Buka Musrenbang RKPD dan RPJPD 2025-2045, Pj Bupati Tegaskan 4 Prioritas Pembangunan Daerah

Muara Enim, Liputansumsel.com--Pj Bupati Muara Enim Dr. H. Ahmad Rizali, M.A menegaskan 4 prioritas pembangunan daerah yakni peningkatan ketahanan ekonomi dan pangan, infrastruktur, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045 di Hotel Melio Muara Enim, Rabu (27/03/2024). 

Kegiatan Musrenbang yang turut dihadiri Direktur Pemantauan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI, Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si., Forkopimda, Sekretaris Daerah, Ir. Yulius., M.Si., Asisten, Camat dan OPD, Pj. Bupati mengatakan percepatan pembangunan daerah harus didukung 3 pilar pembangunan yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga diharapkan bersinergi dan berkolaborasi.

Selain itu, Pj Bupati juga mengharapkan dukungan optimal dari program CSR perusahaan untuk berkomitmen dan berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan di Bumi Serasan Sekundang. 

Pj Bupati juga meminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk aktif menggali informasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga anggaran dari APBN dan APBD Provinsi dapat dialokasikan lebih besar ke Kabupaten Muara Enim pada 2025 nanti. 

Pada kesempatan itu, Pj Bupati juga menyerahkan penghargaan kinerja perencanaan terbaik Tahun 2024 untuk kategori Perangkat Daerah Badan/Dinas yang diraih Disdukcapil (Terbaik I), Diskop UKM (Terbaik II) dan DPPKB (Terbaik III) sedangkan kategori perangkat daerah Kecamatan diraih Kecamatan Gelumbang (Terbaik I), Kecamatan Semende Darat Tengah (Terbaik II) dan Kecamatan Belimbing (Terbaik III).

Read More

Pj Wako Prabumulih Terima Audiensi Kepala BPJS Muara Enim

PRABUMULIH, liputansumsel.com – Pj Wako Prabumulih, H Elman ST dalam rangka menjalin silaturahmi menerima kunjungan Kepala BPJS Muara Enim, Ruszian Dedi dan KCP BPJS Ketenagakerjaan Prabumulih, Eva Rika di ruang kerjanya, Rabu, 27 Maret 2024.

Elman, sapaan akrab Pj Wako Prabumulih berterima kasih atas kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim dan jajaran.

“Kita harapkan, pekerja di Prabumulih mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk juga di lingkungan Pemkot Prabumulih,” ujar suami Hj Windriana ini.

Ucapnya, sekaligus mendapat hak-haknya sebagai pekerja ketika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan, ia berharap, jalinan silaturahmi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Prabumulih terjalin baik.

“Senantiasa bersinergi, BPJS Ketenagakerjaan mendukung program Pemkot Prabumulih,” tandas ayah tiga anak ini.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, Ruszian Dedy mengatakan, terima kasih atas sambutan baik Pj Wako Prabumulih dan jajaran. “Saya berharap, komunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan juga Pemkot Prabumulih selalu terjalin baik. Khususnya, dalam perlindungan ketenagakerjaan,” pungkasnya

Read More

Pemkot Pangkalpinang Lakukan Data Ulang Aset kendaraan Dinas

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Sebanyak 150 kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dilakukan pendataan ulang. Inventarisir ini juga ditinjau langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bangka Belitung.

Apel inventarisir kendaraan dinas ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan. Dia menyebut, pendataan ulang ini merupakan tugas rutin BPK dalam pemeriksaan asset pemerintah daerah. Ini juga kata Lusje untuk akuntabilitas keberadaan kendaraan dinas.

“Pemeriksaan rutin ini untuk mengetahui kondisi fisik dari kendaraan dinasn dan juga dokumennya. Ini juga untuk mengingatkan kita jika ada yang belum bayar pajak, ayo dibayar pajaknya karena itu akan digunakan untuk pembangunan. Pendataan ini dilakukan bertahap ke seluruh OPD, hari ini di Setdako dulu,” papar Lusje.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang Muhammad Yasin menuturkan pendataan ulang ini baik kendaraan yang masih dioperasionalkan maupun yang tercatat namun sudah tidak layak digunakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan kendaraan baik itu secara fisik dan dokumen kepemilikan seperti STNK dan BPKB. Yasin mengatakan, dari hasil pendataan ini nanti jika ditemukan adanya kendala akan diinventarisasi dan dicari solusinya.

“Kita mendata dari sesuai dari data di neraca asset seluruh kendaraan dinas di Pemkot Pangkalpinang. Pasca pendataan yang diperoleh tentu akan muncul data mana kendaraan dinas yang dokumen kepemilikannya mungkin ada potensi kehilangan dokumen, itu akan kita data lagi,” ucap Yasin.

Lanjutnya, pendataan ini dilakukan ke seluruh OPD dan semuanya telah dijadwal untuk pemeriksaan. Terkait jika adanya kendaraan dinas yang menunggak pajak, Yasin meminta kepala OPD untuk dapat mengusulkan anggaran pembayaran pajak karena nantinya pajak itu juga akan kembali ke PAD pemkot yang bakal digunakan untuk pembangunan.

Yasin optimis pendataan ini akan selesai tahun ini meskipun tahapannya cukup panjang. Dia berharap inventarisir kendaraan dinas ini dapat selesai dan mengentaskan permasalahan tunggakan pajak kendaraan dinas di Pemkot Pangkalpinang.

“Jadi pendataan ini bukan hanya yang masih dioperasionalkan, tapi kendaraan dinas yang sudah tercatat namun tidak layak digunakan. Akan kita croscek dimana barangnya dan setelah kita peroleh itu akan kita usulkan penghapusan dari asset kendaraan dinas sehingga tidak terdata wajib pajak,” ucapnya.

Read More

PJ. Bupati Lahat Launching Aplikasi Srikandi

LAHAT, liputansumsel- Pada hari Rabu (27/03), Pj. Bupati Lahat, Muhammad Farid S.STP M.Si melakukan Launching Program Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) bertempat di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat.

Kegiatan tersebut juga diikuti via Zoom Meeting oleh perwakilan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yaitu Direktur Kearsipan Daerah II Suminarsih, S.S., M.Hum dan juga dihadiri oleh Kepala Disperpusip  Empat Lawang, Kepala Disperpusip Kota Pagar Alam, Kepala Disperpusip Musi Rawas Utara, Kepala Disperpusip Prabumulih, Sekretaris Disperpusip Muba, Kabid Disperpusip OKU. 

Dijelaskan oleh H. Firdaus Kurniawan S.E M.Si selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lahat, Aplikasi SRIKANDI ditopang oleh 4 kementerian/lembaga yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

"Launching Aplikasi SRIKANDI merupakan wujud nyata upaya transformasi digital Pemerintahan Kab. Lahat sesuai arahan Pj. Bupati Lahat,"paparny.

Sementara itu, Pj. Bupati Lahat mengatakan bahwa transformasi digital, khususnya Aplikasi SRIKANDI memberikan dampak positif yang luar biasa. Dengan aplikasi ini, kepala dinas tidak perlu hadir langsung untuk memantau persuratan di kantor. 

"Selain itu, aplikasi ini juga mempermudah dari segi kearsipan, tidak perlu kita membongkar arsip untuk mencari arsip yang lama, cukup search di aplikasi", ujar Farid. 

Lanjutnya Pemerintah Kabupaten Lahat juga akan terus berinovasi meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat.

"Salah satunya dengan me-launching Mall Pelayanan Publik di Plaza Tepian Lematang pada hari Kamis (28/03)," tambahnya. (Ganda Coy)

Read More

Buka Rakor PPPA Provinsi Sumsel, Pj Gubernur Agus Fatoni Sebut Pentingnya Kualitas SDM Bangsa di Masa Depan

Palembang, Liputansumsel.com,-. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Beston Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (26/3/2024).

Fatoni menyebut berdasarkan data populasi perempuan dan anak, Indonesia termasuk yang terbesar terdiri dari 64 persen lebih dari total penduduk. Ini berarti keunggulan mereka sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa kedepannya sebagai penerus pembangunan bangsa.

"Maka tugas kita untuk bisa menjadikan anak-anak Indonesia berkualitas merupakan tugas yang kita emban bersama, dan perlu menjadi komitmen kita bersama," kata Fatoni.

Oleh karena itu, Fatoni mengajak kaum wanita khususnya peran ibu untuk mencetak anak-anak yang berkualitas.

"Maka penting kita tingkatkan SDM, kualitas itu bisa dari makanan, pengetahuan termasuk kualitas juga bisa ditunjukkan dengan karakter, akhlak sehingga pemberdayaan anak dan perempuan tujuannya adalah membuat anak dan perempuan agar lebih berdaya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PPPA Sumsel Fitriana mengatakan Dinas PPPA Provinsi Sumsel  berkepentingan dalam berkontribusi guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Khususnya upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Pemprov Sumsel memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggung jawab. Dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi, peran, kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya," ucap Fitriana.

Fitriana menyampaikan tujuan dan sasaran Strategis Dinas PPPA Provinsi Sumsel, yaitu meningkatkan pembangunan responsif gender serta perlindungan anak dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta meningkatkan pemenuhan hak anak.

“Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumsel tahun 2023 berada di atas angka nasional, yaitu sebesar 92,95 sedangkan angka nasional sebesar 91,93. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumsel sebesar 74,89 berada di atas nasional di angka 66,95,” paparnya.

Menurutnya, melalui kegiatan Rapat Koordinasi seperti ini sangatlah penting dalam memperkuat kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumsel.

"Melalui penguatan koordinasi, mengoptimalkan sinkronisasi dan sinergitas tentang program kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota, dan mengoptimalkan jejaring stakeholders yang mendukung pembangunan PPPA, serta merumuskan usulan dan rencana kegiatan untuk mendukung target capaian serta program prioritas  nasional dan daerah Provinsi Sumsel," jelas Fitriana.

Turut hadir dalam kesempatan itu  Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA RI, Nahar, para Kepala OPD Sumsel, Kepala Bappeda dan Dinas PPPA.

Read More