DPRD Prabumulih Harap Kepala Rutan Kelas IIB yang Baru Tingkatkan Pembinaan Warga Binaan

Prabumulih,liputansumsel.com--DPRD Kota Prabumulih yang di wakili oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, Deni Victoria, S.H., M.Si., menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Prabumulih dari Zulkipli Bintang, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. kepada Febryanto, A.Md.IP., S.H., M.H.

Acara ini digelar di halaman Rutan Kelas IIB Prabumulih dan turut dihadiri oleh Pj Wali Kota Prabumulih, H. Elman, S.T., M.M., serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk Kapolres Prabumulih, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan perwakilan Kejari Kota Prabumulih, Rabu (04/02/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Prabumulih menyampaikan harapannya agar kepala rutan yang baru dapat meningkatkan sistem pembinaan bagi warga binaan. Menurutnya, Rutan Kelas IIB Prabumulih memiliki peran penting dalam membina narapidana agar siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan mental yang lebih baik.

“Kami berharap kepala rutan yang baru bisa terus meningkatkan pembinaan kepada warga binaan, baik dalam aspek kepribadian maupun keterampilan kerja, sehingga mereka memiliki peluang lebih baik setelah menjalani masa hukuman,” ujar Deni Victoria.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara Rutan Kelas IIB dengan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih baik.

Read More

Pemkab Muba dan Polres Muba Bersinergi Wujudkan Kawasan Tertib Lalu Lintas yang Lebih Baik

Sekayu, Muba, liputan sumsel.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) bersama Polres Muba terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) guna menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat.

Komitmen ini ditegaskan dalam rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digelar di Gedung Lantai 2 Satlantas Polres Muba pada Selasa (4/2/2025). Rapat tersebut membahas kesiapan Muba dalam menghadapi Lomba KTL Tingkat Polda Sumatera Selatan 2025 serta persiapan Duta Berlalu Lintas.

Kasat Lantas Polres Muba, AKP Pandri Pratama Putra Simbolon, S.I.K., M.A., memimpin langsung rapat ini. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi peran aktif Pemkab Muba dalam mendukung peningkatan KTL di wilayahnya.

"Berkat kerja sama yang solid dari berbagai pihak, kita berhasil meraih Juara 1 KTL tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Juara 2 tingkat Nasional. Ini adalah bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian mampu menciptakan perubahan positif. Ke depan, kami optimis KTL di Muba akan semakin baik dan bisa meraih prestasi lebih tinggi," ujar AKP Pandri.

Dukungan penuh juga disampaikan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Sekayu, serta Lurah setempat yang hadir dalam rapat tersebut. Mereka menegaskan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program ini.

"Pada prinsipnya, Pemkab Muba sangat menyambut baik kegiatan ini. Kami siap berkolaborasi dengan Polres Muba dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas, demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat," ujar Kepala PU Perkim M. Ridho dan Camat Sekayu Edi Haryanto.(Rahma Dona)

Read More

BPK RI Taklimat Awal Laporan Keuangan Polri 2024, Audit sistem Pengelolaan Keuangan Polda Sumsel

Palembang, Liputansumsel.com,–

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Melaksanakan Taklimat Awal atas Laporan Keuangan Polri.T.A.2024

dengan mengaudit sistem pengelolaan keuangan di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel guna meningkatkan kualitas perencanaan dan laporan keuangan.

Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Polisi Andi Rian Djajadi,SIK,MH di Palembang, , Senin 3/2/2025 mengatakan kedatangan Tim BPK RI ke Polda Sumsel selain terjalin kemitraan yang baik, juga kegiatan audit tersebut semakin menunjang pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Polda Sumsel menjadi lebih baik dalam pertanggung jawabannya

“Kunjungan pimpinan beserta tim BPK RI ke Polda Sumsel merupakan momen yang perlu dimanfaatkan dengan baik bagi kasatker (kepala satuan kerja) dan kasatwil (kepala satuan wilayah) di wilayah hukum Polda Sumsel, karena dapat menerima ilmu dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang baik,” kata Alumni Akpol 91

Kapolda Sumsel didampingi Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M, Zulkarnain SIK, MSi Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, SIK, SH beserta PJU serta perwakilan Kasatwil jajaran Polda Sumsel menyambut kedatangan Wakil Penanggung

Jawab I BPK RI Totok Suhcahyo, SE, MSi, CSFA, Wakil Penanggung Jawab II BPK RI Yuniar Arifianto,SE, M, AK, AK, beserta rombongan tim BPK RI diruang Delegasi sebelum melaksanakan kegiatan Taklimat Awal diruang Vicon lantai II Gedung Utama Presisi Polda Sumsel dalam rangka taklimat awal Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Polri tahun anggaran 2024 Polda Sumsel

Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi, SIK, MH mengatakan sebagai mitra, Polda Sumsel aktif berkonsultasi dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai target dan tidak menyalahi aturan yang ada.

“ Kapolda Sumsel mengatakan Kepada para kasatker dan Kasatwil Jajaran Polda Sumsel agar memanfaatkan momentum pemeriksaan oleh BPK RI sebagai sarana berkonsultasi dan memperoleh bimbingan dari tim pemeriksa BPK RI,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Penanggung Jawab I BPK RI Totok Suhcahyo SE,M Si,CSFA meminta komitmen Kapolda Sumsel dan satuan kerjanya agar dapat memberikan data yang Akurat terkait pelaksanaan laporan keuangan.

Dia juga berharap komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif.

“Kami berharap adanya komitmen untuk bekerja sama dalam tugas masing-masing agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu, akses terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan agar diberikan yang seluas-luasnya,” ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta serta peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar dapat memperlancar pelaksanaan pemeriksaan tersebut sesuai harapan pimpinan Polri guna mewujudkan Polri Presisi .

(Armin)

Read More

Fantastis, Anggaran Tempat Pembungan Sampah (TPS) Percontohan Sebesar Rp.40.000.000 Berasal dari Dana CSR Bank Indonesia

Palembang, Liputansumsel.com, - CSR (Corporate Social Responsibility) adalah konsep yang menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. CSR mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya. 

Adapun Tujuan CSR adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, serta mendukung keberlanjutan ekonomi. 

Biasanya dana CSR dari sebuah perusahaan digunakan untuk beberapa hal, seperti pengelolaan limbah industri, membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan dan keagamaan.

Di Indonesia, peraturan mengenai CSR diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Sehingga jika dilihat menurut UU tersebut, CSR setiap badan usaha Perseroan Umum dan terbuka berkewajiban untuk mengeluarkan CSR termasuk Bank Indonesia.

Ironisnya, terkadang dana CSR ini tidak tepat sasaran ataupun tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan karena diduga diselewengkan oleh oknum pelaksana.

Seperti yang terjadi di kota Palembang, dana CSR dari Bank Indonesia sebesar Rp 40 juta untuk pembangunan Tempat Pembuangan  Sampah(TPS) percontohan yang terletak di rumah susun blok 14 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil kota Palembang diduga tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikucurkan.

Tentu saja jika dugaan ini benar, pastinya hal ini merugikan Negara terutama disaat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki penyimpangan aliran dana CSR BI justru di Palembang ditemukan dugaan penyelewangan anggaran CSR.

Dari pantauan dilokasi, terlihat sangat jelas dengan anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp.40.000.000 sangat tidak sesuai dengan bangunan yang berdiri.

Menemukan fakta seperti ini, Wartawan Portal ini  mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada inisial E yang  diketahui pegawai di Kelurahan 24 Ilir  dan sebagai penggerak Bank Sampah rumah limas

Saat dikonfirmasi melalui via pesan whatsapp sangat disayangkan bukannya terbuka terkait anggaran dan mekanisme pengerjaannya malah E balik bertanya kepada wartawan," dengan siapa ini, maksud dan tujuannya apa ya?, Kata E.

Selain E yang diduga bertanggungjawab atas pembangunan TPS Percontohan tersebut, Wartawan portal ini juga sudah berupaya menghubungi  salah satu lembaga yg di percaya oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan dana rutin CSR dari Bank Indonesia ber inisial  IA namun hasilnya tetap "mandul".

Hingga berita ini ditayangkan masih menunggu klarifikasi dari pihak pihak terkait.

(Armin)

Read More

DPRD Kabupaten Muba Gelar Rapat BANMUS, Bahas Jadwal Paripurna Pidato Bupati Muba dan LKPJ Tahun Anggaran 2024

SEKAYU,liputan Sumsel.com – Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar rapat penting pada Senin (3/2/2025) untuk membahas jadwal Rapat Paripurna Pidato Bupati Muba masa Jabatan  2025-2030 serta pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pj. Bupati Muba Tahun Anggaran 2024, di Ruang Rapat BANMUS DPRD Kabupaten Muba.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Muba, Irwin Zulyani, mewakili Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumai, dihadiri oleh Asisten I Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, para anggota Banmus DPRD Muba, Kabag Tapem Setda Muba Suganda AP MSi, Kepala Bidang Komunikasi Publik , Kartiko Bw, SE, MM Dinas Komunikasi dan Informatika Muba dan bagian Prokopim 

Wakil Ketua DPRD Muba Irwin Zulyani mengatakan salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah penentuan jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muba untuk penyampaian pidato sambutan Bupati Muba terpilih periode 2025-2030. Menindaklanjuti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025.

Mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.4.3/4378/RJ yang menginstruksikan bahwa bupati terpilih harus menyampaikan pidato sambutan setelah acara serah terima jabatan, DPRD Muba menyepakati Rapat Paripurna Pidato Sambutan Bupati Muba akan digelar pada 24 Februari 2025.

"Jika ada perubahan jadwal pelantikan, maka jadwal Paripurna akan disesuaikan dengan tanggal serah terima jabatan," ujarnya.

Selain itu, Rapat BANMUS juga membahas agenda penyampaian dan pembahasan LKPJ Pj. Bupati Muba Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan jadwal yang telah disepakati, agenda ini akan berlangsung sebagai berikut: pada tanggal 17 Februari 2025, Penyampaian Penjelasan LKPJ Pj. Bupati Muba oleh Pj. Bupati. Kemudian 18 Februari – 16 Maret 2025, Pembahasan LKPJ oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama mitra kerja terkait. Selanjutnya 7 Maret 2025 Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Pansus kepada Pimpinan DPRD serta pengambilan keputusan DPRD terhadap LKPJ. 17 Maret 2025 Rapat penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ. Dan pada 18 Maret 2025 diagendakan Penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ.

"Untuk memastikan pembahasan berjalan efektif, DPRD Muba membentuk empat Panitia Khusus (Pansus) yang disesuaikan dengan keanggotaan di Komisi-Komisi DPRD. Hal ini bertujuan agar evaluasi kinerja setiap perangkat daerah lebih optimal sesuai dengan mitra kerja masing-masing komisi," tandasnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Muba, H Yudi Herzandi SH MH, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak mengalami sengketa hasil Pilkada akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025.

"Insyaallah di daerah kita tidak ada gugatan. Jika pelantikan dilakukan pada tanggal 20 Februari, maka serah terima jabatan akan digelar pada 24 Februari 2025," ujarnya.(Rahma Dona)

Read More