26 Juni 2021
Palembang, Liputan Sumsel.Com - Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau halte Transmusi Kancil Putih, Jalan Demang Lebar Daun, Jumat (25/6/2021).
Dari ketua RT dan RW di kawasan itu, Fitrianti mendapat laporan bahwa keberadaan halte itu cukup mengganggu mobilitas pengguna jalan.
Pasalnya, dengan keberadaan halte yang berdampingan dengan Jalan Kancil Putih, kawasan tersebut dinilai rentan mengakibatkan kecelakaan.
"Selain mengganggu arus lalu lintas pada saat Bus Transmusi datang, di sini juga sering terjadi kecelakaan. Ini karena jarak halte dinilai terlalu dekat dengan lorong, sehingga menutupi pandangan pengendara yang keluar dari Lorong Kancil Putih," ujar Fitrianti.
Ia mengatakan, terkait aspirasi warga ini, pihaknya akan melakukan kajian.
"Mungkin akan kita pindahkan sesuai permintaan warga ke tempat yang lebih nyaman, dan pastinya lebih aman." (Rl/Al)
Palembang, Liputan Sumsel.Com - Dinas Pendidikan Kota Palembang telah memetakan 24 SMP dan 3 SD melakukan sekolah tatap muka pada 12 Juli mendatang.
Sistem pembelajaran akan dibagi tiga shift dengan waktu belajar hanya 2 jam.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, tidak seluruh sekolah yang akan belajar tatap muka.
"Hanya yang memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Setelah dimulai nantinya, pada Agustus proses tatap muka itu akan dievaluasi. Jika baik, maka jumlah sekolah akan ditambah. Namun kalau tidak baik terpaksa kembali Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau online," ujar Zulinto, Jumat (25/6/2021).
Adapun sekolah-seklolah yang akan tatap muka, di antaranya, SMP 17, SMP 1, SMP 9, SMP 10, termasuk SMP 25 yang lokasinya di pinggiran kota.
Zulinto mengatakan, sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka, pada Juli minggu pertama pihaknya akan kroscek ke sekolah-sekolah yang akan buka.
Beberapa aturan pembelajaran dibagi tiga shift dan berlangsung hanya dua jam agar tidak tabrakan jadwal masuk.
"Jadi nantinya ada dua sistem pembelajaran, dengan cara tatap muka dan PPJ," kata Zulinto.
Namun, apakah 12 Juli bisa mulai, Zulinto mengatakan pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan Wali Kota Palembang, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan pihak terkait lainnya.
"Dalam instruksi Menteri Pendidikan diharuskan tatap muka. Mau tidak mau, suka tidak suka. Namun, Palembang kondisi Covid-19 naik. Akan rapat lagi karena persiapan tatap muka sudah dilaksanakan, sudah sosialisasi dan sampaikan ke kepala sekolah soal prokes," ujar Zulinto.
Dia mengatakan, vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan sudah dilakukan 16 ribu orang tahap pertama. Tahap kedua ini sudah hampir 16 ribu, dan sudah hampir selesai. Juli nanti pasti sudah selesai karena prosesnya sudah lama dan khusus guru terus jalan.
"Untuk desakan orang tua, ada yang minta buka dan ada yang tidak mau. Kita tetap memprioritaskan permintaan, jika tidak mau bisa PJJ, jika siap tatap muka bisa membuat pernyataan," pungkas zulinto(Rl/Al)
Pagaralam.Liputan Sumsel.Com - Sebagai dukungan terhadap program pemerintah dalam memberikan layanan administratif berupa akta kelahiran kepada masyarakat, PT PLN (Persero) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam beserta lembaga sosial kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Selatan, mendistribusikan sebanyak 300 akta kelahiran kepada warga di 5 (lima) kecamatan di daerah Pagar Alam.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Walikota Pagar Alam, Alfian Maskoni SH. dan Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Lahat, Triyono beserta rombongan. Dalam sambutannya, Walikota Pagar Alam menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin antara PLN, Dinas Dukcapil dan ACT Sumsel dalam membantu layanan akta kelahiran gratis bagi 300 warga kurang mampu yang ada di wilayah administratif Pagar Alam.
"Terima kasih atas kolaborasi dan sinergi yang baik, antara PLN, Disdukcapil dan ACT, sehingga hari ini ada 300 anak dari warga kurang mampu yang telah tercatat secara kependudukan dan mendapatkan akta kelahiran. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat mendukung capaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di kota Pagar Alam." ungkap Walikota.
Lima kecamatan yang masuk dalam bantuan akta kelahiran itu adalah: Kec. Pagaralam Utara Kec. Pagaralam Selatan, Kec. Dempo Tengah , Kec. Dempo Utara dan Kec. Dempo Selatan. Sedangkan yang dibantu adalah warga kurang mampu yang berada pada lokasi yang cukup jauh dari kantor layanan administratif, sehingga selama ini belum melakukan kewajiban kepengurusan akta kelahiran bagi anak-anaknya.
Program Implementator ACT Sumsel, Aditya Marsello, manyampaikan bahwa selain memberikan bantuan akta kelahiran gratis, para warga juga mendapat bantuan tambahan berupa beras. Hal ini sebagai wujud kepedulian sosial atas dampak adanya pandemi yang telah melanda lebih dari satu tahun ini.
"Sebagian besar warga yang menjadi sasaran adalah dari prasejahtea, sehingga memiliki berbagai keterbatasan dalam memenuhi kewajiban administratif. Selain dibantu mendapatkan akta kelahiran mulai dari tahap awal verifikasi, validasi, hingga mendapatkan akta lahir dari dinas kependudukan dan catatan sipil, warga juga mendapatkan bantuan beras dan lainnya," jelas Adit.
Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Lahat, Triyono menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap program pemerintah yang telah dirumuskan dalam Tujuan Program Berkelanjutan (TPB) atau disebut juga sebagai Sustainable Development Goals (SDG's).
"Ini merupakan wujud dukungan PLN terhadap program pemerintah yang mengacu pada SDG's. Salah satunya adalah pilar hukum dan tata kelola, dimana proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil serta persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun menjadi salah satu indikator pelayanan yang harus ditingkatkan. Dan Ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ungkapnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa bantuan yang dilaksanakan melalui Program PLN Peduli ini dilaksanakan sejak 16 April lalu. Dengan sinergitas yang baik bersama Disdukcapil Kota Pagar Alam dan ACT yang telah berpengalaman dalam kegiatan sosial kemanusiaan, sebanyak 300 anak dari masyarakat kurang mampu telah tercatat dalam data kependudukan dan tercetak akta kelahirannya. Ia juga berharap melalui bantuan ini masyarakat prasejahtera dapat terbantu.(Ril)
PRABUMULIH,liputansumsel.com--Kota Prabumulih dipercaya menjadi tuan rumah untuk peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan hari ulang tahun PWI ke 76 Tahun 2022 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan , H Firdaus Komar dalam acara peringatan HPN dan HUT PWI ke-75 di Kabupaten Banyuasin, kamis (24/6/2021).
"kita menunjuk Kota Prabumulih sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan HPN tahun 2022, kita Yakin Kota Prabumulih mampu mensukseskan acara ini karena sebelumnya sudah pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi tahun 2019 lalu,"jelasnya.
Selain itu kegiatan diagendakan setiap tahun untuk di Sumatera Selatan, Insya Allah seluruh kabupaten kota akan mendapatkan giliran, momen ini juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jalinan silaturahmi antar anggota dan pengurus PWI mulai dari tingkat Kabupaten Kota hingga ke Tingkat Nasional.
"melalui kegiatan yang dilaksanakan seperti Pekan Olahraga wartawan daerah juga diharapkan dapat menjadi motivasi agar para wartawan juga dapat menerapkan pola hidup sehat dengan memiliki hobi berolahraga," harapnya.
Sebelumnya Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM yang menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah kegiatan HPN jika memang ditunjuk.
"Jika kita ditunjuk, tentu kita akan siap. Kita juga memiliki sarana yang memadai untuk memfasilitasi para panitia dan peserta dalam agenda tahunan tersebut,"jelas Walikota Prabumulih beberapa waktu lalu.(*)