Prabumulih,liputansumsel.com - Kabar gembira bagi masyarakat Kota Prabumulih yang tidak mampu. Program bedah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang sebelumnya dihentikan karena masa jabatan Ir H Ridho Yahya MM dan H Ardiansyah Fikri SH habis, ke depan akan dilanjutkan.
Rencana tersebut diungkapkan Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM kepada wartawan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (25/9/2023).
"Program bangun rumah warga tak layak huni ini sangat bagus dan layak dilanjutkan," ungkap Elman kepada wartawan.
Elman menuturkan, program yang merupakan gagasan H Ridho Yahya yang merupakan Walikota Prabumulih periode 2013-2018 dan 2018-2023 tersebut merupakan program yang sangat baik dan membantu masyarakat.
Namun pihaknya akan mempelajari lagi dan akan duduk bersama dengan jajaran pimpinan dan pengurus Baznas selaku pengelola dana infaq sodaqoh dari pegawai tersebut.
"Karena kan kepengurusan baznas juga baru saja berganti makanya saya harus bertemu dengan baznas dulu karena program ini kan uangnya dari zakat dan infaq pegawai yang dikelola Baznas," jelas Elman.
Pria yang pernah menduduki jabatan Kepala Bappeda kota Prabumulih itu mengaku duduk bersama perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi dan agar tidak ada hal-hal lain.
"Program bangun rumah tak layak huni ini sangat bagus, kita tidak ingin nantinya kalau diaktifkan lagi ada persepsi-persepsi yang tidak baik sehingga perlu duduk bersama dibahas," lanjutnya seraya mengatakan program itu merupakan salah satu cara mengurangi kemiskinan di kota Prabumulih.
Elman mengaku pihaknya juga akan meminta laporan penggunaan anggaran sebelumnya, data berapa rumah telah dibangun dan berapa lagi sisa yang belum dilakukan pembangunan.
"Data ini akan kita laporkan kepada seluruh pegawai karena pembangunan rumah tak layak huni milik warga miskin itu bersumber dari dana dari infaq dan shodaqoh pegawai sehingga pegawai harus tau berapa banyak rumah telah dibangun," terangnya.
Jika memang nantinya dilanjut lagi maka kata Elman, pemerintah kota Prabumulih akan kembali memungut uang infaq dan shodaqoh dari para pegawai. "Kita yakin kalau tujuannya bagus maka pegawai akan setuju, namun realisasi berapa banyak dibangun dan penggunaanya akan disampaikan kepada pegawai," bebernya.
Untuk diketahui, Ir H Ridho Yahya MM dan H Ardiansyah Fikri SH dimasa kepemimpinannya menerapkan program infaq sodaqoh dari uang pegawai. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membangun rumah warga miskin yang tak layak menjadi layak huni.
Setiap bulan dengan dana infaq sodaqoh pegawai negeri tersebut mampu membangun lebih dari 10 rumah warga tak layak huni jadi kayak huni.
Namun karena Infaq sodaqoh pegawai tersebut diatur dalam peraturan Walikota maka Ridho-Fikri menghentikan program karena tidak ingin nantinya bermasalah dengan hukum terkait hal tersebut.
.jpg)
