah dalam segala kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pertanggungjawaban Desa secara akuntabel, jujur, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Selain itu juga, Rangkum ingin menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan adat istiadat yang ada. 

Rangkum juga akan memberdayakan semua potensi yang ada dalam masyarakat yang meliputi:

Pemberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia) terutama perempuan dan kepemudaan (karang taruna)

Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menghidupkan BUMDesa

Mewujudkan masyarakat yang Religius,Bersih, Aman,Rapih, Sehat dan Berbudaya. 

"Visi Misi tersebut akan jadi paripurna dengan kontribusi seluruh masyarakat di Desa Pedamaran III ini. Bersama kita bangun Desa, bersatu, menjadi lebih kuat dan hebat. Semoga semua hal ini bisa terwujud sesuai harapan kita. Aamiin", tutupnya (Pov)

Read More

Lanjutkan Perjuangan Pembangunan ZI Menuju WBK, Rutan Prabumulih Kemenkumham Sumsel Telah Laksanakan Desk Evaluasi oleh TPI

Palembang,liputansumsel.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Prabumulih hari ini telah melaksanakan Desk Evaluation oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2023, Selasa (16/5/2023.

Seperti diketahui sebelumnya, Rutan Kelas IIB Prabumulih menjadi salah satu dari 83 UPT Pemasyarakatan se- Indonesia yang berhak melaju ke tahap penilaian TPI berdasarkan surat dari Dirjenpas Nomor : PAS.1-UM.01.01-556.

Bertempat di Aula Kantor Wiayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Desk Evaluasi ini diikuti oleh 15 orang perwakilan dari 6 Tim Area Perubahan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Rutan Kelas IIB Prabumulih dan dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, David Rosehan.

Kegiatan ini diawali dengan memperkenalkan setiap anggota tim Pokja oleh Kepala Rutan Prabumulih selaku Kepala Satuan Kerja dan dilanjutkan penampilan yel-yel, pemutaran video jingle WBK/WBBM dan Video profil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Usai pemuataran video, Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, David Rosehan memaparkan materi di hadapan Tim Penilai Internal (TPI) terkait capaian kerja beserta inovasi-inovasi yang telah dilakukan pada tahun 2023 guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya Jawab oleh Tim Penilai Internal (TPI) kepada seluruh tim Pokja. Seluruh anggota saling memberikan jawaban untuk pertanyaan yang diajukan oleh Tim TPI.

Desk evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar komitmen dari jajaran Rutan Kelas IIB Prabumulih dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, David Rosehan mengatakan, dirinya akan terus memberikan semangat kepada jajarannya untuk terus berkomitmen membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada TPI yang telah memberikan penilaian kepada kami pada desk evaluasi kali ini, saran dan masukan serta semangat yang diberikan akan membuat kami optimis dalam meraih predikat WBK di Tahun 2023 ini” ujar Karutan.

Read More

Kinerja Provinsi Sumsel Terbaik Nasional di Luar Pulau Jawa 0

•Terbaik Kedua Dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 tingkat nasional

AKARTA, Liputansumsel.com,- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dibawah komando Gubernur H Herman Deru dann Wakil Gubernur (Wagub) H Mawardi Yahya berhasil meraih Predikat Provinsi Terbaik Kedua Nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (16/5).

Terpilihnya Sumsel sebagai terbaik kedua dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (Ppd) Tahun 2023 membuktikan bahwa kinerja pembangunan di Bumi Sriwijaya merupakan yang terbaik di luar pulau jawa.

Gubernur Sumsel H Herman Deru melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Regina Ariyanti, ST menegaskan, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan evaluasi kreatif yang senantiasa mengikuti kondisi aktual, dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional guna memotivasi dan mengapresiasi pemerintah daerah atas pencapaiannya dalam pelaksanaan pembangunan dan penyusunan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan.

“Proses Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap Pertama melalui Desk Review yaitu penilaian Kualitas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, penilaian kualitas pencapaian pembangunan hingga tahun 2022 dan penilaian kualitas Dokumen Inovasi Daerah Provinsi<’ jelasnya.

Dia menambahkan untuk Penilaian Tahap Dua melalui presentasi dan wawancara terkait bagaimana strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan juga presentasi dan wawancara terkait program inovasi unggulan Provinsi dan dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan mempresentasikan Inovasi yang diinisiasi langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan yaitu “Gerakan Sumsel Mandiri Pangan” (GSMP). 

“Penilaian Tahap Tiga adalah verifikasi langsung ke lapangan terkait pembuktian proses perencanaan pembangunan dan pembuktian hasil atau dampak dari Inovasi Unggulan Daerah,” imbuhnya.

Lebih jauh dia menegaskan pada sesi penilaian PPD idilakukan oleh Tiga Tim Penilaian yang terdiri atas Tim Penilai Independen yang berasal dari Akademisi, Profesional, Jurnalis dan NGO. Kemudian Tim Penilai Utama yang diperkuat oleh Lintas Kementerian. Serta Tim Penilai Teknis yang terdiri atas Lintas Sektoral di Kementerian Bappenas. 

“Dari hasil penilaian yang dilakukan, ada dua hal utama yang menjadi pertimbangan Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu yang terbaik yaitu pertama Kualitas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2023 sangat baik dalam memenuhi kriteria keterkaitan, konsistensi, serta kelengkapan dan kedalaman serta dalam perencanaan menerapkan aspek THIS (Tematik Holistik Integratif dan Spasial) dan Konsistensi terhadap Rencana Nasional. Kemudian yang kedua adalah capaian pembangunan di Sumatera Selatan terutama Kemiskinan berkurang melalui intervensi pemberdayaan masyarakat, UMKM, rehabilitasi sosial dan upaya bidang kesejahteraan yang didukung oleh Inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP),” tandasnya.

Adapun kategori Provinsi Peringkat Pertama diraih oleh Provinsi Jawa Tengah dan Peringkat Ketiga diraih oleh Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan di peringkat ke dua ini juga membuktikan bahwa kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan merupakan yang terbaik Nasional di luar jawa.

Masih menurut Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Regina bahwa dalam waktu yang bersamaan dilaksanakan juga Expo PPD tahun 2023 di mana untuk 12 Provinsi terbaik, 12 Kabupaten terbaik dan 10 Kota terbaik menampilkan anjungan yang berisikan pencapaian pembangunan dan inovasinya. 

" Sumsel mengunggulkan inovasi GSMP.  Dan yang membanggakan adalah Pak Menteri PPN/Ka. BAPPENAS berkesempatan mengunjungi anjungan Provinsi Sumsel.  ujarnya.

Read More