Bupati Pali, Heri Amalindo Berikan bantuan sembako kepada masyarakat korban banjir di kecamatan Tanah Abang.

Pali,liputansumsel.com  - Masyarakat yang ada di pinggiran sungai Lematang kecamatan Tanah Abang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dilanda banjir yang kedua kalinya, Setelah beberapa hari surut, kini air Lematang kembali naik, debit airnya, Rabu (31/01/2024)

Bupati Pali Drs, Ir, H. Heri Amalindo MM  didampingi wakil bupati Pali Drs, Soemarjono, Sekda Pali,  Kartika, Asisten III,  Dinkes, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dishub, Dinsos, Pol PP, BPD,  Damkar, Dinas Perkim, PUTR, Ketapang, BPKAD, Beppeda, Camat Tanah Abang, Turun langsung salurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung akibat banjir kepada masyarakat Desa Curup, Suka Raja, Sudupi, Tanjung Dalam, Pandan dan Desa Modang, 

"Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Pali, Heri Amalindo mengatakan Kehadiran kami pada hari ini, untuk memberikan sembako jangan dipandang nilainya, tapi inilah bentuk kepedulian pemerintah kabupaten Pali, kepada masyarakatnya, dan terimakasih kepada semua pihak perusahaan yang telah memberikan kontribusinya untuk membantu korban banjir yang ada di desa kecamatan tenah abang ini, ini bentuk kepedulian pemerintah kabupaten Pali, untuk masyarakat yang ada di kecamatan Tanah Abang, harus kita terima keadaan ini,  sabar dan sabar, Karna banjir ini adalah cobaan, dan musibah, yang tidak kita inginkan semuanya, "Ungkapnya.

"Pesan Bupati Pali Heri Amalindo Pada Pemilihan Perisiden, dan Wakil presiden  (PILPRES ) dan Calon Legislatif (CALEG) DPRD RI, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten di tanggal 14 February nantinya Heri Amalindo, mengatakan agar Tetap menjaga kerukun dan  kedamaian walaupun berbeda pilihan, "Pesanya

"Salah satu warga Masyarakat desa, yang menerima bantuan sembako mengucapkan terimakasih atas kunjungannya Bupati Pali Heri Amalindo, dan kepeduliannya terhadap masyarakat yang kena dampaknya langsung akibat banjir ini, dia mengatakan kalau banjir yang pertama luar biasa tingginya kedalamanya, setelah surut beberapa hari ini, luapan air sungai Lematang datang lagi, saya ucapkan terimakasih atas kepudulian pemerintah kabupaten Pali, Atas kepeduliannya, "Ucap Rudi

"Kepala Desa Suka Raja, Ahmad Rahim Arwi SH, mengatakan terimakasih  kepada bupati Pali, yang telah memberikan bantuan sembako kepada masyarakatnya Desa Suka Raja dan atas kepedulian semua pihak pemerintah kabupaten Pali, Banjir ditahun di 2024 ini memang cukup tinggi dibandingkan tahun tahun sebelumnya, Ungkapnya.(AMD)

Read More

CHEKRIANDO Merupakan Putra Terbaik Musi Rawas, Peduli Masyarakat Sumsel

Musi Rawas, Liputansumsel.com--Putra terbaik berasal dari Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Muratara ini merupakan anak dari Nazaruddin SH mantan Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Daerah (PJID) Sumatera Selatan (Sumsel) bernama Chekriando P SE ikut dalam kontestan Pemilihan Legislatif (Pileg) Provinsi Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) 8 meliputi Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Chekriando P SE Calon Legislatif (Caleg) Partai Golkar Nomor Urut 5. Majunya dalam Pemilu Tahun 2024 ini, bukan tanpa alasan, ia memikirkan kepedulian dalam pembangunan di Provinsi Sumsel kedepan.

Sebagai generasi muda Chekriando P SE potensial akan berbuat untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Muratara dalam bidang ekonomi, sosial masyarakat khususnya di daerah.

Chekriando P SE adalah Direktur CV Muara Kati ia merupakan putra asal Muara Kati Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) Kabupaten Musi Rawas.

Ia juga menjabat Wakil Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Sumsel ini terjun ke politik agar bisa menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat di daerah.

“Saya ingin menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat karena banyak hal yang menjadi isu di masyarakat Musi Rawas, Lubuk linggau dan Muratara (MLM) terutama tentang kesejahteraan masyarakat yang menurut saya masih dalam kategori belum sejahtera secara merata, tentunya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga mengacu kepada pembangunan SDM yang belum maksimal,” jelasnya.

Ditambahkannya, “Sekalipun banyak juga putra putri MLM maju jadi bacaleg DPRD Sumsel, saya tidak melihat itu sebagai persaingan. Sebab kita ini sama-sama ingin mewakili masyarakat. Hanya warna saja yang berbeda. Kami tentunya memiliki tujuan yang sama untuk masyarakat di 3 daerah ini, Masyarakat pasti bisa memilih mana yang memang layak dan bisa dijadikan wakil mereka,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga dipercaya mengetuai Pemuda Olahraga Lembaga Komunikasi Masyarakat Musi Rawas (POLKMM) di Palembang itu berharap ketika nanti terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumsel ia sangat ingin meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Musi Rawas, Lubuk linggau maupun Muratara. 

Tentunya dengan program-program yang didukung oleh pemerintah setempat nantinya. Kalau kualitas SDM saya optimis kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” ungkap Chekriando yang juga alumni Universitas Sriwijaya Tahun 2009 dan Universitas Palembang Tahun 2013 ini.

Chekriando sangat optimis masyarakat akan siap menjadikannya sebagai wakil mereka di Provinsi Sumsel karena saya mencalonkan diri selain adanya dukungan keluarga, sahabat dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas, Lubuk linggau dan Muratara.

“Saya bilang demikian karena mereka tahu apa yang sudah saya perbuat selama ini memang mengutamakan kepentingan mereka,“ jelas anak dari bapak NAZARUDDIN SH yang merupakan mantan Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Sumsel itu.

Read More

Di BKB, DPRD Sumsel Ngaku Prihatin Aksi Kriminalitas Marak Terjadi

Palembang,liputansumsel.com– DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) prihatin dengan aksi kriminalitas yang akhir –akhir ini terjadi seperti pemalakan, aksi penodongan dan  terakhir aksi dimana pengamen masuk dalam bus pariwisata di Benteng Kuto Besak (BKB) dan aksi penodongan di atas Jembatan Ampera sehingga mencoreng dunia pariwisata kota Palembang.

“Banyak sekali masukan dari warga  pintu masuknya ini keamanan dan kenyamanan , tidak akan orang ke Palembang  kalau tidak terasa aman dan nyaman, inilah yang kemudian menurut saya jadi catatan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli , Selasa (30/1) saat  melakukan reses tahap I  anggota DPRD Sumsel Dapil  I (Kecamatan IB  I, IB II,  Bukit Kecil , Gandus , SU I , SU II , Kertapati, Plaju, Jakabaring) di kantor Dinas  Pariwisata kota Palembang.

Hadir dalam reses tersebut Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dari Fraksi Partai Golkar selaku koordinator reses, Mgs Syaiful Padli dari Fraksi PKS, H Chairul S Matdiah dari fraksi Demokrat. Kartak SAS, dari fraksi PKB, Ir Yudha Rinaldi dari PDI Perjuangan serta Prima Salam dari partai Gerindra serta Kepala Dinas Pariwisata kota Palembang Sulaiman Amin.

Politisi PKS ini mempertanyakan keberadaan polisi pariwisata di kota Palembang.

“ Sekarang aku tidak tahu , apo dak katek lagi  anggarannya sehingga polisi pariwisata ini tidak katek lagi di pucuk Ampera, kenapa di Ampera sering terjadi viral  karena katek yang jagoi, “ katanya.

Selain itu dia melihat anggaran Dinas Pariwisata kota Palembang yang hanya Rp 15 miliar  yang dinilai masih minim.

Untuk itu menurut Syaiful, Dinas Pariwisata kota Palembang perlu menggandeng  pihak lain dalam kaitan keamanan dan kenyamanan pariwisata di Palembang.

“ Selain itu di Bandara SMB II  tidak ada bot yang menjelaskan tentang  peta wisata kota Palembang, ini ketika orang masuk ke Palembang melalui jalur udara mereka  ingin tahu peta wisatanya , kita sampai sekarang belum melihat peta wisatanya ada di bandara itu,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati berharap  Dinas Pariwisata  kota Palembang  jangan  menjadi Dinas Pelengkap, karena menurutnya   Dinas Pariwisata juga bisa menjadi penyumbang PAD kota  Palembang karena Palembang saat ini  PADnya  memang banyak  dari pajak .

“ Kehadiran kami disini untuk mendapatkan masukan , bagaimana kita provinsi Sumsel dengan ibukota Palembang harus hadir di ibukota Palembang ini,” katanya.

Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata kota Palembang Sulaiman Amin mengapresiasi reses anggota DPRD Sumsel.

Dia berharap Dinas Pariwisata mendapatkan dukungan dari DPRD Sumsel guna memajukan pariwisata di kota Palembang. (mhn/ril)

Read More

DPRD Sumsel Kritik Rencana Pemkot Palembang Tetapkan Perda Penerapan PPN 10 Untuk Pelaku UMKM

Palembang,liputansumsel.com– Rencana pemerintah yang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) penerapan PPN 10 persen yang juga berlaku bagi pelaku UMKM  di kritik DPRD Sumatera Selatan (Sumsel).

Menurut Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati menilai biasanya perda  itu diturunkan dulu kepada Perwali lalu setelah  itu diturunkan surat edaran.

“ Lah ini perwalinya belum ada , surat edaran dari Kepala Bapenda sudah ada , dan itu fix rate, yang saya maksudkan coba redaksionalnya nanti dilihat, sekarang kalau itu dibebankan ke konsumen , kalau untuk rumah makan saya sepakat , tetapi yang saya inginkan  ada klasifikasi, misalnya tukang bakso emperan yang cuma  untuk anak-anak sekolah, enggak mungkin akan diberikan harga Rp10 ribu kita tarik Rp 11 ribu, itu harus ada klasifikasinya,” katanya saat  melakukan reses tahap I  anggota DPRD Sumsel Dapil  I (Kecamatan IB  I, IB II,  Bukit Kecil , Gandus , SU I , SU II , Kertapati, Plaju, Jakabaring) di Pemkot Palembang, Senin (29/1) yang dihadiri Pj Walikota Palembang Drs Ratu Dewa dan jajaran.

Sementara itu, dalam resesnya Anita juga mengenalkan masing-masing dapil asal Sumsel I. Antara lain, Mgs Syaiful Padli. ST. MM dari fraksi PKS, Chairul S Matdiah dari fraksi Demokrat. Kartak SAS, dari fraksi PKB, Ir Yudha Rinaldi dari PDI Perjuangan serta Prima Salam dari partai Gerindra.

Politisi Partai Golkar ini meminta jangan sedikit-sedikit Bapenda kota Palembang  membuat surat edaran uji petik dimana petugasnya duduk ditempat usaha  UMKM dan ujungnya menambah biaya rumah makan-rumah makan.

“ Yang saya pertanyakan nanti dalam Perwali tolong mereka (pelaku UMKM dan pengusaha kecil) juga didengarkan, ada rumah makan padang yang mereka itu sebetulnya menjual itu satu bungkus nasi Rp10 ribu, sudah nasi ayam itu, nah ini ada aspirasi yang perlu di dengarkan,”katanya.

Anita mengaku dirinya sepakat kalau pajak harus ditertibkan karena  sebagai masyarakat Palembang harus taat pajak  namun dirinya minta tolong redaksional perwali harus ditulis secara kongkrit dan dengarkan aspirasi  yang ada sehingga ada klasifikasi yang jelas.

“ Masak yang rumah makan yang besar disamakan dengan rumah makan kecil seperti pecel lele apa mungkin mereka menambahkan 10 persen , tolong harus ada klasifikasinya dan jangan sampai mereka dimatikan lantaran tidak bisa membayar pajak , “ katanya.

Selain itu  Anita meminta petugas yang menagih pajak harus ramah  dan memberikan pelayanan yang professional bagi wajib pajak terutama UMKM dan usaha kecil.

Sedangkan Pj Walikota Palembang Ratu dewa mengatakan, kajian ini nanti akan melibatkan pedagang juga sehingga mereka tahu bagaimana mekanisme dan perumusannya.

Perda itu nantinya akan dibuat Perwali sebagai turunnya sehingga akan dikaji lagi bagaimana penerapan PPN itu karena kalau flat sama semua 10 persen juga ada insentif fiskal bagi pelaku UMKM.

“Penerapan pajak masih akan dikaji karena dasarnya tidak ingin memberatkan masyarakat,” kata  Ratu Dewa.

Sementara itu Plt Sekretaris Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD), Prabu mengatakan penerapan PPN ini tidak bertujuan memberatkan UMKM karena nobatenya dibayar oleh konsumen.

Selain itu juga pelaku usaha akan diberikan kebijakan fiskal mulai dari pengurangan nilai pajak, pengurangan pokok pajak dan lainnya.

Selain itu juga pengenaan pajak 10 persen juga tidak serta merta atau seluruh pelaku UMKM karena dikelompokkan berdasarkan dua jenis yakni UMKM dengan omset di atas Rp 10 juta dikenakan PPN 10 persen dan omset di bawah Rp 9 juta tidak dikenakan pajak.

“Berbeda dengan dulu ada yang kena pajak 5 dan 10 persen tapi sekarang semua flat 10 persen jika omset di atas Rp 10 juta,”katanya. (mhn/ril)

Read More

Percepat Penurunan Stunting Pj Walikota Prabumulih Tinjau dan berikan bantuan.

Prabumulih,liputansumsel.com--Dinas Kesehatan Kota Prabumulih bersama Pemerintah Kota Prabumulih berikan bantuan sosial kepada balita stunting di beberapa titik Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih (31/01/24).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk monitoring terhadap anak yang mengalami stunting yang menjadi perhatian Pemerintah guna mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Prabumulih

Dalam Upaya penurunan angka stunting terdapat 6 lokasi penderita stunting yang dikunjungi diantara lain di Kelurahan Gunung Ibul Barat (Mujiono), Gunung Ibul (Candra Eka Putra),  dan Kelurahan Sukajadi (Jefrianto, Erwan Versi, Rokyah, Suparman).

Dalam kunjungannya kali ini H. Elman menghimbau orang tua agar lebih memperhatikan asupan gizi anak-anak.

"Bantuan ini akan Berkelanjutan guna masyarakat meringankan beban biaya sehari hari" ungkapnya.

"Sudah ada perkembangan perbaikan dalam pemantauan dan penanganan secara  terus menerus kasus stunting di Kota Prabumulih,per 3 bulan  ada perkembangan signifikan, sudah ada penurunan namun harus tetap dipantau kondisi anaknya, dan juga tidak terfokus pada anak tetapi juga menyangkut  pekerjaan, sandang pangannya, dan tak lupa peran CSR yang sudah bekerja sama  untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih" ujar Pj Walikota Prabumulih H Elman ST MM

Lebih lanjut Pj.Walikota Prabumulih menambahkan," Alhamdulillah kita telah memberikan bantuan berupa beras, telur, susu,minyak goreng, termasuk makanan tambahan,Pemerintah Kota juga mengupayakan perbaikan, rahabilitasi rumah yang tidak layak huni melalui Dinas Perkim, termasuk sanitasi," ujar H.Elman,ST,MM

Eka Putra mengatakan bahwa "Alhamdulilah sudah banyak dibantu dan ada bentuk kepedulian kepada kami sangat berterima kasih sebesar besarnya" ujar salah satu penerima bantuan.

Dihadiri Oleh Para Kepala OPD di Lingungan Pemerintah Kota Prabumulih ,antara lain Kepala dinas Sosial,Dinas Perkim, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan,Disdukcapil,KB,  Dinas  Koperasi dan UKM, Camat,Lurah, Kepala Puskesmas, Posyandu,  serta Perangkat daerah yang terkait lainnya.

( Sumber Diskominfo Prabumulih)

Read More