JAKARTA, Liputansumsel.com,- Proses dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024 tingkat SMP, SMA dan SMK di Sumatera Selatan saat ini menjadi perhatian oleh lapisan masyarakat termasuk warga Kota Palembang
Berbagai dugaan dan temuan yang menyalahi aturan dalam pelaksanaan PPDB yang diduga dilakukan oleh oknum pemangku kepentingan dan oknum yang tidak bertanggungjawab serta ada juga temuan yang dimaksud dengan jalur khusus.
Penerapan PPDB tahun 2024 di tingkat SMP maupun SMA/SMK yang ada di Sumsel dan Kota Palembang diduga sudah tidak sesuai Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang empat jalur penerimaan, yakni jalur Zonasi, Afirmasi, Prestasi kemudian ada yang dinamakan perpindahan tugas orang tua.
Selain itu, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel No.067/10144/SMA.2/Disdik.SS/2024 tentang PPDB diduga tidak berpihak kepada rakyat, melainkan dibuat untuk kepentingan pribadi. Sudah barangtentu, hal tersebut menjadi bertentangan dengan UUD 1945 untuk secara maksimal untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
Banyaknya calon siswa yang memang berprestasi dan memiliki sertifikat dan piagam yang memang sesuai dengan kemampuan serta bakat, tidak diterima di Sekolah yang diinginkan oleh mereka
Dengan Alasan itulah Ketua Masyarakat Pemerhati Pendidikan di Sumsel (MPPSS) Doni Java besama pengurus dan anggotanya merasa terpanggil untuk segera mencari Informasi yang sebenarnya dari pembuat produk pendidikan tersebut.
Pada hari Kamis yang lalu para Pengurus Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Selatan (MPPSS) berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Republik Indonesia Nadim Makarim di Jakarta.
Ketika dimintai keterangan Doni Java mengatakan, bahwa kedatangan mereka ke kantor Kementerian Pendidikan RI tersebut untuk menyampaikan keluhan dan temuan dalam carut marutnya proses PPDB tahun 2024 di Provinsi Sumsel, salah satu di Kota Palembang. Kamis (13/6/2024)
Diduga banyak calon siswa baru yang memiliki sertifikat atau piagam kilat buatan yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan, lalu calon siswa dapat diterima di kedua sekolah tersebut.
Menurut Doni Java, Selain carut marutnya pelaksanaan PPDB tahun 2024 tersebut. Juga diperkuat adanya hasil temuan investigasi yang dilakukan Ombudsman Sumatera Selatan. Yang mana diduga ada empat Sekolah unggulan di Palembang yang diduga telah terjadi praktik jual beli bangku dengan jalur khusus, hal tersebut diduga dilakukan oknum yang tidak bertangung jawab.
” Ini bukti !, Dan kami (MPPSS) serius dalam menyikapi temuan dilapangan terkait PPDB tahun 2024 di Sumsel ini, kalau memang proses PPDB hanya untuk menyulitkan masyarakat yang ingin bersekolah, kami merasa terpanggil dan meminta Menteri Pendidikan RI untuk segera merevisi atau membatalkan keputusan terhadap produk yang dibuatnya,” Ujar Doni Java
Ditambahkan nya, Selain Menteri Pendidikan RI, selama di Jakarta mereka akan bertemu dengan pihak terkait yang menyangkut Pendidikan, Mereka akan menghadap anggota DPR RI yang membidangi masalah Pendidikan, begitu pula Ombusman RI, Kejaksaan Agung RI dan Pejabat terkait yang ada di pusat.” Jelasnya.
Ditemui di lantai 14 gedung E kantor Kemeterian Pendidikan RI, Iksan salah satu perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang membidangi pendidikan SMA dan SMK mengatakan, ” Sebenarnya pihak kementerian pendidikan telah menyerahkan kepada pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan PPDB ini, namun karena banyak menerima laporan dan aduan masyarakat dari berbagai daerah, maka Kementerian akan mengambil sikap. Ada Delapan Provinsi di Indonesia yang bermasalah dalam proses pelaksanaan PPDB tahun 2024 ini. Atas dasar temuan tersebutlah kami akan melakukan pemanggilan terhadap Kepa Dinas Pendidikan (Disdik) , begitu juga Kepala Disdik Sumsel, Kepala Disdik Kabupaten/ Kota termasuk Disdik Kota Palembang untuk dimintai keterangannya.” Janji Iksan.
.jpg)
