Pj Wako Prabumulih: Minta Direktur RSUD Lakukan Perombakan

 

PRABUMULIH, liputansumsel– Menyikapi keluhan pelayanan dialami pasien di IGR RSUD Prabumulih dan belakangan menjadi viral di medsos, Pj Wako H Elman ST MM meminta agar Direktur RSUD drg Sriwidiastuti tegas. Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan pasien dan menganggu kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Harus tegas, supaya tidak berulang lagi. Kita minta Direktur RSUD Prabumulih melakukan perombakan, tim medis di IGD. Dilakukan sesegera mungkin,” tegas Pj Wako Prabumulih dikonfirmasi awak media, Kamis, 14 Maret 2024.

Ungkapnya, pelayanan nomor satu. Karena, RSUD Prabumulih adalah salah satu tonggak utama pelayanan publik Pemkot. “Kejadian ini, harus benar-benar menjadi pelajaran bagi tim medis di IGD RSUD Prabumulih. Saya tidak ingin, kejadian terulang dan terulang,” ungkapnya.

Selain itu, tukasnya meminta Direktur RSUD Prabumulih melakukan perbaikan dan evaluasi pelayanan agar lebih baik. Sehingga, tidak lagi dikeluhkan masyarakat. “Dan, jelas memberikan efek merah. Bagi tim medis, memberikan tidak baik keadaan pasien. Sehingga, ke depannya memberikan pelayanan terbaik. Supaya, tidak menimbulkan keluhan lagi,” terangnya

Read More

Pj Walikota Lusje Sebut Lokus Stunting Pangkalpinang Ada di Tiga Kecamatan

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com,  – Pj Walikota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan mengatakan sebelumnya tim sudah mengadakan rembuk di kecamatan dalam percepatan dan penurunan stunting dan hari ini rembuk bersama stakeholder terkait.

Ia mengatakan, stunting di Kota Pangkalpinang mengalami penurunan dari jumlah sebelumnya sekitar 108 orang anak menjadi 88 orang anak.

“Alhamdulillah Pangkalpinang mengalami penurunan dan semoga angkanya terus menurun,” ucapnya di Pangkalpinang, Kamis (14/3).

Kemudian yang menjadi lokus Stunting di Pangkalpinang ada di tiga kecamatan seperti Kecamatan Rangkui, Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Taman Sari.

Terkait regulasi pemberian bantuan Stunting kepada warga yang bukan dari Pangkalpinang, Pj Lusje menjelaskan bahwa untuk sekarang kita fokusnya ke warga Pangkalpinang dengan dibuktikan KTP Pangkalpinang.

Bagi yang diluar Pangkalpinang kita akan cari kan regulasi bagi yang bisa eksekusi menggunakan anggaran dari Pangkalpinang.

“Boleh gak untuk warga diluar Pangkalpinang tetapi tinggalnya di Pangkalpinang dan itu baru dicari kan regulasinya,” katanya.

Read More

Pemkot Segera Terapkan Penggunaan KKPD

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Pemerintah Kota Pangkalpinang akan segera menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Yan Rizana, Kamis (14/3/2024) di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Yan Rizana mengungkapkan bahwa penerapan KKPD ini rencananya akan diberlakukan pada triwulan ke dua tahun 2024.

Ia menyebut bahwa pemerintah kota sangat mendukung proses digitalisasi keuangan dan harus segera dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah daerah.

“Yang pasti kita semuanya harus by sistem semua. Jadi dengan by sistem seluruh pengolahan keuangan kita terdata dan diawasi juga. Jadi artinya seluruh proses keuangan apakah masuk dan keluar harus melalui proses keuangan yang ada, ” ujarnya.

Yan mengatakan proses penerapan KKPD ini nantinya akan bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel sebagai mitra pemerintah kota dalam pengelolaan KKPD. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah kota juga sedang berupaya menerbitkan peraturan wali kota yang saat ini masih dalam tahap asistensi.

“Untuk penerbitan peraturan wali kota masih dalam proses tahapan perwakonya, sudah kita susun dan sekarang masih dalam tahap asistensi dengan provinsi. Karena semua perwako harus asistensi dengan provinsi. Selesai asistensi akan ada perwako usulan terbit, kita legalkan dan dari sini kita akan melakukan perjanjian kerja sama dengan bank sumsel, ” ungkap Yan Rizana.

Yan berharap dengan penerapan KKPD ini, sistem pengelolaan keuangan pemerintah kota akan semakin baik dan mudah, sehingga ke depan sudah tidak ada lagi proses transaksi secara manual.

Read More

Pemkot Gelar Rakor Dalam Rangka Tingkatkan Penguatan UPZ dan Baznas Pangkalpinang Award

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, — Dalam rangka meningkatkan penguatan UPZ dan Baznas Pangkalpinang Award, Pemerintah Kota Pangkalpinang gelar Rapat Koordinasi di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (14/3/2024).

“Ini setiap tahun dilakukan oleh Baznas Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Baznas Kota Pangkalpinang. Hal ini memotivasi kita supaya lebih memahami dan menyadari bahwa harta yang sebagian kita miliki ada hak-hak yang wajib menerimanya”, ujar Mie Go, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.

Mie Go sebut Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural dan Baznas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001.

“Dan tentunya tugas Baznas ini adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang berhak untuk menerimanya. Saya secara pribadi dan Pemerintah Kota Pangkalpinang memohon kesadaran dan kewajiban kepada kita semua untuk menyalurkan zakat kita”, tambah Mie Go.

Menurutnya tidak akan ada kekurangan ketika membagikan sebagian harta yang dimiliki, hal ini akan berlebih dan bertambah.

“Sedekah dan berbagi itu keren, oleh karena itu biar keren berbagilah bersedekahlah dan berzakat lah”, pungkasnya

Read More

RKPD OKI 2025 Fokus Penguatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi

OKI, LiputanSumSel.Com---Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyelenggarakan pertemuan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten OKI tahun 2025 di Aula Bappeda OKI, Kamis, (14/3/24).

Adapun prioritas pembangunan OKI pada tahun 2025 mendatang adalah OKI Inklusif serta memaksimalkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kepala Bappeda OKI melalui Kabid Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, M. Gusti mengatakan tujuan dari forum ini adalah untuk menyepakati dan mengintegrasikan arah kebijakan, serta menyatukan beberapa rencana dari setiap OPD dan menentukan skala prioritas dalam hal pembangunan strategis di Kabupaten OKI pada tahun 2025.

"Apa yang sudah direncanakan masyarakat sudah tertampung, kemudian kita klarifikasi dengan OPD seperti apa, kemudian kita sinkronkan juga dengan rencana kita di OPD. Beberapa prioritas antara lain menuntaskan proyek strategis, kemudian infrastruktur untuk menunjang perekonomian," ujar Gusti.

Sementara Pj. Seketaris Daera OKI, Muhammad Refly menegaskan, bahwa Fungsi dari Forum Lintas Perangkat Daerah, yang menghadirkan seluruh OPD hingga Camat, dapat memberikan masukan di wilayahnya masing masing permasalahan permasalahan yang dihadapi masyarakat kedepan.

"Makannya ada rapat lintas forum OPD sampai para camat bisa hadir untuk memberikan masukan di wilayahnya masing masing, permasalahan yang dihadapi masyarakat kedepan juga dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat." Jelasnya.

Secara garis besar Sekda berpesan jika tahun 2025 arah pembangunan diharapkan  dapat memberikan dampak domino dari hasil pembangunan kepada perekonomian.

"Disamping itu kita juga memprioritaskan peningkatan akses kesehatan, pendidikan yang bermutu dan jaminan perlindungan sosial; peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; tata kelola pemerintahan dan stabilitas ekonomi daerah", terangnya. 

Dengan kondisi anggaran yang terbatas, disampaikan Refly bidang infrastruktur dan sarana prasarana tetap menjadi prioritas disamping bidang urusan wajib dan pelayanan dasar lainnya seperti Pendidikan, Kesehatan, dan terkait perekonomian masyarakat. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumsel melalui Kabid mengatakan isu strategis RPD Sumsel 2024-2026 yaitu penguatan ekonomi didukung infrastruktur yang handal, akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting, SDM sehat, mandiri dan berdaya saing, pembangunan berkelanjutan dan efisiensi sumber daya, serta transformasi pelayanan publik pada tata kelola pemerintahan.

"Pencapaian untuk mengelola isu strategis ini diperlukan sinergi dan konsistensi sehingga rencana pembangunan bisa dicapai sesuai yang diharapkan", tutupnya.(Povi)

Read More