Dihadapan Ribuan Siswa, Plt Bupati Tekankan 5 Hal Penting Dalam Etika Digital

Muara Enim, Liputansumsel.com-'Plt. Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah, S.H., LL.M (Bham)., LL.M (Abdn)., Ph.D., Senin pagi (17/07/2023) menghadiri Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI di Gedung Serba Guna (GSG) Tanah Putih Bukit Asam Tanjung Enim. Pada webinar yang diikuti oleh partisipan baik secara daring maupun luring sebanyak 20 ribu peserta berasal dari siswa tingkat SD, SMP dan SMA ini mengangkat tema "Internalisasi Nilai Pancasila di Ruang Digital".

Dalam acara yang turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Amrullah Jamaluddin, S.E., dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muara Enim, Ardian Arifanardi, AP., M.Si., tersebut, Plt. Bupati yang juga selaku narasumber pada webinar ini menerangkan 5 point penting dalam etika digital. Pertama menyadari bahwa kita berinteraksi dengan sesama manusia, bukan dengan benda mati; kedua menjunjung tinggi nilai toleransi; ketiga menghormati privasi orang lain; keempat mengkroscek kebenaran informasi; dan kelima mengunakan bahasa dan tulisan yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Melalui kegiatan ini pula dirinya berharap semoga para siswa dapat betul-betul menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri untuk diresapi dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk etika (tatalaku/adab) dalam berinteraksi di ruang digital. Sementara itu selaku Regional Leader Literasi Digital Kemenkominfo RI tahun 2023 wilayah Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan (Sumsel), Isabella, S.I.P., M.Si., mengharapkan pelaksanaan literasi digital tahun ini semakin merata di masyarakat serta meningkatkan literasi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia pada 2024 untuk menuju Indonesia makin cakap digital.

Read More

Acara Seminar KKLProgram Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSRI Dibuka Ketua DPRD Prov. Sumsel

Palembang, liputansumsel.com– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan,  Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Menghadiri sekaligus Membuka Acara Seminar Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya (FISIP UNSRI) yang dilaksanakan di Ruang Aula DPRD Provinsi Sumatera Selatan Lantai 3. (Jum’at, 16/6/2023).

Turut ikut serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak H. Muchendi Mahzareki SE sebagai Mahasiswa, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Antoni Yuzar, SH, MH serta Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Selatan.sebagai narasumber.

Pada acara tersebut di hadiri langsung oleh  Dekan Fisip Unsri Prof. Dr. Alfitri, M.Si mengatakan KKL tersebut bertujuan untuk membentuk suatu karakter keilmuan yang akan disandingkan dengan kondisi empiris di lapangan.

Dalam sambutanya Ketua DPRD menyampaikan bahwa Mahsiswa Magister Fisip Unsri nantinya akan  ada empat perda yang akan diteliti  sejauh mana manfaat perda itu dibuat dan di terapkan kepada masyarakat   yaitu, Perda nomor 1 tahun 2021 tentang penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular, Perda nomor 2 tahun 2021 tentang arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya di Sumsel, Perda nomor 3 tahun 2021 tentang fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren, dan Perda no 4 tahun 2021 tentang pemberantasan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika.

Ketua DPRD Sumsel Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH juga  menyampaikan terimakasih kepada Prodi Magister Administrasi Publik (MAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya yang telah milih DPRD Sumsel dalam melakukan KKL.

DPRD terbuka dengan lebar karena ini merupakan rumah rakyat, siapapun boleh datang kesini apalagi membawa ilmu yang memberikan pengayaan untuk DPRD Sumatera Selatan,” ujarnya. (mhn/ril)

Read More

Ini Penjelasan Kasat Lantas Polres Muara Enim, Pengalihan dan Pengaturan Jalur Lintas !

Muara Enim, Liputansumsel.com--Pasca terjadinya aksi putar balik mobil truck batubara yang beraktivitas di jalan raya lintas sumatera tanjung enim yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa desa pada Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang lalu, dampak dari adanya kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pemuda dan satu orang lagi luka berat. Membuat beberapa pengguna jalan lintas tengah jalur Baturaja menuju Muara Enim khususnya angkutan truck baru akan melewati jalur lintas sebaliknya Baturaja menuju Muara Enim, Jumat (16/6/2023).

Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriadi SH SIK melalui Kasat Lantas AKP Suandi menerangkan, bahwa kegiatan ini dalam rangka pengaturan dan himbauan keselamatan serta ketertiban berlalulintas di wilayah jalan lintas dari arah Baturaja menuju Muara Enim.

"Hari ini kegiatan Satlantas Polres Muara Enim sehubungan pengaturan jalur lintas, himbauan keselamatan dan ketertiban di jalur lintas," terang Kasat Lantas Polres Muara Enim AKP Suandi.

Salah satu titik kegiatan adalah penempatan personil BKO Satlantas di Polsek Tanjung Agung. Kita tempatkan personil BKO di Polsek tersebut dalam kegiatan kamseltiblancar lalulintas salah satunya di Polsek Tanjung agung," imbuhnya.

Sebagai informasi angkutan semen yang sebelumnya melewati jalur lintas Baturaja menuju Prabumulih juga di alihkan karena ada perbaikan jembatan siamang yang terletak di Desa Sukamerindu Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim.

"Termasuk adanya pengalihan jalur semen baturaja yang sebelumnya melewati jalur Prabumulih menuju Baturaja sekarang melewati jalur Simpang Meo menuju Kota Muara Enim," ujar Kasat Lantas AKP Suandi saat menjelaskan disela kegiatannya.

Read More

Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Dapat Menerima Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel TA 2022

 Palembang,liputansumsel.com– 9 (Sembilan) Fraksi di DPRD Prov.Sumsel dapat menerima jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prov. Sumsel TA 2022 setelah sebelumnya mendengarkan penyampaian tanggapan/jawaban atas Pandangan Umum Fraksi dimaksud oleh Gubernur Sumsel pada Rapat Paripurna LXIV (64) lanjutan,Kamis(15/06/2023).

Rapat Paripurna LXIV (64) lanjutan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, bersama Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM,  H. Muchendi M, SE dihadiri oleh Gubernur Sumsel; H. Herman Deru, Sekretaris Daerah Prov. Sumsel; Ir. SA. Supriono, dan  Sekretaris DPRD Prov. Sumsel; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si, serta perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan tamu undangan lainnya.

Dalam tanggapan/jawaban Gubernur Sumsel disampaikan sbb:

*Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar):*

“Terhadap pertanyaan atas pencapaian misi membangun sumsel berbasis ekonomi kerakyatan melalui gerkan sumsel mandiri pangan (GSMP) untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan hanya naik 0,5% dapat dijelaskan bahwa jika dihitung periode September 2021 ke September 2022 maka angka kemiskinan Sumatera Selatan turun cukup besar dari 12,79% menjadi 11,95% atau turun hamper 1% dan sejak GSMP dicanangkan pada akhir tahun 2019, tren angka kemiskinan dari tahun ke tahun selalu menurun”.

*Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP):*

“Terkait dengan nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) SEBESAR Rp.322,91 Miliyar dapat dijelaskan bahwa nilai SiLPA tersebut semula hanya memperhitungkan belanja gaji pegawai untuk bulan januari tahun anggaran 2023 sebesar 90 Miliyar, namun ternyata  pada akhir tanggal tutup tahun pemerintah provinsi memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup besar yang tidak mungkin lagi untuk dikeluarkan menjadi belanja sehingga tercatat sebagai SiLPA”.

*Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) :*

“Terkait nilai investasi jangka Panjang sebesar 7,46 triliun dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada BUMD/BUMN yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Deviden akan terus diperoleh selama BUMD/BUMN tersebut menghasilkan laba dan jika dihitung pendapatan dividen dari BUMD/BUMN mengalami kenaikan tahun 2021 sebesar Rp.65,7 Milyar menjadi Rp.153 Miliyar pada tahun 2022”.

*Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat :*

“Terimakasih atas saran yang diberikan serta dukungan untuk peningkatan PAD melalui optimalisasi BUMD, Pengelolaan participating interest atas

eksplorasi minyak dan gas, Kerjasama pengembangan LRT dengan pihak Kementerian Perhubungan, PT.KAI, dan Pemerintah Kota Palembang, serta Kerjasama pemberian hibah dengan pihak swasta lainnya guna meningkatkan anggaran pembangunan dan menumbuhkan gairah perekonomian masyarakat”.

*Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):*

“Terhadap penurunan nilai utang pemerintah dapat menjelaskan bahwa penurunan tersebut karena pemerintah tidak lagi melakukan pinjaman utang jangka Panjang pada tahun 2022”.

*Menjawab Pandangan umum Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem):*

“Terkait evaluasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan skala prioritas tahun anggaran 2023 dapat kami jelaskan bahwa evaluasi APBD Prov. Sumsel tahun anggaran 2022 berpedoman pada Permendagri nomor 9 tahun 2021 yang mengatur tata cara perancangan dan perubahan APBD tahun anggaran 2022 pada setiap tahun anggaran terhadap skala prioritas yang harus dipenuhi terkait pemenuhan belanja wajib seperti pemenuhan anggaran fungsi Pendidikan, Kesehatan dan belanja infratruktur pelayanan publik”.

*Menjawab Pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS):*

“Terhadap perhatian untuk dampak pengelolaan keuangan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat kami

sependapat dengan hal itu dengan penganggaran belanja untuk program yang mendukung peningkatan kesejahteraan dibidang Kesehatan, Pendidikan, sosial masyarakat sebagai belanja wajib pemerintah dengan persentase sesuai ketentuan perundang-undangan”.

*Menjawab Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN):*

“Terkait peningkatan PAD secara konsisten untuk pembiayaan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, kami sependapat,  berkomitmen dan konsisten dalam peningkatan PAD yang telah terlihat dari peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang semula sebesar 40,22% pada tahun 2021 menjadi 48,17 pada tahun 2022”.

*Menjawab Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura Perindo:*

“Terhadap pemberdayaan asset, pemerintah provinsi sumatera selatan selalu berkomitmen agar tata Kelola asset berjalan lebih optimal, transparan dan akuntabel untuk menunjang pendapatan asli daerah”.

Setelah penyampaian jawaban Gubernur tersebut dan masing-masing juru bicara fraksi menganggap jawaban itu telah memenuhi harapan, rapat paripurna selanjutnya di skors untuk pembahasan secara teknis pada Komisi-komisi dengan instansi terkait dari tanggal 16 s.d 23 juni 2023, serta rapat konsultasi pimpinan komisi-komisi dengan badan anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Prov. Sumsel membahas raperda dimaksud dari tanggal 26 s.d 27 juni 2023 yang laporan hasil pembahasan tersebut akan disampaikan oleh Badan Anggaran di rapat paripurna LXVI (64) pembicaraan tingkat dua mendatang.

Menutup paripurna pimpinan rapat mengharapkan agar dapat dibahas dengan Kerjasama, pengertian dan hasilnya sesuai harapan bersama:

“Pimpinan mengharapkan Kerjasama dan saling pengertian yang sebaik-baiknya, dalam melaksanakan pembahasan dan penelitian terhadap raperda tersebut, serta mengharapkan hasil pembahasan dan penelitian serta rumusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan kita Bersama”_ jelas Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM.

Turut hadir Pangdam II Sriwijaya diwakili Pamen Ahli bid. Sosbud. Kol Inf Usik Samwa Parana, Kapolda diwakili Kompol Maryanta Kasubaggar bag renprogar rorena Polda Sumsel, K P T A : diwakili Hakim Tinggi. Drs. H. Rusdi,SH.,M.H, Danlanud diwakili Kasi Fasint Lanud  SMH,Mayor Sus Jauhari, DANLANAL diwakili Kaurminpers, Kapten Laut (T) Indang Prabudi, Danrem diwakili Pasipers Korem 044/Gapo, Mayor Inf Mulyadi, Kabinda Sumsel diwakili Korwil Kota Palembang, Mayor Inf Mulyawan, dan BNNP Sumsel diwakili Kasi Wastahti ,Hendra Amoer SE., MM. (mhn/ril)

Read More

Turunkan Stunting Signifikan, Bupati OKI Berpeluang Raih SWK dari Presiden .

OKI, LiputanasumSep.Com—Prevelensi stunting di Kabupaten Ogan Komering Ilir turun signifikan pada tahun 2022 lalu dari 32, 2 persen pada tahun 2021 menjadi 15,1 persen di tahun 2022 atau menurun sebanyak 17,1 persen. Atas upaya signifikan tersebut Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE berpeluang mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya (SWK) dari Presiden Joko Widodo. 

.

Tanda Kehormatan SWK merupakan tanda jasa yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada para warga negara yang dinilai telah memberikan darma bakti besar, kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain, khususnya dalam meningkatkan pembangunan keluarga berencana serta inovasi-inovasi percepatan penurunan stunting.

.

“Hari ini kita melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya (SWK) bagi bupati OKI, setelah melalui berbagai tahapan panjang mulai dari kelengkapan administratif bahkan melalui proses klarifikasi olen Badan Intelejen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung,” Ujar Gian Martika Kuswandi, Tim Verifikator Sekretariat Militer presiden di Kayuagung, Kamis, (15/6).

. 

“Hari ini merupakan tahapan kelima dan artinya ketika kami datang ke sini Pak Bupatinya, Sudah Clean and Clear,” tambah Gian mengingatkan bahwa tanda kehormatan SWK akan diserahkan langsung oleh Presiden pada Bulan Juli mendatang di Banyuasin.

.

Pada paparannya Bupati OKI, H. Iskandar, SE mengatakan penurunan stunting signifikan di Ogan Komering Ilir berkat upaya konvergensi seluruh stake holder.

.

“Kita menggerakan seluruh stakeholder dari tingkat desa hingga Kabupaten karena perlu Kerja kolektif untuk mengintervensi angka stunting”, Ujar Iskandar.

.

Bupati dua periode ini mengatakan di awal kepemimpinan angka stunting di OKI merupakan tertinggi di Sumsel.

.

“Pernah di angka 36 Persen pada tahun 2016 artinya, dari 5 kelahiran anak, 3 orangnya stunting,” ujarnya. 

.

Beberapa penyebab tingginya tingginya angka stunting di Kabupaten OKI kala itu jelas Iskandar karena adanya salahpola asuh, ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta masih adanya kepercayaan masyarakat kepada mitos.

.

“Kalau makan ikan katanya nanti anak jadi amis atau cacingan,” ini mitos-mitos yang dulu dipercayai masyarkat, padahal ikan memiliki nilai gizi tinggi,’ Jelas Iskandar.

.

Untuk itu berbagai langkah dilakukan untuk mengintervensi tingginya kasus stunting di Ogan Komering Ilir.

.

“Kita mulai dari hulu melalui pendampingan kepada calon pengantin, remaja, dan pasangan usia subur untuk diperiksa kesehatan atau menunda kehamilan jika berisiko,” terang Iskandar.

.

Upaya konkret lainnya tambah dia melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK).

“Ada 1.806 personil Pendamping Keluarga yang mendampingi keluarga beresiko stunting terdiri dari Kader PKK, Bidan Desa, Kader KB,”paparnya.

.

Selain itu tambah dia, Pemkab OKI juga menggagas inovasi Perahu Desa, yaitu Perawat Handal untuk Desa, berupa Program Satu Perawat satu Desa serta Revolusi KIA untuk memantau kesehatan ibu dan anak di masa 1000 hari pertama kelahiran. 

.

Selain sektor kesehatan, Dukungan lainnya juga melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), yaitu pengembangan rumah pangan yang dibangun dalam suatu dusun, desa, kecamatan dengan memanfaatkan pekarangan. Selain itu juga dukungan dari pemerintah dan desa terhadap ketersediaan sanitasi, air bersih serta insentif kepada para kader penggerak posyandu melalui dana desa.

.

Kerja kolektif itu tambah dia membuahkan hasil antara lain, angka stunting di Kabupaten OKI turun menjadi 15,1 persen dari 32, 2 persen pada tahun 2022. atau menurun sebanyak 17,1 persen. Demikian dengan angka kematian ibu dan bayi menjadi 1 kasus di tahun 2022 sementara angka harapan hidup masyarakat OKI bertambah menjadi 69 tahun dari 67 tahun pada 2014.(PD)

Read More