14 Mei 2024

Penyerahan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Prabumulih kepada Pemerintah Kota Prabumulih

Liputansumsel.com


Prabumulih,liputansumsel.com-- Telah diadakan Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Prabumulih tentang Penyerahan Dokumen Pokok-pokok Pikiran (POKIR) DPRD Kota Prabumulih kepada Pemerintah Kota Prabumulih, Selasa (14/05/2024).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Badan Anggaran DPRD, Bapak Sutarno SE, M.I.Kom, yang didampingi oleh Wakil Ketua Badan Anggaran, H. Ahmad Palo, SE, dan anggota Badan Anggaran, H. Mat Amin S, Ag.

Dokumen Pokok-pokok Pikiran ini diterima langsung oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Prabumulih, Drs. Aris Priadi SH, MSi, didampingi oleh Kepala Bappeda, Ir. Abu Shohib, dan Kepala BPKAD, Wawan Gunawan Ak, CA.

Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno SE mengatakan, Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan dan membahas pokok-pokok pikiran DPRD yang akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan program kerja Pemerintah Kota Prabumulih.

“Penyerahan dokumen ini merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Prabumulih dalam pembangunan daerah,” jelasnya

DPRD Prabumulih Terima Audensi LAKRI Terkait Pencegahan dan Pengawasan Pungutan Liar serta Komersialisasi Pendidikan

Liputansumsel.com


Prabumulih,liputansumsel.com--DPRD Kota Prabumulih mengadakan rapat audiensi dengan Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI).

Audensi ini, mengenai pencegahan dan pengawasan atas pungutan liar (PUNGLI) dan komersialisasi pendidikan pada saat penerimaan siswa didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 di Kota Prabumulih.

Audiensi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, Bapak Sutarno SE, M.I.Kom.

Turut hadir dalam rapat ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Kabid Pembinaan SMP, Beni Saputra, MSi. Sedangkan dari pihak LAKRI, rapat dipimpin langsung oleh Ketua LAKRI, Fandri Heri Kusuma, Selasa 14 Mei 2024

Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mencegah dan mengawasi pungutan liar serta komersialisasi pendidikan yang sering terjadi saat penerimaan siswa baru.

Pertemuan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan dan adil di Kota Prabumulih.

Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE, berpendapat bahwa langkah-langkah preventif dan pengawasan ketat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa harus menghadapi kendala finansial yang tidak seharusnya ada.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan bebas dari praktek-praktek koruptif,” ujar Sutarno SE.

Jadikan Sekolah Ramah Lingkungan, Dua Sekolah di PALI Mejadi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumsel

Liputansumsel.com


PALI, liputansumsel com – Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel, melakukan penilaian kepada dua sekolah yang telah di usulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten PALI, kepda sekolah yang telah dinobatkan sebagi Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten PALI, dan diusulkan ke tingkat Provinsi


Sebanyak dua sekolah yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), yakni SD Negeri 15 Talang Ubi, SMP Negeri 1 Talang Ubi, yang telah diusulkan menjadi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumsel, sebagai sekolah peduli lingkungan bersih dan sehat hari ini telah di lakukan penilaian oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel sebagai calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumsel


Seperti yang di ungkapan oleh Kadin Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel Herdi Apriansyah, S.STP., MM, melalui Dela Agustian SH MSi mengatakan Program Adiwiyata ini untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang N negatif


“Sekolah Adiwiyata ini bukan lomba melainkan penghargaan kepada sekolah yang telah mau berbuat melakukan gerakan cinta terhadap lingkungan sekolah, peduli lingkungan sekolah, cinta kebersihan lingkungan sekolah, sehingga mendapat penilaian untuk diberikan penghargaan atas perbuatanya tesebut sebagai sekolah Adiwiyata.” Tugasnya


Erlan Ketua Komite SD N 15 Talang Ubi, mengatakan, dengan adanya penilaian dari Dinas LH Provisi berharap sekolahnya bisa mewakili Kabupaten PALI dinobatkan sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat Provisi Sundel


“Kami sangat optimis dan berharap SD Negeri 15 Talang Ubi, bisa mewakili Kabupaten PALI yang dinobatkan sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, yang menjadi sekolah ramah  tehadap lingkungan,” ungkapnya Selasa (14/05/2024)


Masih kata Erlan pihaknya sudah mempersiapkan tahapan penilaian sejak lama, agar sekolahnya menjadi sekolah Adiwiyata sehingga nantinya bisa mewakili Kabupaten PALI di tingkat Sundel


Bahkan, dengan adanya penilaian di sekolahnya bisa lebih baik lagi dan lebih rama terhadap lingkungan kedepannya, bagi semua anak didik dan guru di sekolahnya yang selalu sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan sekolah


“Kami hanya memiliki semangat untuk membawa sekolah ini menjadi lebih baik. Bantuan datang, tidak hanya dari para murid, tapi juga wali murid. Mudah-mudahan kekompakan sekolah ini terus terjaga dalam kecintaannya terhadap keberhasilan lingkungan,” harapnya.


Sementara itu Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PALI, Bakrin mengatakan, pihaknya bersama pihak PT Pertamina Pendopo dan PT Surya Bumi Agro Langgeng dan Ketua SMSI Kabupaten PALI hanya pendamping Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk melakukan penilaian kepada dua Sekolah yang telah diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PALI


“Jadi dengan adanya program Sekolah Adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah dapat menyadari jika lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh. Kepada sekolah yang sudah dinilai, supaya semakin meningkatkan kesadaran terhadap ramah lingkungan.” Harapnya


Masih kata Bakrin, dirinya berharap tahun depan Dinas Pendidikan Kabupaten PALI agar menggedor semu sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten PALI, agar bisa ikut menjadi peserta sebagai Sekolah Adiwenga 

83 Ton Beras Digelontorkan Untuk Penerima Manfaat Di Bulan April 2024

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Pemerintah Kota Pangkalpinang membagikan beras cadangan pangan sebanyak 83 ton yang digelontorkan pemerintah pusat ke daerah-daerah untuk bulan April 2024. Bantuan ini dibagikan dan dapat diambil di Kantor Pos Kota Pangkalpinang.


Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan mengatakan, bantuan yang diserahkan ke penerima manfaat bantuan bulan April ini sebanyak 8319 KPM. Dia menyebut, ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu mencukupi kebutuhan warga penerima manfaat.


“Bantuan yang diberikan pemerintah pusat ini disalurkan melalui PT Pos. Ada persyaratan administrasi untuk pertanggungjawabannya, makanya yang menerima bantuan hari ini membawa ktp dan identitasnya untuk di cek dan dicatat, sehingga amanat dari pemerintah pusat untuk warga-warga yang menerima tepat sasaran,” tuturnya. Selasa (14/05/2024). 


Dia juga mengapresiasi PT Pos Indonesia Cabang Pangkalpinang yang membantu dalam penyaluran beras 10 kilogram per KPM ini. Lusje meminta agar penyaluran bantuan ini tetap dikawal oleh pihak kelurahan sehingga dapat tersampaikan ke penerimanya.


Lusje berharap bantuan yang diberikan ini dapat membantu warga Kota Pangkalpinang. Ia juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar berjalanannya pemerintahan dengan baik.


“Kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar dapat menjalankan pemerintahan dengan benar. Butuh doa supaya apa kebijakan dari pusat dapat dilaksanakan dan dilakukan di daerah sesuai dengan aturannya,” tutup Lusje. (*)

Melalui Diskominfo, Pemkot Gelar Pelatihan Penguatan Komunikasi Bublik Bagi ASN

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com,  – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meggelar kegiatan pelatihan penguatan komunikasi publik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pangkalpinan yang diadakan di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (14 Mei 2024).


Kegiatan bertema Strategi Kelembagaan Kehumasan dan Jurnalistik Untuk Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan dibuka langsung oleh Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan didampingi Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go.


Lusje menyebut bahwa kegiatan yang diikuti ASN dan awak media ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dalam mewujudkan komunikasi yang baik dan efektif di lingkungan pemerintahan.


“Tentunya ini akan menambah pemahaman apalagi pemberi materi ini kan pengajar dari pusat, dari perguruan tinggi. Kita padukan, mereka punya pengalaman di lapangan sementara perguruan tinggi punya teori yang banyak, tentu akan menjadi diskusi yang bagus untuk forum ini, ” jelasnya.


Lusje berharap dengan kegiatan ini seluruh humas OPD akan cakap dalam memberikan informasi yang berdasarkan data dan tidak hanya berdasarkan isu yang berkembang.


Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, Febri Yanto menyampaikan saat ini tidak ada lagi alasan pemerintah daerah tidak melaksanakan kehumasan.


Hal ini didukung dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 serta ditambah dengan Peraturan Wali Kota nomor 25 tahun 2017 tentang PPID, juga dilanjutkan dengan Putusan Wali Kota terkait tim pembentukan PPID dan kehumasan itu sendiri.


Febri menjelaskan, humas merupakan wajah dari suatu organisasi, maka seluruh humas di tiap OPD diminta aktif menggambarkan pemerintahan secara keseluruhan, sehingga informasi yang disampaikan dapat membangun citra positif bagi pemerintahan.


“Begitu juga dengan kawan-kawan di organisasi masing-masing. Makanya yang hadir di sini kepala OPD dan kawan-kawan yang ditunjuk untuk mengelola kehumasan di OPD, ” ujarnya.


Selain itu, Febri juga menjelaskan bahwa media adalah salah satu dasar pijakan dari pemangku kebijakan untuk mengambil kebijakan. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki dashboard analityc yang dapat melihat arah pemerintahan daerah. Dengan analisis tersebut dapat menjadi rekomendasi kebijakan kepala daerah agar kebijakan yang diambil bisa tepat dengan keadaan, situasi dan waktu yang ada.


“Kalau kita memanfaatkan aertifisial inteligen kita bisa menciptakan dashboard analytic. Dashboard analytic ini nantinya yang akan menganalisa sendimen analytic arah pemerintahan dari suatu daerah di dalam suatu masa atau waktu, ” paparnya. (*)