Polres OKU Bersama Perwakilan Unsur Keagamaan, Bawaslu dan KPU OKU Ikuti Zoom Meeting Dialog Internal Polri

Baturaja ,liputansumsel.com- Polres OKU Polda Sumsel bersama KPU, Bawaslu dan Perwakilan Unsur Keagamaan seperti MUI, Baznas, NU, Muhammadiyah, FKUB, Kemenag dan GNPF Ulama OKU mengikuti Zoom Meeting dalam rangka Dialog Penguatan Internal Polri di ruang Vidcon Lantai II Mapolres OKU pada Rabu pagi kemarin (29/11/23). 

Zoom meeting tersebut mengambi tema "Kesiapan Polri Dalam Menyambut Natal dan Tahun Baru di Masa Kampanye Pileg dan Pilpres 2024".

Dari institusi Polres OKU, Wakapolres OKU hadir mewakili Kapolres OKU yang berhalangan hadir, didampingi Kasi Humas, Intelkam dan staf lainnya di jajaran Polres OKU. 

Selain nara sumber dari Mabes Polri, dialog tersebut juga menampilkan pembicara dari unsur lainnya termasuk dari keagamaan. 

Dialog internal Polri ini diisi dengan paparan dari para nara sumber dan tanya jawab yang dilontarkan oleh perwakilan mahasiswa yang diundang.

Kegiatan dialog virtual ini bertujuan untuk memastikan bahwa Polri siap menghadapi tantangan keamanan yang muncul selama masa Pileg dan Pilpres 2024 terutama dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru), sambil tetap memberikan pelayanan dan perlindungan secara maksimal kepada masyarakat.

Dialog yang bersifat interaktif ini mencakup pembahasan tentang kesiapan Polri dalam mengantisipasi potensi kerawanan, koordinasi dengan pihak terkait, peningkatan kewaspadaan, larangan kampanye di tempat-tempat ibadah, dan penangkalan terhadap berita hoax atau bohong.

Usai dialog virtual tersebut,

Waka Polres OKU Kompol Yulfikri, SH didampingi Kasi Humas Polres OKU Iptu Ibnu Holdon mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dari unsur keagamaan, KPU dan Bawaslu OKU dalam Zoom Meeting Dialog Internal Polri. 

"Atas nama pimpinan, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolres OKU yang berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan," ucapnya.

Wakapolres OKU berharap mudah-mudahan untuk Kabupaten OKU, kegiatan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru tidak mengalami kendala dan hambatan.

(Duan)

Read More

Bukit Asam (PTBA) Raih Annual Report Award 2022

Muara Enim, liputansumsel.com--PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, berhasil meraih Juara 2 kategori Go Publik Non Keuangan dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2022 yang diselenggarakan pada Senin (27/11/2023).

Kegiatan ARA 2022 bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip corporate governance melalui keterbukaan informasi dan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.

"Kriteria ARA disusun dengan mengakomodasi semua ketentuan/standar dan praktik terbaik di bidang corporate governance dan akuntansi, serta selalu diselaraskan dengan perkembangan yang ada," kata Ketua Panitia Pengarah ARA 2022, Mardiasmo.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Farida Thamrin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. 

"Apresiasi ini tentunya menjadi penyemangat bagi kami untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik," kata Farida.

Melalui ajang ARA 2022, laporan tahunan perusahaan dinilai dan diberi rekomendasi perbaikan. Keterbukaan informasi laporan tahunan harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku, serta disajikan secara relevan dan wajar.

ARA 2022 menggunakan kriteria yang telah sejalan dengan SE OJK 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, termasuk lampiran SE OJK 16/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Berkelanjutan, yang mengacu pada SE OJK No. 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, dan mengakomodasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021, serta ASEAN CG Scorecard. 

Dewan Juri ARA 2022 terdiri dari perwakilan berbagai institusi dan profesi, antara lain Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kegiatan ARA 2022 terselenggara berkat kerjasama 7 instansi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.

Read More

Rakerda MUI Kabupaten Di Hadiri Ketua DPRD Prov. Sumsel

Palembang,liputansumsel.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Menghadiri Acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin Sekaligus Pengukuhan Pengurus MUI Kecamatan Banyuasin III yang bertempat di Gedung Diklat Kabupaten Banyuasin. Rabu (29/11/2023).

Acara  Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin tersebut resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH.

Dalam sambutannya, Pj Bupati H. Hani Syopiar Rustam menyampaikan, harapannya agar MUI bisa menjadi kekuatan pemersatu dalam menghadapi tahun politik, mendukung Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024 dengan aman, jujur, dan adil.

Ia menekankan peran MUI sebagai pendamping umat dalam urusan keagamaan dan sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam kegiatan keagamaan.

Ketua Umum MUI Provinsi Sumsel, Prof. Dr. KH. Aflatun Mukhtar, MA, mengucapkan selamat kepada pengurus MUI yang telah dikukuhkan, seraya menekankan pentingnya MUI sebagai garda terdepan para ulama dalam membangun desa.

Ia bangga atas prestasi MUI Banyuasin dan mendorong pengurus MUI untuk memiliki kompetensi politik, kekuatan, ekonomi, dan ilmu yang luas.

Keberhasilan Rakerda ini diharapkan dapat melahirkan program-program kegiatan yang membina, mengayomi, dan bersinergi untuk kemajuan umat dan daerah.

Sementara itu,Ketua MUI Banyuasin, Ustad Syamsu Rihal, menegaskan kesiapan MUI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di tingkat Kecamatan maupun Desa. Ia menjelaskan bahwa MUI memiliki tujuan untuk memperkuat agama, partisipasi ulama dalam pembangunan nasional, dan mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Kabupaten Banyuasin.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh dan pejabat, termasuk Direktur LPPOM MUI Provinsi Sumsel, Ketua DPRD Provinsi Sumsel, beberapa Anggota DPRD Provinsi Sumsel,Ketua DPRD Banyuasin, Dandim 0430, Kapolres Banyuasin, Sekretaris Daerah, dan para Kepala OPD. (mhn/ril)

Read More

Menyandang Predikat Desa Anti Korupsi, Desa Muara Gula Baru Ditetapkan oleh KPK

Muara Enim, Liputansumsel.com--Kabar membanggakan datang dari Bumi Etam Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Peluncuran Desa Anti Korupsi Tahun 2023 di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa pagi (28/11/2023). Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim akhirnya berhasil menyandang predikat desa percontohan Desa Anti Korupsi Tingkat Nasional Tahun 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Disaksikan Pj Bupati Muara Enim Dr. H. Ahmad Rizali, M.A dan Pj Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim Dr. dr. Rose Mafiana Rizali, Sp. An.

Piala dan sertifikat penghargaan diterima langsung oleh Kepala Desa Muara Gula Baru Suluhuddin S.I.P dari Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PPM) KPK yaitu Kumbul Kusdwijanto Sudjadi.

Pj Bupati didamping, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Drs Rachmad Noviar dan Kepala DInas Perikanan Muflih S.STP., M.H menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terpilihnya Desa Muara Gula Baru sebagai Desa Antikorupsi Tingkat Nasional, apalagi menurutnya ini merupakan satu-satunya dan pertama di Provinsi Sumatera Selatan.

Dirinya menjelaskan bahwa terpilihnya Desa Muara Gula Baru ini setelah melewati beberapa tahapan, baik seleksi maupun verifikasi lapangan dari Tim KPK melalui evaluasi dan observasi terhadap implementasi 5 indikator serta 18 subindikator budaya antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Lebih lanjut, Pj Bupati berharap Desa Muara Gula Baru dapat memotivasi desa-desa lainnya, baik di Bumi Serasan Sekundang maupun di Provinsi Sumatera Selatan dalam penerapan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dengan melibatkan peran serta masyarakatnya.

Sementara itu, Direktur PPM KPK menekankan pencegahan korupsi harus juga menjadi tanggung jawab aparatur pemerintahan desa, baik pemerintah desa, BPD maupun elemen masyarakat sehingga diperlukan komitmen bersama seluruh unsur di desa, seperti halnya yang telah dilaksanakan di Desa Muara Gula Baru," ujarnya.

Read More

Meski Hujan Sudah Turun Kolong Bacang Masih Kering, Ini Upaya Perumdam Tirta Pinang

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com,  - Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang milik Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyiapkan upaya mengatasi kekeringan sumber air baku Kolong Bacang.

Pasalnya, meskipun hujan sudah mulai turun tetapi kolong seluas 89.726 meter persegi, yang selama ini menjadi sumber air baku untuk distribusi di Kecamatan Bukit Intan ini, masih alami kekeringan. Sehingga masih belum normalnya ketersediaan air baku di kolong tersebut.

"Sumber air baku untuk di Kolong Bacang memang pada saat ini masih kering belum ada air hujan yang masuk kesana," kata Plt Direktur Perumdam Tirta Pinang Masagus Hakim, Selasa (28/11/2023) siang.

"Kita akan mencari sumber air baku di sekitar Bacang. Itu kan ada kolong retensi wisata, rencananya kita akan menggunakan air tersebut. Menjadi air baku dalam waktu dekat ini," tambahnya.

Selain itu, pihak Perumda Tirta Pinang akan memberikan keringanan tagihan kepada pelanggan terdampak jaringan dari distribusi Kolong Bacang. Menurut Hakim terkait keringanan ini, masih menunggu persetujuan Dewan Pengawas.

"Untuk yang terdampak, kita akan upayakan memberi keringanan biaya tagihan kepada pelanggan. Kami masih menunggu hasil persetujuan Dewan Pengawas," tutupnya. (*)

Read More