26 November 2024

Polda Sumsel Mengajak Media Massa Sukseskan Pilkada 2024

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.com -Dalam rangka Cipta kondisi Pilkada damai 2024, Polda Sumatera Selatan (Sumsel) gelar silaturahmi dengan berbagai media massa di Royal PGC Golf Palembang, Senin (25/11/2024).


Polda Sumsel mengajak Media Massa baik cetak dan elektronik untuk turut serta dalam mengawasi jalannya Pilkada yang akan terlaksana 27 November mendatang. 


Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi mengatakan, Polda Sumsel berharap dapat bekerjasama dengan media massa untuk menciptakan pesta demokrasi damai.


"Media menjadi mitra strategis dalam menyampaikan/ mengedukasi masyarakat mengenai informasi yang valid soal proses Pilkada ini, di tengah maraknya media sosial," katanya.


Andi Rian mengatakan, sejak proses pemilihan presiden dan legislatif pada 14 Februari 2024 hingga kini Pilkada serentak, ancaman tertinggi adalah penyampaian berita hoax.


Dimana berita hoax ini disebarluaskan melalui platform media sosial yang tidak berlandaskan kode etik jurnalistik. Sebab, jika hanya cukup dengan media sosial, siapapun bisa jadi wartawan.


"Polda punya siber patroli yang bekerja untuk memfilter informasi yang berpotensi hoax, kita koordinasikan dengan pihak lain untuk take down, akun yang menyerang seseorang bisa langsung lapor UU ITE," jelasnya.


Andi merincikan, bahwa media menyampaikan informasi yang terverifikasi dan terkonfirmasi. "Sedangkan medsos informasinya dari media sosial lain yang disebarkan, ini dikhawatirkan akan memicu kejadian yang tidak diinginkan," katanya.


Menurutnya, keberhasilan Pilkada serentak ini menjadi tolak ukur kontestasi politik lima tahun mendatang. 


"Jangan sampai ada hal yang harus bersitegang, biarkan proses demokrasi berjalan, jangan sampai perbedaan pilihan politik bahkan berkonflik dan putus silaturahmi," katanya.


Selain media massa, menciptakan Pilkada damai ini Polda melakukan upaya kolaboratif termasuk berkoordinasi dengan Forkompinda provinsi, KPU, Bawaslu, dan pemangku kepentingan lainnya, TNI, Kejaksaan. (Al)

24 November 2024

Apel Siaga Pengawasan Tungsura, Pj Bupati Optimis Pilkada 2024 Berlangsung Kondusif

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com---Usai melepas distribusi logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Pj. Bupati Muara Enim bersama unsur Forkopimda menghadiri Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pungut, Hitung dan Rekapitulasi Suara (tungsura) Pilkada serentak tahun 2024, Sabtu pagi (23/11/2024) di Lapangan Merdeka Muara Enim. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi II, Giri Ramanda N Kiemas, S.E., M.M dan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kurniawan, S.Pd., tersebut, Pj. Bupati optimis dengan seluruh persiapan yang telah matang, pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Muara Enim dapat berlangsung kondusif dan sukses. 


Dalam sambutannya, Pj. Bupati menjelaskan bahwa melalui Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim, ditetapakan sebanyak 460.845 pemilih yang tersebar di 22 Kecamatan, 255 Desa/kelurahan dan 954 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh karena itu, untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang tinggi, Pj. Bupati menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan utamanya KPU dan Bawaslu untuk dapat melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat berupa ajakan untuk ikut mencoblos di TPS masing-masing, sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Muara Enim berlangsung sukses dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.


Kemudian mengingat saat ini telah memasuki masa tenang, Pj. Bupati menghimbau kepada seluruh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati untuk menghentikan segala aktivitas kampanye serta melepas seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk, banner dan poster yang terpasang di sepanjang jalan kota Muara Enim. Apabila ditemukan adanya laporan masyarakat yang melaporkan salah satu dari keempat paslon melanggar aturan ini, Pj. Bupati mengatakan akan diberi sanksi tegas apabila terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan selama masa tenang.

Dinas Pendidikan Kota Palembang Gelar Simulasi Makanan Bergizi Gratis Bagi Pelajar

Liputansumsel.com


Palembang,Liputan Sumsel.com  – Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan menggelar simulasi makanan bergizi gratis bagi pelajar.


Simulasi yang dipusatkan di halaman SMP Negeri 10, Kamis (21/11/2024), ini dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang Ucok Abdulrauf Damenta.


Hadir pula Wakil Ketua DPRD Palembang Hari Apriansyah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Palembang Budi Mulia, Kepala Dinas Pendidikan Palembang, para kepala OPD terkait.


Kemudian perwakilan OJK Sumsel, Perwakilan BPKP Sumsel, Dirut BPR Palembang, Sekretaris Dewan Pendidikan Palembang, para kepala sekolah SD, SMP di Palembang.


Adapun menu makan siang gratis untuk siswa itu terdiri dari nasi, daging, sayur, buah pisang dan susu.


Damenta tampak senang berinteraksi dengan para siswa. Ia juga mengungkapkan kebahagiaannya melihat antusiasme siswa yang menerima makan siang bergizi dan sehat.


“Harapan kita, dengan adanya simulasi ini, Palembang akan siap melaksanakan program makan siang gratis yang akan diluncurkan secara nasional,” ujar Damenta, usai meninjau simulasi makan bergizi gratis di dua ruangan di SMP 10.


Ia menyebut, Pemkot Palembang melalui Diknas akan terus menggelar simulasi makan siang bergizi gratis ini sampai ada ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat.


“Biar kita tidak kaget lagi ketika ada ketentuan dari pusat. Kita sudah siap. Apa yang diperintah pusat kita siap laksanakan,” ujar Damenta.


Simulasi juga bertujuan memberikan contoh/sample makanan dengan nilai asupan gizi yang tepat untuk siswa, serta memberikan pendampingan pada sekolah dalam pemilihan menu sehat seimbang.


“Tapi, secara teknis, kita tunggu aturan formal dari pemerintah pusat,” Damenta menambahkan.


Kepala Diknas Palembang Adrianus Amri, dalam sambutannya menyatakan, selain mendukung program pemerintah pusat, melalui makan bergizi gratis, pemerintah ingin membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan meningkatkan kebersamaan.


“Tentunya juga memberikan asupan gizi yang berimbang bagi pelajar,” kata Adrianus.


*Satu Pelajar Satu Rekening*


Di tempat yang sama, secara simbolis Pj Wali Kota Palembang Damenta menyerahkan buku tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) kepada perwakilan SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 10.


Penyerahan buku tabungan ini bagian dari program Satu Pelajar Satu Rekening (KEJAR).


Program KEJAR merupakan salah satu bentuk aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.


Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) bertujuan meningkatkan budaya menabung sejak dini bagi pelajar tingkat SD, SMP dan SMA serta meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di daerah.


Dalam pelaksanaanya, Diknas Palembang bekerja sama dengan Bank Perekonomian Palembang (BPR).


“Kita buka 10 ribu tabungan, gratis untuk seluruh pelajar Palembang. Setoran awal ditanggung Bank BPR Palembang,” ujar Dirut BPR Palembang, Syafril.


Pj Wako Palembang, Damenta menyampaikan, program KEJAR punya banyak manfaat. Antara lain, meningkatkan pengetahuan literasi keuangan kepada siswa, meningkatkan akses keuangan yang mudah dijangkau. Kemudian pengembangan aset, yakni mengajarkan siswa untuk dapat memiliki dan mengembangkan kekayaan sendiri dengan cara menabung.


“Target (dengan program ini, red) semua siswa rajin menabung,” ujar Damenta pula.


Kadiknas Palembang, Adrianus Amri, menambahkan, Program KEJAR menyasar pada kegiatan edukasi dan literasi keuangan langsung ke lokasi sekolah-sekolah.


“Harapannya ini bisa menjadi life learning (pembelajaran) bagi siswa, sehingga bisa berinvestasi, mengelola keuangan sendiri melalui menabung,” ujar Amri.


Di tempat yang sama, dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara Kepala Diknas Palembang dan Dirut BPR Palembang, disaksikan Pj Wako Palembang dan stakeholders terkait. (Rl/Hs)

22 November 2024

Semakin Unggul, Paslon Al-Shinta Beri Jawaban Lugas Pertanyaan Lawan

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com--Debat publik terbuka ke dua yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muara Enim di Gedung Evi Medaria Convention Centre, menjadi panggung bagi pasangan calon bupati Dr H Ahmad Rizali MA dan wakil bupati Dr Hj Shinta Paramita Sari SH MHum (Al-Shinta) untuk memaparkan visi dan misi  dan menjawab semua pertanyaan lawan, Kamis 21 November 2024.


Dalam suasana debat yang penuh ketegangan dan pertanyaan tajam, pasangan nomor urut 1 dengan slogan Muara Enim Smart ini tampil dengan santai namun tegas, memberi jawaban yang lugas dan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan.


Dalam kegiatan debat kedua ini hadir, Ketua KPU Muara Enim Rohani SH dan Komisioner, Seketeris KPU Ramadansyah, Bawaslu, Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni Eka Putra, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Dedy Arianto SH, Kesbangpol Drs Andi Wijaya, Kejaksaan Negeri Muara Enim.

 

Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah ketika paslon 1 menjawab berbagai pernyataan lawan langkah konkret pasangan Al-Shinta dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan hilirisasi pertanian padi di Kabupaten Muara Enim.


Begitu juga sebaliknya ketika Paslon nomor satu memberikan pertanyaan kepada paslon lainnya mulai dari lahan, daerah rawan banjir dan money politik dalam pilkada, membuat lawan politik gugup menjawab pernyataan tersebut.


Dengan percaya diri dan penuh keyakinan, Dr Hj Shinta Paramita Sari SH MHum, menyampaikan bahwa sektor pertanian adalah prioritas utama dalam rencana kerjanya jika Al-Shinta terpilih nanti.


Kabupaten Muara Enim adalah daerah agraris, jadi bagaimana meningkatkan produksi di sektor pertanian padi yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat khususnya Kabupaten Muara Enim.


Bagi mantan Ketua TP PKK Muara Enim 10 tahun ini, sektor pertanian bukan hanya fondasi ekonomi, tetapi juga kunci bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sebagian besar bergantung pada sektor ini.


"Jadi saya tidak perlu menjawab pertanyaan soal hilirisasi, kita semua sudah tau hilirisasi proses transformasi ekonomi berkelanjutan. Yang utama bagaimana meningkatan hasil produksi dimaksimalkan dalam satu tahun bisa panen 3 kali," tegasnya.


Shinta memaparkan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan petani yang dibutuhkan adalah peran aktif pemerintah daerah sangatlah penting.


Masyarakat harus diberikan pemahaman yang tepat tentang pola tanam padi yang baik dan penentuan benih yang tepat. Dengan pola tanam yang benar dan pada waktu yang tepat agar tidak merugikan petani.


"Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian dan pada gilirannya pendapatan petani sehingga berdampak pada perekonomian," jelasnya.

21 November 2024

Gubernur Sumsel Melaunching Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR)

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com -Pejabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE menghadiri serta melaunching Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Provinsi Sumsel yang beralamatkan di jalan Kolonel Sulaiman Amin Km 7 Talang Buruk Palembang dengan penekanan tombol sirine bersama-sama dengan lainnya, Kamis (21/11/2024).


Turut hadir didalam kegiatan ini Kepala Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Muhammad Affandi, S.T., M.Sc, IPU., ASEAN.Eng, Sekretaris Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Ridwan, M.M, Kepala UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Enny Eliaroza, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng, Kepala Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) diwakili oleh Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, dan undangan lainnya.


Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE mengatakan, pihaknya bangga dan senang dan kita dorong terus adanya layanan-layanan yang dikelola melalui BLUD. Apa yang membedakan dia layanan BLUD dengan non BLUD atau dinas. Pertama adalah bahwa BLUD itu diberikan relaksasi, keleluasaan dalam pengelolaan layanan dan anggaran itu bedanya.


“Kalau dia masih dinas, maka dia masih ikut aturan birokrasi yang cepat, harus ada anggaran, perencanaan dan kalau tidak ada anggaran tidak bisa jalan,” ujarnya.


Kemudian, berkaitan dengan BLUD konstruksi pelayanan infrastruktur dengan demikian kita harapkan layanan yang akan diberikan kepada pengguna jasa akan lebih baik, lebih cepat, dan transparan, itu yang paling penting. Dengan yang membedakan BLUD dengan non BLUD di dinas adalah dalam percepatan memberikan pelayanan serta akuntabilitasnya.


“Kita harapkan nanti BLUD ini juga mengikuti pola yang sama dengan yang lainnya, sehingga demikian pelayanan dan penggunanya lebih bagus,” ungkapnya.


Menurut Kepala Dinas PUBMTR Sumsel Ir Muhammad Affandi, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN.Eng, UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel ini ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomer 18 Tahun 2018 yang memberikan pelayanan pengujian bahan kontruksi khususnya jalan dan jembatan yang ada dilingkungan provinsi Sumsel.


“Pembentukan BLUD ini sudah melalui proses, dan tahapan penilaian terhadap dokumen tata kelola, dokumen SPM yakni standar pelayanan minimum, dokumen rencana strategi, dokumen CAK atau catatan laporan keuangan,” katanya.


Dilanjutkannya, di mana oleh tim penilai sehingga UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel ini bisa menjadi atau ditetapkan menjadi BLUD. Di mana BLUD ini menyediakan berbagai layanan pengujian dan analisis material konstruksi untuk memastikan kualitas dan ketahanan material yang digunakan dan dihasilkan.


“Seperti contoh, kalau di kita itu ada pengujian aspal, ada adukan halus dan kasar untuk campuran aspal, betonnya juga ada disana, dan sebagainya, di mana semua ini akan menjadi satu kesatuan yang muaranya nanti akan menghasilkan satu pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi standar kualitas yang kita harapkan,” ucapnya.


Begitu juga disampaikan Kepala UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Enny Eliaroza, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng, jadi dengan adanya launching dari Penjabat Gubernur Sumsel tadi sebenarnya ini semua aksi perjuangan klasifikasi saya dari Pim, PIM tiga dan untuk teman-teman juga untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan di UPTD ini.


“Sehingga akhirnya dicabutnya retribusi kami di haruskan menjadi BLUD, kami bekerja keras untuk bisa menjadikan ini BLUD dengan cara meningkatkan semua pelayanan-pelayanan yang ada,” imbuhnya.


Masih Dilanjutkannya, baik itu membuat websitenya sehingga bisa transparan seperti yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur Sumsel tadi. Semua rincian bisa diakomodir hanya dengan digital, dengan handphone ataupun lainnya, begitu juga untuk pembayarannya. Jadi kami merasa sangat puas dengan BLUD, sehingga harapan kami ke depan di support oleh semua pihak.


“Sehingga untuk meningkatkannya lagi menjadi lebih se fleksibel mungkin lagi tadi sangat kami harapkan bersama. Untuk proses BLUD ini sendiri, sebenarnya sudah dari dan kita tidak tahu ada sosialisasi pencabutan retribusi di bulan Oktober 2023,” pungkasnya. (Al)