Matangkan Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik Sumatera Selatan

PALEMBANG,liputansumsel.com - Dinamika politik di Sumatera Selatan tentunya akan mempengaruhi bagaimana Sumatera Selatan dibangun seterusnya, selain dengan membangun budaya politik yang demokratis, diharapkan juga memiliki ruang yang sehat untuk melakukan dialektika pemikiran.

Kemarin pada hari Selasa, 26 September 2023, bertempat di  Universitas Terbuka Palembang, Km.10, beberapa akademisi berkumpul untuk mematangkan berdirinya Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik Sumatera Selatan (PS-KPPSS). 

Rapat dibuka oleh Dr. Meita Istianda, dan dilanjutkan dengan diskusi arah PS-KPPSS ke depan. Meita yang merupakan Doktor lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengatakan, bahwa banyak hal di Sumatera Selatan, terutama kebijakan-kebijakan publik yang memerlukan penyeimbang dari civil society agar terkontrol dengan baik, proses mau pun implementasinya. Sehingga tujuan dari kebijakan publik tersebut, memang berorientasi pada publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanah Konstitusi kita sebagaimana tertuang dalam Mukadimah UUD'45. 

Kemudian Dosen STISIPOL, kandidat doktor ilmu politik Universitas Indonesia Ade Indra Chaniago MSi dalam rapat tersebut menyampaikan harapannya terhadap PS-KPPSS agar dapat segera menjalankan agenda-agendanya. 

"Tentu kehadiran lembaga ini kita harapkan akan membawa manfaat, apalagi saat ini kita sedang menyongsong tahun politik," ujar Ade. 

Senada Ade, Dosen FISIP Unsri, yang juga Doktor lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia Dr Zulfikri menuturkan, semakin banyak masyarakat yang melek politik tentu akan semakin baik, karena tujuan-tujuan politik ujungnya harus untuk kebaikan masyarakat. 

"Sinergitas lembaga dengan pihak pemerintah seperti DPR. Kesbangpol, Jurnalis, maupun civil society, juga bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga ini nantinya, demikian dikemukakan oleh Dr. Zulfikri," ungkap Zulfikri.

Sementara mahasiswa program Doktor di FISIP UNSRI Siti Anisah, M.Si berpendapat bahwa sebagai pusat study, ketidakberpihakan perlu dijaga. Jadi prinsipnya Lembaga ini harus netral dan tentunya bebas nilai. 

Sedangkan M. Haekal, M.Si, yang merupakan dosen FISIP UNSRI mengungkapkan dalam diskusi, terlebih hasil study atau kajian harus mengacu pada basis data yang valid. Untuk itu sangat perlu dibangun networking yang dapat mensupport PS-KPPSS.

PS-KPPSS tentunya diharapkan dapat mewarnai dinamika politik Sumsel, di tengah banyaknya arus lembaga-lembaga lain, tetapi masih terbuka ruang yang luas, justru bagi mereka yang berlatar belakang Ilmu Politik, peneliti dan pemerhati politik.

Hadir pada kesempatan itu Dr. Zulfikri, dosen FISIP Unsri, lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dr. Meita Istianda, dosen FHISIP Universitas Terbuka, lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Ade Indra Chaniago, M.Si, dosen STISIPOL, kandidat doktor ilmu Politik Universitas Indonesia. M. Haekal, M.Si, dosen FISIP UNSRI dan Siti Anisyah, M.Si, dosen Ilmu Politik UIN Raden Fatah

Read More

Setelah Dilantik Tugas Berat Kades Menanti

OKI, LiputanSumSrl.Com—Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE mengingatkan bahwa tugas berat kepala desa menanti setelah resmi dilantik. 

“Kepada kepala desa yang dilantik harus diketahui,bahwa pekerjaan yang sangat berat telah menanti saudara sesuai dengan janji dan sumpah yang telah saudara ucapkan”Ujar Bupati saat melantik kepala desa terpilih di Kecamatan Jejawi, Tanjung Lubuk dan Teluk Gelam. Di Jejawi, (27/9/23) 

Kepala desa yang dilantik antara lain, Kepala Desa Jejawi dan Talang Cempedak Kecamatan Jejawi, Desa Desa Juk Dadak, Seri Tanjung Suka Mulya, Bumi Agung Kecamatan Tanjung Lubuk dan Desa Kuripan Kecamatan Teluk Gelam. 

Iskandar mengatakan kepala desa merupakan aparatur pelayanan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

“Ada yang rebut-ribut kades yang dicari, mau berobat, ada yang meninggal bahkan mau menikahpun kades yang dicari sungguh berat tugas kepala desa,” Ujar Iskandar. 

Untuk itu dia berpesan bagi Kepala yang sudah dilantik agar bersinergi dengan warganya sendiri sehingga terjalin komunikasi yang baik.

.

”Rangkul lah para Cakades yang tidak terpilih dan bina hubungan baik untuk membangun desa masing-masing dan ciptakan kerukunan di desa,” pesannya.

.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada kepala desa, Iskandar menyebut terus meningkatkan kesejahteraan kepala desa beserta perangkatnya.

.

“Dulu gaji kades di OKI berkisar 1,5 juta secara perlahan kita tinggatkan berkisar 3 juta rupiah, saat ini,” Ujar Iskandar.

.

Iskandar juga berharap kepada masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan kepala desa terpilih agar pembangunan desa cepat terealisasi.

.

“Kalau kita hidupkan lagi azaz gotong royong, kebersamaan setiap permasalahan di desa tentu akan teratasi pesan dia.(Pov)

Read More

Pj Wako Prabumulih, H Elman ST MM sholat shubuh bersama ormas islam di Masjid Agung Nur Arafah

Prabumulih,liputansumsel.com--Pj Wako Prabumulih diundang Ormas Islam (DMI, PD Muhammadiyah, MUI, IKADI, BAZNAS, BKPRMI, Ponpes Harinka, dan lainnya) melaksanakan Safari Subuh di Masjid Agung Nur Afarah, Minggu, 24 September 2023.

Usai sholat, Pj Wako Prabumulih melaksanakan tatap muka dan juga mengelar tanya jawab bersama pimpinan Ormas Islam tersebut

Elman pada kesempatan itu, mengajak pimpinan Ormas Islam bersinergi membangun Kota Nanas ini. “Mari kita teruskan syiarkan agama islam di Prabumulih, dan lanjutkan program keislaman sudah dijalankan Wako dan Wawako Prabumulih,” ujar Elman.

Kata dia, guna kemajuan Ormas Islam. Juga, pembangunan masjid serta pembangunan Kota Nanas ini. “Sinergi telah terbina selama ini, antar Pemkot Prabumulih dan Ormas Islam akan terus dilanjutkan. Semakin baik lagi ke depannya, dalam membangun Bumi Seinggok Sepemuyian ini,” tukas suami Windriani ini.

Kata ayah tiga anak ini, selaku Pj Wako Prabumulih, ia tidak bisa bekerja sendiri membangun Kota Migas ini. “Apalagi, masa jabatan saya relatif singkat hanya 1 tahun. Mari dukung dan bekerja sama, memajukan kota ini,” bebernya.

Ketua DMI Prabumulih, H Ismed Hasan menyambut positit ajakan Pj Wako Prabumulih. Apalagi, memang komunikasi antar Ormas Islam dan Pemkot Prabumulih terjalin baik. “Kita mendukung sekali, Pj Wako Prabumulih perhatian soal syiar agama islam dan program keislaman,” pungkasnya

Read More

52 Pegawai PDAM Tirta Prabu Jaya Diharapkan Bekerja Lebih Baik

 

PRABUMULIH,liputansumsel.com – PDAM Tirta Prabu Jaya melaksanakan pelantikan dan sumpah jabatan pegawai di lingkungannya, Selasa, 26 September 2023.

Informasi dihimpun awak media, ada pekerja telah mengabdi 5 tahun hingga 20 tahun. Baru diangkat menjadi pegawai tetap, ditandai pelantikan dan pengambilan sumpah sebanyak 52 pegawai sebagi pegawai tetap PDAM Tirta Prabu Jaya.

Kenaikan status pekerja menjadi pegawai PDAM Tirta Prabu Jaya ini, tidak hanya diiringi peningkatan kesejahteraan. Tetapi, juga peningkatan kinerja guna memberikan pelayanan terbaik di masyarakat. Khususnya, dalam pelayanan perdistribusian air bersih.

Pj Wako Prabumulih, H Elman ST MM secara langsung melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah 52 pegawai disaksikan Pj Sekda, Drs Aris Priadi SH MSi dan Direktur PDAM Tirta Prabu Jaya, Fajar Criswary Ardhana ST MSi dan juga Badan Pengawas.

“Hari ini, kita melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 52 pegawai PDAM Prabu Jaya. Kita ucapkan selamat kepada pegawai telah dilantik,” ujar Pj Wako Prabumulih.

Harapan Elman, pengabdian telah diberikan selama ini harus terus ditingkatkan lagi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Patuh aturan sesuai SOP, telah ada. Jangan melanggar, bekerja secara baik dalam memberikan pengabdian,” pesannya.

Lanjutnya, peningkatan status ini adalah bentuk kepedulian dan perhatian kepada para pekerja telah mengabdi relatif lama di PDAM Tirta Prabumulih. “Harus disyukuri, bentuk syukur perlu diimplentasikan menjaga amanah telah diberikan,” bebernya.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Prabu Jaya, Fajar Criswary Ardhana dikonfirmasi tidak menampik hal itu. “Alhamdulillah, 52 pekerja kita telah lama mengabdi 5-20 tahun. Akhirnya, dilantik dan diambil sumpahnya sebagai pegawai tetap,” sebut Fajar.

Ia juga menekankan, agar mengingat pesan disampaikan Pj Wako Prabumulih. Yaitu, tingkatkan kinerja dan terus layanan masyarakat secara baik. “Jaga amanah diberikan, bantu pelayanan PDAM Prabu Jaya agar terus baik dan meningkat,” pungkasnya

Read More

Pj Walikota Prabumulih Elman Lanjutkan Program Bedah Rumah

Prabumulih,liputansumsel.com - Kabar gembira bagi masyarakat Kota Prabumulih yang tidak mampu. Program bedah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang sebelumnya dihentikan karena masa jabatan Ir H Ridho Yahya MM dan H Ardiansyah Fikri SH habis, ke depan akan dilanjutkan.

Rencana tersebut diungkapkan Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM kepada wartawan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (25/9/2023).

"Program bangun rumah warga tak layak huni ini sangat bagus dan layak dilanjutkan," ungkap Elman kepada wartawan.

Elman menuturkan, program yang merupakan gagasan H Ridho Yahya yang merupakan Walikota Prabumulih periode 2013-2018 dan 2018-2023 tersebut merupakan program yang sangat baik dan membantu masyarakat.

Namun pihaknya akan mempelajari lagi dan akan duduk bersama dengan jajaran pimpinan dan pengurus Baznas selaku pengelola dana infaq sodaqoh dari pegawai tersebut.

"Karena kan kepengurusan baznas juga baru saja berganti makanya saya harus bertemu dengan baznas dulu karena program ini kan uangnya dari zakat dan infaq pegawai yang dikelola Baznas," jelas Elman.

Pria yang pernah menduduki jabatan Kepala Bappeda kota Prabumulih itu mengaku duduk bersama perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi dan agar tidak ada hal-hal lain.

"Program bangun rumah tak layak huni ini sangat bagus, kita tidak ingin nantinya kalau diaktifkan lagi ada persepsi-persepsi yang tidak baik sehingga perlu duduk bersama dibahas," lanjutnya seraya mengatakan program itu merupakan salah satu cara mengurangi kemiskinan di kota Prabumulih.

Elman mengaku pihaknya juga akan meminta laporan penggunaan anggaran sebelumnya, data berapa rumah telah dibangun dan berapa lagi sisa yang belum dilakukan pembangunan.

"Data ini akan kita laporkan kepada seluruh pegawai karena pembangunan rumah tak layak huni milik warga miskin itu bersumber dari dana dari infaq dan shodaqoh pegawai sehingga pegawai harus tau berapa banyak rumah telah dibangun," terangnya.

Jika memang nantinya dilanjut lagi maka kata Elman, pemerintah kota Prabumulih akan kembali memungut uang infaq dan shodaqoh dari para pegawai. "Kita yakin kalau tujuannya bagus maka pegawai akan setuju, namun realisasi berapa banyak dibangun dan penggunaanya akan disampaikan kepada pegawai," bebernya.

Untuk diketahui, Ir H Ridho Yahya MM dan H Ardiansyah Fikri SH dimasa kepemimpinannya menerapkan program infaq sodaqoh dari uang pegawai. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membangun rumah warga miskin yang tak layak menjadi layak huni.

Setiap bulan dengan dana infaq sodaqoh pegawai negeri tersebut mampu membangun lebih dari 10 rumah warga tak layak huni jadi kayak huni.

Namun karena Infaq sodaqoh pegawai tersebut diatur dalam peraturan Walikota maka Ridho-Fikri menghentikan program karena tidak ingin nantinya bermasalah dengan hukum terkait hal tersebut.

Read More