Tetkait Sengketa Saham PT. SOM, Ruben :Kami Akan Lakukan Langkah Hukum Bagi yang Akan Membeli/Mengambil Alih

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Perihal tindak pidana penggelapan saham yang dilakukan Asfan Fikri Sanaf atas jual beli saham PT. Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) berjumlah 1.084 lembar senilai Rp.5.420.000.000,- milik Muddai Madang sampai detik ini tidak ada titik terang sama sekali bahkan telah dilayangkannya surat somasi sebanyak 3 kali.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara tim kuasa hukum, M Ali Ruben, SH didampingi M. Sanusi SH, Fadrianto SH, Faisal Abdau SH, Suwardi SH, Febriansyah SH, Ahmad Rendy Agustian SH serta Habizar Suryandi SH saat konferensi pers di Hotel Daira, Sabtu (9/11/2024).

“Pasca dilaporkannya sdr Asfan Fikri Sanaf ke Polda Sumsel dengan ini kami selaku kuasa hukum sdr Muddai Madang menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Klien kami telah melaporkan sdr Asfan Fikri Sanaf dalam permasalahan ingkar janji serta indikasi penggelapan saham PT. SOM

2. Klien kami secara materil telah dirugikan akibat perbuatan sdr Asfan Fikri Sanaf dengan kerugian:

A. Saham PT. SOM sebanyak 1.084 lembar senilai Rp.5.420.000.000,-

B. Membayar kewajiban PT. SOM terhadap hutang-hutang syak penyedia jasa untuk kepentingan perjalanan tim Sriwijaya FC mengikuti kompetisi Liga 1.

3. Klien kami secara imateril dirugikan rasa malu atas tagihan pihak ketiga penyedia jasa transportasi, akomodasi perjalanan Sriwijaya FC mengikuti kompetisi. Atas hutang-hutang PT.. SOM yang seharusnya menjadi tanggung jawab sdr Asfan Fikri Sanaf dan sdr Hendri Zainuddin karena sesuai akta notaris telah terjadi pelepasan dari klien kami kepada Asfan Fikri Sanaf.

4. Bahwa dari pihak Asfan Fikri Sanaf tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada klien kami, bahkan pihak kami harus melayangkan surat somasi sebanyak 3 kali tetapi tidak digubris sama sekali oleh sdr Asfan Fikri Sanaf,” kata Ruben.

“Dengan laporan ke Polda Sumsel, maka kami perlu menyampaikan kejadian ke semua pihak yang berkompeten sebagai berikut:

1. Bahwa pihak manapun yang berencana untuk mengambil alih/ membeli saham yang ditawarkan oleh pihak Asfan Fikri Sanaf atau manajemen PT. SOM, kami mohon untuk menghentikan rencana tersebut karena masalah kepemilikan saham PT. SOM telah masuk ranah hukum.

2. Bahwa bagi pihak lain yang tidak mengindahkan ini maka kami akan melakukan langkah hukum baik yang bersifat perdata maupun pidana,” pungkas Ruben.(Al)

Read More

DPD GRIB Sumsel Lakukan Rapat Koordinasi Kepengurusan

Palembang,  Liputansumsel.com - DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Sumsel menggelar rapat koordinasi kepengurusan bertempat di Union Cafe, Sabtu (9/11/2024). Hadir Ketua DPD GRIB Sumsel Ferdinan, Sekretaris DPD GRIB Sumsel Amril,S.T, S.H, M.H, Dewan Penasehat DPD GRIB Sumsel,Ferry Tatung, Dewan Pembina serta anggota DPD GRIB Sumsel.

Ketua DPD GRIB Sumsel Ferdinan mengatakan, rapat koordinasi hari ini dalam rangka membentuk kepengurusan DPD GRIB Sumsel yang baru.

"Kita disini berkumpul untuk membahas kepengurusan DPD GRIB Sumsel. Kita targetkan kepengurusan DPD GRIB Sumsel yang baru segera terbentuk. Sehingga bisa segera dilantik," ujarnya. 

Ketika ditanya awak media terkait status kepengurusan Ketua DPD GRIB sebelumnya,  Ferdinan menuturkan, Ketum  GRIB sudah menyatakan kalau surat mandat kepada Satria Amri itu sudah dicabut. 

"Saya sudah ditunjuk sebagai Ketua DPD GRIB Sumsel yang baru. Tentu kita akan mengajak semua anggota GRIB Sumsel agar semakin solid agar GRIB Sumsel makin maju dan berjaya," katanya. 

Sementara itu, Sekretaris DPD GRIB Sumsel Amril,S.T, S.H, M.H menambahkan,  hari ini adalah rapat kepengurusan DPD GRIB Sumsel ya g baru.

"Jadi yang dibahas adalah kepengurusan,  siapa saja yang menjadi pengurus.   Nanti akan diperdalam dari kehadiran dari absensi yang hadir nanti kita konfirmasi balik sesuai bidang-bidang yang mereka kuasai untuk ditempatkan di kepengurusan di DPD GRIB Sumsel. Artinya yang hadir pada siang hari ini semuanya kita masukkan di pengurusan DPD GRIB Sumsel," katanya. 

Ketika ditanya tentang program kerja, dia menjelaskan, pihaknya belum menyusun program kerja.  Karena saat ini  pihaknya masih melakukan pembenahan secara legalitas dulu terutama konflik masalah kepengurusan dan pengajuan permohonan penerbitan SK ke Ketum GRIB.

"Dalam waktu dekat ini, kita fokuskan untuk pelantikan DPD GRIB Sumsel. Seperti dijelaskan oleh ketua Dewan Pembina dan juga DPD GRIB Sumsel bahwa pelantikan ini insya Allah akan dihadiri 3 000 masa dari anggota GRIB. Untuk  tempat pelantikan itu tentatif, termasuk waktunya. Untuk program kerja kita belum sampai ke situ sekarang kita fokus ke legalitas dulu," tuturnya. 

"Kita organisasi masyarakat harus ada legalitas pergerakan kita. Karena orang banyak di dalamnya, banyak profesi yang berbeda-beda dan juga watak berbeda-beda. Jadi kalau legalitasnya sudah ada, seluruh anggota yang di sini di DPD GRIB Sumsel ini terawasi oleh kami. Kita bisa mengontrol itu pentingnya legalitas itu. Kita upayakan secepatnya untuk pelantikan. Tapi selesaikan dulu urusan penyusunan struktur. Kemudian kita mengajukan permohonan ke Ketum GRIB untuk pelantikan DPD GRIB Sumsel," tambah Amril. 

Lebih lanjut Amril mengungkapkan, pihaknya menargetkan  dalam waktu satu bulan ini rampung legalitas DPD GRIB Sumsel.  Sehingga bisa sesegera mungkin dilaksanakan pelantikan.

"Kita akan meminta kepada Bapak Hercules langsung yang datang melantik DPD provinsi.  Karena marwahnya itu, jadi kita minta Ketum GRIB  yang melantik kami. Saya yakin dengan Bapak Ferdinan dan pak Hidayat selaku penasehat bisa mengundang langsung Bapak Hercules untuk pelantikan nanti," paparnya.

Lebih lanjut Amril mengungkapkan, moto dari GRIB adalah walaupun berbeda tapi tetap bersatu. 

"Organisasi ini tidak boleh rasis.  Organisasi ini adalah menjunjung tinggi Bhinneka tunggal Ika, jadi walaupun berbeda-beda, kita tetap bersatu," tandasnya.

Ditempat yang sama, Dewan Penasehat DPD GRIB Sumsel,Ferry Tatung menambahkan, pihaknya berharap kepengurusan DPD GRIB Sumsel yang baru bisa membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik lagi. "Kita harus solid, kita harus bisa memajukan GRIB Sumsel agar semakin jaya," pungkasnya. (Al)

Read More

Pertemuan Tim Komisi XII DPR RI Dengan Agenda Keamanan Pasokan dan Distribusi BBM Serta LPG di Sumbagsel

Palembang,  Liputansumsel.com - 

Pertemuan tim Komisi XII DPR RI  agenda keamanan pasokan dan distribusi BBM serta LPG di Sumbagsel dilaksanakan di ruang Mediteran PT Pertamina (Persero) MOR II  Jalan Jenderal A.Yani Palembang ,Jumat (8/11/2024). 

Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar mengatakan, hari ini Komisi XII melaksanakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dari DPR RI. 

"Khususnya hari ini kita terkait dengan akan melihat sejauh mana persiapan atau distribusi  daripada BBM.  Secara umum  aman dan stok cukup. Kemudian distribusi juga berjalan lancar," ujarnya.

Lebih lanjut Yulian Gunhar menuturkan, diharapkan menjelang akhir tahun hingga liburan tahun baru dan kesiapan Pertamina menjadi penting,  menjaga stok dan distribusi.

"Jadi harus diperhatikan oleh Pertamina khususnya petani agar dalam rangka menjaga ketahanan daripada energi khususnya di daerah sebesar ini, beberapa provinsi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan distribusi bisa dengan baik," ujarnya. 

Yulian Gunhar mengungkapkan,  pemerintah bersama DPR  menginginkan agar penyaluran BBM bersubsidi termasuk LPG itu berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

"Dari dulu semangat kita sama, dan  pada prinsipnya kami DPR menginginkan agar ini tepat sasaran. Bagi yang mendapat subsidi itu yang tepat sasaran. Karena masih banyak subsidi yang belum tepat sasaran. Disamping  sistem juga adalah akurasi data daftar penerima subsidi, sumber datanya juga tidak begitu baik tidak ada tidak update, tidak real time sehingga banyak data yang tidak akurat.  Kunci utamanya adalah data. Disamping data adalah pengawasan sebaik apapun sistem yang dibikin kalau pengawasan lemah, ya namanya orang nakal juga pasti ada ada caranya mencari jalan  Oleh karena itu pengawasan juga menjadi penting.  Sistemnya bagus, datanya akurat pengawasan bagus baik, kita meminimalkan kebocoran," tuturnya.

Dia menjelaskan, penyaluran BBM  harus diperbaiki ke depan.

"Tentu kita dukung, dan mendorong mewujudkan penyaluran BBM tempat sasaran. Kita tunggu apa mekanismenya, seperti apa? Bagaimanakah untuk memberikan solusi atau jalan keluar untuk agar tidak ada lagi orang-orang yang nakal di luar sana.  Aturannya sudah ada MoU-nya sudah ada, pengawasannya ada BPH Migas, melibatkan juga hukum seperti polisi maupun Kejaksaan. Siapa yang bertanggung jawab untuk apa sudah jelas, penerapannya pelaksanaannya itu laksana itu yang belum belum maksimal.  Masih ada oknum-oknum yang bermain yang ilegal illegal ini. Apapun namanya illegal mau judi online, tambang ilegal, BBM ilegal itu enggak mungkin berdiri sendiri, pasti ada yang lebih tinggi penindakan secara hukum. Siapapun yang terindikasi terlibat ya jangan malah ikut bermain di situ. Selama ini kan ada yang ikut main, ada oknum yang ikut bermain. Sehingga ini jalan, tapi kalau oknum yang tidak ikut bermain. Saya kira tidak akan terjadi penyalahgunaan BBM subsidi. Kita mendukung sistem penyaluran BBM subsidi dan LPG agar tepat sasaran," pungkasnya. (Al)

Read More

KPU Kota Prabumulih Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik Kedua Pilkada 2024

Prabumulih,liputansumsel.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih kembali mengadakan rapat koordinasi bersama para stakeholder dan perwakilan pasangan calon terkait persiapan debat publik kedua Pilkada Prabumulih 2024.

Rapat ini membahas aspek teknis pelaksanaan debat di lokasi, termasuk pengaturan keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung.

Salah satu poin yang disepakati adalah pembatasan jumlah pendukung yang boleh hadir di lokasi debat, yaitu sebanyak 40 orang simpatisan per pasangan calon.

Ketua KPU Kota Prabumulih, Martadinata, melalui Komisioner Divisi Hukum Agus Salim, menyampaikan bahwa pihak event organizer (EO) akan bertanggung jawab penuh atas kebutuhan di lokasi debat, termasuk memperbaiki berbagai kekurangan dari debat sebelumnya, seperti sistem pendingin ruangan.

Ia juga mengatakan bahwa, debat publik kedua ini akan kembali diselenggarakan di Hotel South Sumatera pada Senin, 11 November 2024, pukul 19:00 WIB, dan disiarkan langsung oleh TVRI Sumsel serta media sosial resmi KPU Kota Prabumulih

Read More

Empat Tema Ini yang Akan Menjadi Fokus Diskusi Dalam Debat Kedua Para Pasangan Calon

Prabumulih,liputansumsel.com – Debat publik calon Walikota Prabumulih ke dua di jadwalkan akan kembali digelar pada Senin 11 November 2024 pukul 19.00 WIB mendatang di Hotel Sumatera Selatan.

Tidak seperti sebelumnya, kali ini, Debat kedua para pasangan calon walikota prabumulih akan disiarkan secara langsung melalui live streaming di media sosial KPU Prabumulih serta di televisi lokal TVRI sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung streaming debat tersebut.

Dalm debat ini, Para calon Walikota dan Wakil Walikota akan mengadu argumen, serta memaparkan visi dan misi mereka dalam membangun Kota Prabumulih.

Selain visi dan misi, Tema debat kali ini meliputi ekonomi, Infrastruktur, Geografi dan sosiologi kemasyarakatan serta Mitigasi bencana, menjadi fokus dalam pembahasan nantinya.

Ketua KPU Kota Prabumulih, Martadinata, melalui Komisioner Divisi Hukum Agus Salim, menyampaikan, debat ini bertujuan untuk memperdalam representasi visi dan misi setiap calon, sehingga masyarakat dapat melihat lebih jelas program kerja yang akan dijalankan oleh masing-masing paslon.

Pihaknya juga sudah mengatur jumlah pendukung yang diperbolehkan masuk ke lokasi debat, yaitu 40 orang dari setiap paslon.

“KPU Prabumulih berkomitmen menyelenggarakan debat secara adil, transparan, dan profesional. Selin itu, Ini adalah momentum penting bagi para pemilih untuk menilai siapa yang layak memimpin Kota Prabumulih dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.

KPU juga telah memastikan segala aspek teknis dan non-teknis telah dipersiapkan dengan baik, termasuk koordinasi dengan pihak terkait agar debat publik dapat berjalan lancar, tertib, dan aman sesuai dengan protokol yang ditetapkan.

Read More