DPRD Prov. Sumsel sampaikan Aspirasi Masyarakat dari Daerah Pemilihan Hasil Reses Tahap I tahun 2024

Palembang, liputansumsel– Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) nya masing-masing pada Rapat Paripurna LXXX (80) dengan agenda penyampai laporan hasil Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Sumatera Selatan hari ini (Senin,19/2/2024).

Aspirasi masyarakat tersebut didapat setelah Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel turun ke kecamatan, desa dan kelurahan di dapilnya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat pada agenda Reses tahap I tahun 2024 dari tanggal 29 Januari s.d 5 Februari 2024.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov, Sumsel; H. Muchendi Mahzareki, SE didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM dihadiri oleh Sekretaris Daerah Prov. Sumsel; Ir. SA. Supriono dan Perwakilan OPD serta tamu undangan lain.

Secara Bergantian masing-masing Pelapor dari 10 Dapil menyampaikan hasil Resesnya, diawali Penyampaian Laporan Reses dari Dapil Sumatera Selatan I dengan Pelapor; H. Yudha Rinaldi selanjutnya Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan II disampaikan oleh H.M. Anwar Al Syadat, S.Si., M.Si, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan III disampaikan oleh Ahmad Firdaus Ishak, SE., M.Si, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan IV disampaikan tertulis tanpa dibacakan, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan V disampaikan oleh Yenny Elita, S.Pd., MM, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan VI disampaikan oleh Firdaus, SH, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan VII disampaikan oleh Pipa Sardi, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan VIII disampaikan oleh Dra. Hj. Rita Suryani, MH, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan IX disampaikan oleh Ferdian Irawan, SE, dan diakhiri penyampaian Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan X oleh Hj. Nurmala Dewi.

Pada agenda reses tahap I tahun 2024 ini, sama seperti reses sebelumnya, usulan atau aspirasi Masyarakat disampaikan dengan cara tertulis melalui proposal dan dialog, usulan diantaranya di Bidang Infrastruktur, Bidang Pendidikan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Keagamaan, Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan lain-lain.

Dari pelaksanaan Reses tahap I tahun 2024 Anggota DPRD Prov.Sumsel masih didominasi usulan atau aspirasi masyarakat dibidang infrastruktur Seperti jalan desa, jembatan dan jalan penghubung antar desa, penerangan jalan dalam melancarkan aktifitas keseharian Masyarakat, distribusi barang dan jasa yang muaranya akan mempercepat laju perekonomian Masyarakat desa.

Selanjutnya dalam menunjang roda perekonomian desa secara nyata usulan Masyarakat dibidang pertanian, Perkebunan dan peternakan masih didominasi permintaan kemudahan mendapatkan pupuk bersubsidi, Pengadaan Bibit ternak dan sarana serta pakan ternak. Selebihnya aspirasi Masyarakat terkait bidang kesejahteraan rakyat seperti kesejahteraan guru dengan memperhatikan nasib guru honorer mejadi PPPK, bantuan kepada Masyarakat terdampak bencana alam dan dibidang pemerintahan Masyarakat memohon para wakil rakyat untuk memperjuangkan hasil Musrembangdes dan lain sebagainya.

Senada masing-masing juru bicara meminta agar apa yang disampaikan oleh masing-masing Pelapor dapat menjadi pertimbangan pihak eksekutif dalam kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang, Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang laporan hasil pelaksanaan Reses Tersebut oleh Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel yang memimpin sidang paripurna tersebut, yang rancangannya telah dibacakan sebelumnya oleh Kepala Bagian Persidangan dan legislasi; Kurniati Sari, SH, M.Hum yang mewakili Sekretaris DPRD Prov. Sumsel. (mhn/ril)

Read More

Tingginya Rumput di Jalan Provinsi Disoroti Wakil Ketua DPRD Sumsel

Palembang, liputansumsel – Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Giri Kiemas mengungkapkan, keprihatinannya terhadap masalah tingginya alang-alang yang menjamur di sepanjang jalan-jalan milik Sumsel. Menurutnya, fenomena ini telah menyebabkan sejumlah kecelakaan lalu lintas karena menghambat pandangan pengendara.

Giri sendiri baru-baru ini nyaris mengalami kecelakaan di beberapa titik jalan, termasuk di Jalan Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), serta di ruas jalan simpang Meo menuju Pulau Panggung di Muara Enim.

Dia menyatakan, keberadaan alang-alang yang merambat dan menutupi badan jalan telah mengakibatkan kondisi jalan menjadi tidak jelas, yang pada gilirannya meningkatkan risiko tabrakan antara kendaraan.

“Kami melihat betapa pentingnya untuk bertindak cepat mengenai masalah ini, mengingat kecelakaan lalu lintas dapat berdampak serius bagi keselamatan pengguna jalan,” ujar Giri saat memberikan pernyataannya dalam rapat paripurna DPRD Sumsel pada hari ini.

Giri menekankan, tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Sumsel adalah untuk memastikan kondisi jalan provinsi tetap aman dan nyaman bagi pengguna.

Dia mendesak, agar Dinas terkait segera mengambil langkah-langkah untuk membersihkan alang-alang yang tumbuh di sepanjang badan jalan, sehingga memungkinkan visibilitas yang lebih baik bagi para pengemudi.

“Kami minta Dinas PU Bina Marga Sumsel bisa mengawasi kondisi jalan provinsi lainnya dengan cermat, agar mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang,” tandasnya. (mhn/ril)

Read More

DPRD Prov. Sumsel sampaikan Aspirasi Masyarakat dari Daerah Pemilihan Hasil Reses Tahap I tahun 2024

Palembang, liputansumsel – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) nya masing-masing pada Rapat Paripurna LXXX (80) dengan agenda penyampai laporan hasil Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Sumatera Selatan hari ini (Senin,19/2/2024).

Aspirasi masyarakat tersebut didapat setelah Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel turun ke kecamatan, desa dan kelurahan di dapilnya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat pada agenda Reses tahap I tahun 2024 dari tanggal 29 Januari s.d 5 Februari 2024.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov, Sumsel; H. Muchendi Mahzareki, SE didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM dihadiri oleh Sekretaris Daerah Prov. Sumsel; Ir. SA. Supriono dan Perwakilan OPD serta tamu undangan lain.

Secara Bergantian masing-masing Pelapor dari 10 Dapil menyampaikan hasil Resesnya, diawali Penyampaian Laporan Reses dari Dapil Sumatera Selatan I dengan Pelapor; H. Yudha Rinaldi selanjutnya Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan II disampaikan oleh H.M. Anwar Al Syadat, S.Si., M.Si, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan III disampaikan oleh Ahmad Firdaus Ishak, SE., M.Si, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan IV disampaikan tertulis tanpa dibacakan, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan V disampaikan oleh Yenny Elita, S.Pd., MM, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan VI disampaikan oleh Firdaus, SH, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan VII disampaikan oleh Pipa Sardi, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan VIII disampaikan oleh Dra. Hj. Rita Suryani, MH, Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan IX disampaikan oleh Ferdian Irawan, SE, dan diakhiri penyampaian Laporan Reses Dapil Sumatera Selatan X oleh Hj. Nurmala Dewi.

Pada agenda reses tahap I tahun 2024 ini, sama seperti reses sebelumnya, usulan atau aspirasi Masyarakat disampaikan dengan cara tertulis melalui proposal dan dialog, usulan diantaranya di Bidang Infrastruktur, Bidang Pendidikan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Keagamaan, Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan lain-lain.

Dari pelaksanaan Reses tahap I tahun 2024 Anggota DPRD Prov.Sumsel masih didominasi usulan atau aspirasi masyarakat dibidang infrastruktur Seperti jalan desa, jembatan dan jalan penghubung antar desa, penerangan jalan dalam melancarkan aktifitas keseharian Masyarakat, distribusi barang dan jasa yang muaranya akan mempercepat laju perekonomian Masyarakat desa.

Selanjutnya dalam menunjang roda perekonomian desa secara nyata usulan Masyarakat dibidang pertanian, Perkebunan dan peternakan masih didominasi permintaan kemudahan mendapatkan pupuk bersubsidi, Pengadaan Bibit ternak dan sarana serta pakan ternak. Selebihnya aspirasi Masyarakat terkait bidang kesejahteraan rakyat seperti kesejahteraan guru dengan memperhatikan nasib guru honorer mejadi PPPK, bantuan kepada Masyarakat terdampak bencana alam dan dibidang pemerintahan Masyarakat memohon para wakil rakyat untuk memperjuangkan hasil Musrembangdes dan lain sebagainya.

Senada masing-masing juru bicara meminta agar apa yang disampaikan oleh masing-masing Pelapor dapat menjadi pertimbangan pihak eksekutif dalam kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang, Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang laporan hasil pelaksanaan Reses Tersebut oleh Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel yang memimpin sidang paripurna tersebut, yang rancangannya telah dibacakan sebelumnya oleh Kepala Bagian Persidangan dan legislasi; Kurniati Sari, SH, M.Hum yang mewakili Sekretaris DPRD Prov. Sumsel. (mhn/ril)

Read More

Posko Siaga PLN Sukses Amankan Pasokan Listrik Saat Pemilu 2024

Jakarta,liputansumsel.com - PT PLN (Persero) telah berhasil menjaga keandalan pasokan listrik selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di seluruh Indonesia. Dukungan kelistrikan PLN mulai dari pasokan, kehadiran Posko Siaga hingga puluhan ribu personel ini pun mendapat apresiasi berbagai pihak.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan, Hasbullah menyatakan dukungan listrik PLN mulai Posko siaga PLN hingga personel berhasil menjaga kelancaran pelaksanaan Pemilu. PLN juga berhasil menjaga keandalan listrik di beberapa tempat strategis mulai dari Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kesiapan dan komitmen PLN mengawal Pemilu serentak 2024 membantu kami dalam penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan," kata Hasbullah.

Hal serupa disampaikan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Andi Tenri Sompa. Menurutnya, dukungan listrik andal dari PLN juga berhasil membuat pelaksanaan Pemilu 2024 di Kalsel berjalan lancar dan damai.

“Listrik menjadi sangat penting untuk Pemilu, terutama saat rekapitulasi perhitungan suara, sebab membutuhkan suplai listrik yang andal sehingga proses perhitungan dapat secara langsung dikirim melalui sistem tanpa hambatan," kata Tenri.

Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, Indrawan Susilo Prabowoadi mengatakan, dukungan listrik PLN berperan penting dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya selama tahapan pemungutan suara di TPS dan sejumlah titik strategis.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan PLN yang ikut mengamankan jalannya pemilu pada tahun 2024, proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun sehingga proses pemilu ini berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan," tutur Indrawan.

Direktur utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, keberhasilan PLN menjaga keandalan listrik tidak lepas dari keberadaan 1.853 posko siaga pemilu di seluruh Indonesia yang didukung 80 ribu personel _standby_ selama 24 jam. Posko siaga hadir mendukung kebutuhan teknis dan operasional ditambah petugas PLN siap merespons dengan cepat setiap kebutuhan darurat yang mungkin timbul selama proses Pemilu berlangsung.

“Dalam pesta demokrasi kali ini, PLN tampil _all out_ dan berhasil menyukseskan Pemilu saat hari pencoblosan hingga proses rekapitulasi suara. PLN selalu melakukan _monitoring_ sistem kelistrikan agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar,” kata Darmawan.

Kesiapsiagaan posko maupun personel ini terbukti mendukung kelancaran hari pencoblosan Pemilu di berbagai tempat. Di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah misalnya, PLN menyiagakan petugasnya di 428 lokasi penting seperti Kantor KPU, Kantor Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), perkantoran serta dinas terkait.

Begitu juga di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), PLN menyiagakan 2.755 petugas yang tersebar dalam 136 posko siaga. PLN juga menyiapkan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional berbagai upaya kontrol, pengawasan dan pengecekan instalasi kelistrikan di berbagai lokasi vital Pemilu.

“Setiap jamnya kami pantau pergerakan pasokan listrik untuk memastikan keamanannya, semua Unit gardu bergerak (UGB), _Uninterruptible Power Supply_ (UPS) juga dipastikan keandalannya dalam mengawal Pemilu,” tutur Darmawan.

Di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, PLN juga telah melakukan pengamanan sistem kelistrikan melalui penyiagaan sebanyak 1.245 personel di 21 posko siaga. Selain dari segi personel, PLN juga menyiagakan peralatan berupa 123 unit mobil, 105 unit sepeda motor, 8 unit crane, 16 UGB, 16 genset mobile, dan 2 Unit UPS.

“PLN memetakan setidaknya puluhan lokasi vital yakni Kantor KPU Provinsi, KPUD di tingkat Kabupaten, Bawaslu Provinsi, kantor – kantor Pemda, Kantor TNI dan Polri, PPK Kecamatan hingga TPS harus dipastikan pasokan listriknya. Maka dari itu, dengan kesiapan dan komitmen PLN, Alhamdulillah Pemilu 2024 kali ini berjalan dengar lancar dan aman di semua tingkatan,” pungkas Darmawan.

Read More

DISKOMINFO PALI Bantah Adanya Berita Di Media Online Yang Menyatakan Temuan BPK 2.5 M Dikembalikan 60 juta⁸

PALI,liputansumsel.com-Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFO) Penukal Abab Lematang Ilir membantah adanya berita di Media online yang menyatakan “Diskominfo Kabupaten PALI Temuan BPK 2,5 Miliar Dikembalikan 60 juta”.

Bantahan ini disampaikan langsung KHAIRIMAN, S. Pt., M.Si Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFO) saat dikonfirmasi awak media, Senin (19/02/2024).

Mereka mempertanyakan sikap dan langkah yang akan ditempuh oleh Diskominfo PALI terkait kebenaran berita yang beredar tersebut.

Khairiman mengatakan bahwa, Pemkab PALI, khususnya Diskominfo PALI sebagai Pusat Informasi Pemerintahan Kabupaten PALI tidak alergi terhadap kritik dari manapun. Tetapi, jika ada berita yang terkesan memojokkan, sebaiknya pihak yang dipojokkan itu juga supaya diberikan hak untuk menjelaskan juga, yaitu melalui konfirmasi, sehingga berita tersebut berimbang dan tidak terkesan berat sebelah.

"Kami mohon, jika ada berita begini, sebaiknya konfirmasilah kepada kami sehingga kami juga diberikan porsi menjelaskan dalam berita tersebut melalui hak konfirmai sehingga berita itu berimbang. Dan jikalau ada yang kurang mendetail yang diperlukan dalam membuat berita tersebut bisa dikonfirmasi kembali kepada kami ataupun langsung dituju ke dinas terkait " kata khairiman

“Khairaman menjelaskan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, bahwa Bupati memerintahkan dinas kominfo untuk menyelesaikan temuan dari kode rekening kegiatan sebesar 2,5 M, akan tetapi yang menjadi temuan adalah paket pengadaan peralatan radio sebesar Rp. 154 jt dan pihak ketiga diminta setor balik.

Pihak ketiga sudah melakukan penyetoran  Rp. 27 juta sehingga sisanya Rp. 35 juta dari nilai Rp. 62 juta diminta setor balik, sehingga dilaksanakan sidang TPTGR terhadap sisa kekurangan setor balik pada bulan desember 2023 dan pihak ketiga diberikan waktu selama 60 hari” ungkapnnya.                                        

Kode rekening kegiatan bernilai 2,5 M tahun anggaran 2022 bukan penuh menjadi temuan, akan tetapi hanya pada paket kegiatan pengadaan peralatan radio saja. Mengingat 2,5 M itu ada bentuk belanja lain yg tidak menjadi temuan BPK Bukan kerugian negara sampai dengan 2,5 M seperti yang diberitakan, jelasnya.(AMD)

Read More