Palembang, Liputan Sumsel-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel yakni Kepala Dinas (Kadis) Pelaksana Tugas (PLT) Disdik Provinsi Sumsel Awalluddin, S.Pd., M.Si menghadiri acara Pelantikan Pengurus Tahun Periode 2024-2029 Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumsel.
Di mana untuk Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Pusat Dr H Sumardiansyah Perdana Kusuma, S.Pd membacakan Surat Keputusan Pelantikan ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumsel Ferallia Eka Putri, S.Pd., Gr., M.Pd beserta kepengurusan di dalamnya.
Selain daripada pelantikan juga diadakan seminar nasional pendidikan yang mana mengusung tema “implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran sejarah dan penguatan sejarah lokal” bertempat di ruang serba guna Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Palembang, Sabtu (28/9/2024).
Dikatakan Kadis PLT Disdik Provinsi Sumsel Awalluddin, S.Pd., M.Si, di mana kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan Pelantikan Pengurus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumsel tahun Periode 2024-2029 dan seminar nasional pendidikan yang mana mengusung tema “implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran sejarah dan penguatan sejarah lokal”.
Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus terpilih Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumsel tahun Periode 2024-2029. Pelantikan ini ternyata menjadi tanggung jawab bagi kita semua agar kepengurusan kali ini dapat memaksimalkan fungsinya, dan kita dapat menanamkan nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal.
“Bukan hanya itu saja, bisa membangun serta menumbuhkan sinergitas yang kuat antara Asosiasi Guru Sejarah Indonesia dengan Disdik Provinsi Sumsel dan juga seluruh Disdik yang ada di 17 kabupaten/kota Se Sumsel,” ujarnya.
Kemudian, kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh panitia, termasuk juga kepada jajaran SMK Negeri 3 Palembang yang telah mensupport kegiatan dengan sangat luar biasa. Di mana Bung Soekarno sebagai tokoh besar bangsa Indonesia pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa tidak pernah lupakan sejarah.
Dengan mempelajari sejarah dapat membantu Generasi muda dan Generasi Z membangun di atas nasional, pengembangan pemikiran yang serta kritis, dan menerapkan nilai-nilai moral serta mengetahui perjalanan bangsa yang bermutu, begitu juga diperjuangkan dan kehormatan yang dilakukan oleh masa lalu.
“Melalui kegiatan ini saya berharap kepada seluruh guru sejarah Se provinsi Sumsel agar dapat menggugah kepada generasi muda dan generasi Z saat ini agar kita tidak berpangku tangan di masa kemajuan digital sekarang ini,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, mengapa pendidikan itu penting, tadi sudah disampaikan secara panjang dan lebar oleh Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, di sini saya hanya memberikan penekanan, mengapa pendidikan itu penting, bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Kenapa belajar Sejarah itu penting, bahwa belajar sejarah membuat seseorang menjadi bijaksana.
Khusus untuk Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumsel, apakah anda beraksi merasa kecil untuk berbuat, saya merasa sangat kecil, maka jawabnya anda tidak boleh merasa kecil itu jawabannya. Karena jika kamu berpikir kamu terlalu kecil untuk membuat sebuah perubahan, cobalah di ruangan dengan seekor nyamuk, maka akan lebih besar daripada nyamuk.
“Lalu apakah melakukan ini semua cukup dengan keberanian saja, jawabnya tidak, karena usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan serta arah perencanaan yang jelas. Apakah sulit mewujudkan ini, jawabnya tidak sama sekali, karena hidup ini sederhana, di mana kita yang bikinnya menjadi sulit,” katanya.
Menurut Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Pusat Dr H Sumardiansyah Perdana Kusuma, S.Pd, secara fisik semua sepakat, tapi kalau kita bicara dengan dokter, dengan engineer, dengan arsitek, seberapa penting sejarah. Tapi mengapa mata pelajaran sejarah mencoba di hilangkan oleh pemerintah, kemudian di reduksi fungsinya, tapi selalu di pidatokan, kita jadi bertanya sebetulnya bagaimana pemahaman sejarah pemerintah terhadap sejarah.
Di sini saya ingin buka sedikit program pemerintah yang baru terpilih yakni Prabowo Subianto, poin pertama jelas yakni memperkuat ideologi, memperkuat demokrasi, dan memperkuat asas manusia, kemudian lalu diikuti poin ke delapan. Lalu kalau kita bicara ideologi sebetulnya pintu masuknya dari mana, dan pintu masuknya yakni dari sejarah.
Tapi sejarah juga memiliki kelemahan, apabila tidak diisi dengan ilmu, dengan metologi, maka ideologi yang dibangun pada hari ini akan menjadi alat oleh pengambil kebijakan, alat bagi penguasa bangsa, tapi apabila ideologi isinya ilmu pengetahuan, diisi value/nilai, di sinilah ideologi akan menjadi penuntun yang mana kita sebut sebagai Pancasila,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, jadi saya ingin mau mengatakan sejarah itu bukannya jago kandang, tapi yakinkan kepada orang banyak harusnya mengikuti sebagai inkusivitas sejarah, di mana kebenaran Awalluddin adalah Kepala Dinas, adalah orang sejarah, VIP, tapi kalau kepala dinasnya seorang matematika, berdarah-darah kita mengundang mereka, maka tidak akan hadir pada acara kita. Jadi tugas kita itu bukan berpuas diri, tapi ke depan penggantian Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Dinas, sejarah harus on the track, sejarah harus mengimbangi bagi semua.
Kita harus berani mengatakan kita punya kebudayaan yang tidak mungkin di akui oleh negara mana pun, kebudayaan itu tumbuh bukan dalam level negara tapi budaya tumbuh di sekitar kita. Tidak pernah ada sejarahnya sejarah tidak menjadi mata pelajaran wajib pada dasarnya itu fakta, di sini saya mau menyampaikan perspektif Undang-undang, kita itu menabrak Undang-undang, dan sejarah itu disebut sebagai pelajaran wajib di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.
“Pada saat waktu itu Megawati Soekarno Putri naik jadi Presiden Republik Indonesia lalu disahkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 di sana terjadi kekacauan konstitusi, yang disebut pelajaran wajib bukan lagi sejarah, Matematika, Bahasa Indonesia, Agama dan Budi Pekerti, PPKN IPA, dan IPS, tidak ada nomenklatur sejarah,” imbuhnya.(Al)
.jpg)
