PJ Gubernur Agus Faton Serahkan LKPD TA 2023

Pj Gubernur Agus Fatoni Berharap Pemprov Sumsel Kembali Raih Predikat Opini WTP yang Ke-10 dari BPK RI 

Palembang, Liputansumsel.com,-. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumsel. Kegiatan ini berlangsung di Gedung BPK Perwakilan Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (13/3/2024).

LKPDA TA 2023 tersebut diserahkan langsung oleh Fatoni kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Andri Yogama. Dalam sambutannya, Fatoni tak hentinya mengingatkan  Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tak perlu ragu dan takut dalam mempersiapkan data-data yang diperlukan.

"LKPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan direview oleh aparat pengawas internal pemerintah,” ucap Fatoni.

Kemudian, Fatoni juga mengapresiasi kerjasama dan komunikasi yang terjalin baik antara Pemprov Sumsel dan BPK RI perwakilan Sumsel yang telah berjalan selama ini. LKPD terebut telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

"Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban,” kata Fatoni.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Sumsel berhasil mempertahankan 9 kali berturut-turur predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan.

"Mudah-mudahan Pemprov Sumsel akan memperoleh opini WTP yang kesepuluh kalinya atas laporan keuangan tahun 2023 dari BPK RI,” harap Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Andri Yogama mengapresiasi Pemprov Sumsel yang telah menyerahkan LKPD tahun 2023 kepada BPK. Nantinya LKPD tersebut akan diserahkan ke DPRD Sumsel paling lambat dua bulan setelah penyerahan hari ini.

Oleh sebab itu, Andri meminta agar para Kepala OPD mempersiapkan data yang akan diperiksa, terlebih lagi nanti akan ada jeda masa libur lebaran. Dia menyebut pemeriksaan atas LKPD merupakan cerminan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun yang bertujuan menjaga agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

“Semoga opini LKPD Pada tahun 2023 hasilnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang meraih predikat WTP atau bahkan jauh lebih baik lagi,” kata Andri.

Turut hadir dalam penyerahan LKPD itu, Kepala Sub Auditorat BPK Sumsel 1 Edi Surono, Kepala Sub Auditorat BPK Sumsel 2 Roes Nelly, Pengendali Teknis BPK Sumsel Adi Kurniadi, Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel Nurul Komalasari dan para Kepala OPD Sumsel yang berkesempatan hadir.

Read More

Tanggapan Pj Walikota Lusje Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Tiga Raperda

PANGKALPINANG liputansumsel– Penjabat Wali Kota Pangkalpinang berikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Rapat Paripurna Ketiga Belas Masa Persidangan II Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Rabu (13/3/2024).

“Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 telah dilaksanakan Agenda Rapat Paripurna Kedua Belas Masa Persidangan II Tahun 2024 DPRD Kota Pangkalpinang, dimana didalam acara tersebut Wali Kota Pangkalpinang telah menyampaikan Penjelasan Terhadap 3 (tiga) Raperda yang diajukan oleh Eksekutif kepada Legislatif”, ujar Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan.

Tiga Raperda yang dimaksud terdiri dari :

Rancangan Peraturan Daerah tentang Registrasi Surat Tanah; Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang.

“Atas penjelasan yang telah disampaikan tersebut, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi baik dalam bentuk masukan, saran, dukungan dan pertanyaan dari masing-masing fraksi-fraksi atas Pemandangan Umum Raperda yang telah disampaikan”, terangnya.

Adapun masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum, adalah sebagai berikut :

Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar;

Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat;

Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem; dan

Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra;

Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;

Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan; dan

Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

“Sebelum menjawab atas Pemandangan umum yang telah disampaikan, perkenankanlah guna mempersingkat waktu yang telah diberikan, dimana di dalam Pemandangan Umum tersebut ada terdapat kesamaan pertanyaan yang telah disampaikan, maka terhadap pertanyaan tersebut tidak dilakukan pengulangan jawaban, dan atas jawaban tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan”, jelas Lusje.

Lusje meneruskan, berkenaan dengan pemandangan umum yang telah disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pangkalpinang, ucapkan terima kasih telah menerima pengajuan 3 (tiga) Raperda untuk dapat diteruskan pada tingkatan pembahasan lebih lanjut ditingkat pansus.

“Terkait dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyusun aturan pelaksanaannya agar terimplementasi pelaksanaan di lapangan. Untuk rincian tahapan dan mekanisme pelaksanaan proses register surat tanah akan diatur dalam Peraturan Wali Kota. Setelah disahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Register Surat Tanah, maka proses berikutnya adalah merumuskan Peraturan Walikota yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah tersebut sebagai implementasi pelaksanaannya di lapangan”, sebutnya.

Terkait dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, tambah Lusje, metode yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan rangkaian dan kegiatan Registrasi Surat Tanah demi kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tanahnya belum terdaftar.

Setelah disahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Register Surat Tanah ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang melalui Bidang Pertanahan akan melakukan sosialisasi di Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan register Surat Tanah mengenai tahapan, mekanisme dan proses register Surat Tanahnya.

“Dalam menjangkau lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang tanahnya belum terdaftar, ketika mereka melakukan register Surat Tanah, pihak kecamatan dan kelurahan harus mengacu kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Register Surat Tanah”, ungkapnya.

Read More

Pj Walikota Ikuti Kegiatan Rakor Rutin Kemendagri

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan bersama Sekda Kota Pangkalpinang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sejumlah OPD mengikuti rapat koordinasi rutin yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya pengendalian inflasi daerah. Rakor virtual ini berlangsung di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu, (13/3/2024).

Tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu pertama Maret 2024 disampaikan oleh Deputi Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, menyampaikan kelompok yang memiliki andil dalam inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau.

“Tiga kelompok ini menyumbang inflasi tidak hanya secara bulanan tapi tahunan. Adanya fluktuasi perkembangan untuk tiga kelompok tersebut,” kata Pudji.

Dia menuturkan ketiga kelompok tersebut pada Februari 2024 mengalami inflasi 1 persen dan andil 0,29 persen. Menurut BPS, ini merupakan andil terbesar dibanding kelompok lain. Selain itu, komoditas yang paling dominan memiliki andil inflasi yakni beras, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan minyak goreng.

“Adapun beberapa komoditas lainnya seperti bawang merah, tomat dan cabai rawit menyumbang andil deflasi,” ucapnya.

Sementara itu, di Kota Pangkalpinang angka inflasi pada Februari 2024 yakni 2, 42 persen. Pemkot Pangkalpinang dalam hal pengendalian inflasi ini berupaya menghadirkan operasi pasar, gerakan pangan murah serta sidak stok bahan pokok untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan.

Read More

Peletakan Batu Pertama Gereja GPIB Jemaat "Eben Haezer" Dihadiri Bupati PALI Yang Diwakili Oleh Kabag Kesra

PALI – Peletakkan batu pertama Gereja GPIB Jemaat “Eben Haezer”, di hadiri oleh Usmanto, M.Si Kabag Kesra mewakili Bupati, Ustad Fadri Ketua FKUB, Emilia, S.Sos Camat Talang Ubi, Ayubi Kasie Binmas Kemenang.

Emiliya, S.Sos Camat Talang Ubi 

Dan Atmo Maryono, SH Lurah Talang Ubi Barat, FKUK WM.Ompusunggu, Taslim dari Jemaat, Suparmin Imam Masjid, Samoati Sormin Br.Berutu sebagai Pendeta Jemaat, Widyantoro ketua Panitia, Sutarto Ketua Koordinasi Pos Pelayanan Kab PALI.

Widyantoro Ketua Panitia, mengatakan sekilas sebelum Pembangunan Gereja ini, banyak proses, dan lahan dulunya milik pribadi, akhirnya milik Gereja, hampir 2 tahun perijinan pembangunan sudah dikeluarkan.

Ustad Fadri Ketua FKUB kab Pali 

“Disini kami berterima kasih kepada warga difasilitasi oleh Warijan, yang telah membantu, menjembati meminta persetujuan, berupa tanda tangan warga, karena melengkapi secara administrasi, ” ujar, minggu (10/3/24).

Ia menuturkan mewakili umat kristiani, berterima kasih kepada warga dan Pemerintah setempat, yang telah mendukung proses Peletakkan pembangunan gereja ini.

“Dulunya kami umat kristiani, untuk beribadah masih menumpang di gereja Komplek Pertamina, berkat kerja sama jemaat, akhirnya ada tempat beribadah sendiri di talang tumbur ini, ” ungkapnya.

Bupati diwakili Usmanto, SH Kabag Kesra, meminta maaf bupati PALI, tidak bisa hadir, dikarenakan ada urusan di luar kota.

Ia mengucapkan telah dilakukan Peletakkan batu pertama untuk gereja di talang tumbur, “semoga adanya tempat ibadat ini, bisa beribadat dengan baik, serta menjaga kerukunan beragama, ” harapnya.

“Dalam agama mengajarkan bahwa kita harus hormati dan menghormati, serta menjaga hubungan antar sesama manusia, mari kita bina agar bisa menjaga keharmonisan antar agama, ” ucapnya.

Ustad Fadri Ketua FKUB kabupaten PALI, mengucapkan selamat pendirian gedung gereja ini, sesuai dengan dua SK Menteri no 08 tahun 2026, tentang Perijinan pembangunan terkhusus Administrasi tidak ada masalah.

“Untuk umat Kristiani agar tetap menjaga kerukunan agama, serta beribadat sebaik – baiknya, dan bisa berkontribusi dalam Pembangunan terkhusus di kabupaten PALI, ” himbaunya.(AMD)

Read More

Tokoh Agama Apresiasi Polres OKI yang Mengayomi Masyarakat

OKI, LiputanSumSel.Com---KH. Ali Mahsun tokoh Agama Desa Sumber Hidup, Pedamaran Timur mengapresiasi Polres OKI yang dia nilai mengayomi masyarakat serta peduli terhadap kegiatan keagamaan di Kabupaten OKI. 

.

"Kami sangat berterimakasih, Polres kita teladan. Peduli Pendidikan agama. Dulu Kapolres yang lama telah merintis dan sekarang Kapolres kita yang baru berkomitmen melanjutkan. Semoga silaturrahmi dan kebaikan ini terus berkesinambungan,” ujarnnya saat kunjungan Kapolres Ogan Komering Ilir AKBP Hendrawan Susanto, SH, SIK di Majelis Ta’lim Al Majeed Desa Sumber Hidup, Pedamaran Timur, OKI pada Kamis (7/3). 

.

Untuk diketahui, Majelis Ta’lim Al Majeed  merupakan rintisan yang digagas oleh salah seorang anggota kesatuan Polres OKI, Bripka Sugianto pada tahun 2021 silam. Atas inisiatif tersebut, Kapolres OKI  pada saat itu AKBP Dilianto, SH, SIK mendukung penuh dan turut menyumbangkan dana untuk Pembangunan Gedung musholla. 

Maret 2021 ia Bersama jajaran berkunjung dan menyerahkan bantuan untuk dapat segera dimulai Pembangunan.

.

"Majelis ini adalah bukti nyata kepeduian Polres OKI. Bukan hanya dibantu Pembangunan, bahkan kami masih terus didampingi hingga sekarang,” ujar Pengasuh Majelis Widi Muryono.

.

Kapolres OKI,  AKBP Hendrawan Susanto, SH, SIK mengatakan  silaturrahmi bagian dari upaya Polri mendekatkan diri kepada masyarakat . 

.

"Silaturrahmi ini menjadi kebanggaan kami, dapat menjalin keakraban dan lebih dekat dengan Masyarakat, ulama’, para santri,” ujarnya. 

Lebih lanjut ia menuturkan tempat mengaji yang ada di Masyarakat selain mengajarkan ilmu agama juga menjadi kontrol sosial. 

.

"Kami bangga dan ikut berkontribusi atas keberadaan tempat mengaji seperti Al majeed ini. Kami mendukung perjuangan Bripka Sugianto dalam merintis tempat ini Bersama Masyarakat,” tandasnya. 

Dalam kesempatan kunjungan itu, Kapolres OKI menyerahkan langsung bantuan material bangunan, Al Qur’an dan perlengkapan ibadah. Serta santunan kepada 30 anak yatim. 

Dalam kesempatan itu, turut hadir Kabag SDM Kompol Hendra Gunawan, SH, Kasat Intel AKP Muhammad Roy, SH, didampingi Kapolsek Pedamaran Timur Iptu Agus Masyudhi, SH.(PD)

Read More