Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 Disetujui DPRD Prov. Sumsel bersama Gubernur

Palembang, liputansumsel.com– DPRD bersama Gubernur Sumsel menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel TA 2023, hal ini dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama antara DPRD Prov.Sumsel dan Gubernur Sumsel pada Rapat Paripurna LXXXIV (84) pembicaraan tingkat dua dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian badan anggaran DPRD Prov.Sumsel terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2023 hari ini (3/7/2024).

Keputusan bersama ini diambil setelah melalui rangkaian pembahasan pada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Sumsel yang jawaban Gubernur dapat diterima oleh Fraksi-fraksi pada Paripurna tanggal 3 Juni 2024, dan dilanjutkan dengan pembahasan secara teknis pada Komisi-komisi dengan mitra terkait tanggal 7 s.d 21 Juni 2024 serta rapat konsultasi Pimpinan Komisi-komisi dengan badan anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumsel pada tanggal dari tanggal 26 Juni s.d 2 Juli 2024 dan hari ini Pimpinan dan Angggota Dewan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran tersebut.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel; Hj. RA, Anita Noeringhati, SH, MH, dihadiri oleh Pj. Gubernur Sumsel; Elen Setiadi, S.H, M.S.E serta Pj. Sekretaris Daerah; Drs. H. Edward Chandra, MH, Para Perwakilan OPD dan tamu undangan lainnya.

Mengawali Sambutannya Ketua DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi dan Banggar DPRD Provinsi Sumsel serta kepada Pihak eksekutif PJ Gubernur beserta jajaran atas dukungan dan kerjasamanya dalam rangka menyelesaikan pembahasan terhadap Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel TA 2023 dilanjutkan dengan mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Banggar terhadap Raperda dimaksud yang dibacakan oleh Antoni Yuzar, SH. MH.

Adapun poin hasil pembahasan Badan Anggaran pada intinya dapat memahami dan menerima laporan hasil pembahasan Komisi I s.d V yang pada prinsipnya menerima rancangan Raperda.

Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel TA 2023 beserta beberapa saran, catatan yang menjadi perhatian Pemprov Sumsel diataranya menyarankan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Tahun 2023 serta mengapresiasi OPD yang tidak terdapat temuan, agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih cermat dalam menganggarkan rencana belanja dengan melakukan sinkronisasi terhadap rencana penerimaan dan peningkatan supervisi, koordinasi dan pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran OPD dan saran lainnya terkait anggaran daerah.

Setelah Pembacaan Laporan Hasil Pembahasan Banggar terhadap Raperda dimaksud, dan Peserta Rapat Paripurna menyetujuinya, selanjutnya dilakukan prosesi penandatanganan keputusan Bersama antara eksekutif dan legislative terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 yang rancangan Keputusannya telah dibacakan oleh Sekretaris Dewan DPRD Prov. Sumsel ; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si. Rapat Paripurna pun ditutup dengan pendapat akhir / sambutan Gubernur Prov. Sumsel yang senada mengapresiasi semua pihak yang telah membahas Raperda dimaksud juga menjelaskan poin apa yang telah disetujui Bersama antara Legislatif dan eksekutif. (mhn/ril)

Read More

Pj Wako Prabumulih Konsisten Tekan Inflasi Lewat Pasar Murah

PRABUMULIH, liputansumsel.com – Pemkot Prabumulih melalui Disperindag dan DKP kembali mengelar Pasar Murah dan Pangan Murah di Lapangan Voli Jalan Tampomas Kelurahan MDB, Kecamatan Prabumulih Timur, Rabu, 3 Juli 2024.

Tujuan Pasar Murah dan Pangan Murah ini, guna meringankan beban dan membantu masyarakat di tengah harga sembako masih relatif tinggi.

Pantauan awak media, harga sembako ini sedikit lebih murah ketimbang di Pasar.

Seperti; Lele Rp 15 ribu perkantong, Minyak Goreng Rp 12 ribu perkilo, Gula Rp 13 ribu perkilo, Bawang Merah Rp 4 ribu perkantong, Telur Rp 8 ribu perkantong, dan Cabai Rp 6 ribu perkantong, dan Beras Rp 59 ribu per 5 kg.

Kegiatan ini, bukti konsistennya Pj Wako Prabumulih dalam menekan inflasi di Prabumulih, agar sembako tetap stabil dan tidak memberatkan masyarakat.

“Program Pasar Murah dan Pangan Murah ini, secara rutin kita lakukan. Guna mengendalikan inflasi di Prabumulih, sejauh ini tetap terkendali. Harga sembako relatif terjangkau, jelas meringankan beban masyarakat,” ujar Elman, sapaan akrabnya.

Kata suami Hj Windriana ini, membantu pemerintah mengatasi inflasi mengajak masyarakat menanam cabai. Warga hanya menyiapkan tempat saja, tidak perlu lahan luas menggunakan polibek pun bisa. “Pemkot Prabumulih melalui Distan, siap membantu bibit cabai dan polibek. Kita minta Lurah MDB, mengajak masyarakat dalam gerakan menanam cabai,” aku ayah tiga anak ini.

Menurutnya, apalagi program ini sangat bermanfaat hanya dalam waktu 3 bulan sudah bisa panen. Dan, tidak perlu lagi membeli cabai ke pasar. “Cukup buat konsumsi sendiri, kalau berlebih yah dijual. Apalagi, harga cabai selalu naik turun. Ini solusi Pemkot Prabumulih, berikan kepada masyarakat,” sebutnya.

Salah satu warga, Feri Gunawan mengatakan, berterima kasih atas program Pasar Murah dan Pangan Murah telah dilakukan di wilayahnya. “Sangat membantu sekali, kalau bisa tidak hanya sekali ini. Apalagi, harganya memang lebih murah dari harga pasar,” tandasnya.

Kadisprindag Prabumulih, Muhktar Edi SSos MSi menjelaskan, berterima kasih kepada Bulog senantiasa menyupport dalam pengadaan beras dijual harga Rp 59 ribu per 5 kg.

“Harganya murah, karena ada subsidi dari Pemkot Prabumulih. Program ini secara rutin dilakukan, dan memang sangat membantu masyarakat,” pungkasnya

Read More

Pj Wako Prabumulih Panen Perdana Bawang Merah di KWT Matoa

PRABUMULIH, liputansumsel.com– KWT Matoa di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat membudidayakannya bawang merah lewat program CSR PHRZ 4 Field Prabumulih.Dua bulan melakukan penanaman, sudah bisa menikmati hasilnya. Pantauan awak media, Rabu, 3 Juli 2024

 Pj Wako Prabumulih, H Elman ST MM bersama Hj Windriana melakukan panen perdana bawang merah di KWT Matoa.Pj Wako Prabumulih, H Elman ST MM mengatakan, terima kasih kepada PHRZ 4 telah seluruh mempedulikan masyarakat di wilayahnya. “Program pusat, antara lain; inflasi, kemiskinan, dan stunting. Kita setiap minggu rapat, agar inflasi selalu terkendali harga sembako. Termasuk, bawang merah salah satunya,” tukasnya bersama Kadistan, Alfian SP.

Manfaatkan, kata dia, menanam bawang merah. Lalu, cabai, dan lainnya. “Tujuannya, tidak lain guna menekan harga bawang merah di pasaran. Agar tetap stabil, dan tidak memberatkan masyarakat,” pesannya.

Tak lupa, ia mengajak, warga memanfaatkan lahan kosong menanam cabai dan bawang merah serta lainnya. “Minimal bisa memenuhi kebutuhan sendiri, ketimbang beli di pasar. Tetap terus kreatif dan berinovasi, sehingga hasilnya baik,” tambahnya.

Head Comrell and CID PHRZ 4, Tuti Dwi Padmayanti menerangkan, kegiatan KWT di Patih Galung ada 10 kelompok. Memang maju KWT Kemuning dan KWT Matoa, dibantu 40 kg bibit bawang merah.

“Kita bantu cultivator, kompos, dan lainnya. Kegiatan ini, bagian upaya motivasi KWT dalam memanfaatkan lahan kosong. Kita terus mencoba, guna menghasilkan hal luar biasa,” tandasnya.

Aku Tuti, CSR PHRZ 4 ini sifatnya berkelanjutan dan terus menerus serta jangan takut gagal. “PHRZ 4, akan tetapi berkomitmen terus membantu KWT hingga mencapai keberhasilan. Termasuk juga, PHRZ 4 mendukung program Pemkot Prabumulih dalam mengatasi masalah stunting,” akunya.

Read More

Pj Walikota Minta OPD Tingkatkan Kompetensi Untuk Kualitas Standar Pelayanan

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan menghadiri sosilasisasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Rabu (3/7/2024) di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan agar meningkatkan pemahaman dan kualitas terhadap pentingnya standar penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Lusje mengungkapkan dalam sistem pemerintahan terdapat standar pelayanan yang wajib dikuasi.

Oleh karenanya kegiatan ini dinilai penting sebab sebagai pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan perlu mengetahui tata cara dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

“Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai dari pejabat atau Wali Kota, kemudian wakil dan seluruh perangkat yang ada di kota maupun di kecamatan, di Kelurahan, di Puskesmas, di rumah sakit, bahkan di PDAM yang menjadi bagian dari kita pemerintahan semuanya perlu tahu bagaimana melayani masyarakat,” ungkap Lusje.

Selain itu, Lusje juga menegaskan bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait standar pelayanan sehingga penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Nanti bapak ibu akan diberikan pemahaman bagaimana standar pelayanan kita kalau ilmu pemerintahannya kita harus melayani masyarakat itu satu kali 24 jam tapi tentunya batas mana standar mana yang harus kita pedomani ada aturan-aturan lainnya juga gitu ya bagaimana kita melayani mereka,” paparnya. (*)

Read More

Menjaga Ketersediaan Stok, Pj Walikota Lusje Pantau Ketersediaan Gas LPG 3 Kg

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan lakukan monitoring ketersediaan stok Gas LPG 3 Kg di Kota Pangkalpinang di sejumlah pangkalan gas seperti Pangkalan Gas Rejosari dan Pangkalan Gas Kerabut, Rabu (3/7/2024).

“Kita merespon adanya laporan masyarakat bahwa adanya kelangkaan gas elpiji. Hari ini kami bersama Forkopimda melakukan sidak dua tempat yakni Pangkalan gas di Rejosari dan pangkalan gas di Kerabut”, ungkap Lusje.

Lusje menambahkan, pada bulan Juni adanya pengurangan langsung dari pusat. Akan tetapi, pada bulan Juli ini akan dikembalikan secara bertahap sesuai alokasinya.

“Jadi, kita tidak usah khawatir dan gas itu ada. Bulan Juli ini akan kembali seperti normal. Semoga di mana ketersediaan gas elpiji masih aman dan tercukupi serta masyarakat bisa mendapatkan tabung gas sesuai dengan kebutuhannya”, harap Lusje. (*) 

Read More