Budi Hartawan Letakan Batu Pertama Pembangunan Balai Latihan Kerja UPTP

PRABUMULIH,liputansumsel.com— Pemerintah kota Prabumulih Patut mandapat apresiasi dari masyarakat kota Prabumulih dengan anggaran yang cukup minim namun dengan kerja keras kepemimpinan Ridho-Fikri sudah banyak bukti Mega proyek Pusat yang telah di bangun di kota Seinggok Sepemuyian ini

Setelah menunggu cukup lama akhirnya pembangunan Balai Latihan Kerja UPTP di kelurahan tanjung Raman di penghujung menjelang bulan suci Ramadhan, resmi kerjakan, hal itu di tandai Peletakan batu pertama oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Budi Hartawan Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker RI didampingi Ir. H. Ridho Yahya MM Walikota Prabumulih. Jumat 01/04/2022.

Sebagai bentuk rasa syukur Walikota juga menggelar doa bersama masyarakat kota Prabumulih, untuk keselamatan dan kelancaran pembangunan, ditandai pula dengan pemotongan satu ekor sapi seperti yang di lakukan saat di mulainya pembangunan Fly over berharap doa dari masyarakat Prabumulih

Saat Kunjungan kerjanya Ditjen Binalavotas menerangakan Pembangunan BLK UPTP, menggunakan Dana APBN Tahun Anggaran 2022. Dirinya juga mengungkapkan kota Prabumulih menjadi kota pertama kali yang di laksanakan peletakan batu pertama, yang selanjutnya akan di bangun pula di 18 provinsi lainnya. Hal tersebut disampaikan Budi saat wawancara di hadapan media ini,

“Hari ini kita melakukan peletakan batu pertama pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Prabumulih. Ini sebagai tanda akan ada Balai Pelatihan Vokasi di Sumatra Selatan, Ini merupakan salah satu dari 18 Provinsi yang akan dibangun Balai Vokasi dan Produktivitas. Prabumulih yang pertama kali dilakukan peletakan batu pertama,” ujar Budi Hartawan seraya menambahkan kota Prabumulih ini termasuk kota yang strategis tempatnya.
Salain itu dengan dibangunnya Balai Vokasi ini Budi Hartawan berharap masyarakat Prabumulih khususnya dan umumnya masyarakat Sumatra Selatan dapat meningkatkan kompetensinya

“Kita berharap dengan adanya Balai ini nantinya dapat meningkatkan kompetensi masyarakat Prabumulih dan seluruh Sumatera Selatan agar nanti dapat bersaing di pasar kerja yang saat ini tersedia,” harapnya.

Ditambahkannya pula. Balai Pelatihan ini ada 11 kejuruan yang akan diterapkan dengan luas sekitar 2 hektar lebih,

“Akan ada 11 kejuruan yang akan kita bikin, seperti pelatihan Las, Listrik, Menjahit dan beberapa kejuruan lainnya. Tahap pertama ini akan dibangun Kantor, Gedung Teknologi informasi, ada Garmen, ada juga Kios siap kerja, dengan luas bangunan sekitar 2400 meter persegi,” terangnya lagi.

Budi Hartawan juga mengatakan jika sudah selesai pembangunan Gedung BLK ini, nanti akan dibentuk forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri untuk dapat menyatukan program-program yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

Pembangunan tahap awal tahun 2022 gedung BLK ini ditargetkan selesai bulan September mendatang, dan akan terus dilanjutkan pembangunan pada tahap selanjutnya.

Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM mengatakan dengan Balai Pelatihan Vokasi ini program pengentasan dan pengurangan pengangguran di Sumsel dapat terukur sesuai dengan ahlinya.

“Nanti kita akan sampaikan ke semua bupati dan walikota Se-Sumsel agar warganya dikirim untuk dilatih disini, setelah dilatih disini kita jamin mereka akan bekerja diluar. Karena kita juga akan melihat, andai di Jepang butuh tenaga kerja bidang apa, atau di Batam butuh skill apa nanti akan kita latih disini,” terangnya.

Ditambahkannya pula oleh Ridho Yahya bahwa dua kementrian sudah sepakat berkerjasama.

“Apalagi tadi pak dirjen menyampaikan sudah ada kesepakatan antara Kementrian desa dengan kementerian tenaga kerja, dengan demikian dapat menggunakan dana desa untuk biaya pelatihan disini,” ungkap walikota dua periode ini.

Senada dengan Ditjen Binalavotas Budi Hartawan, Walikota mengatakan bahwa pelatihan di Balai ini nantinya sesuai dengan permintaan pasar.

“Ini real, penurunan penganggurannya real, karena pelatihan yang akan diberikan sesuai dengan permintaan pasar, bukan asal latih. Kita akan usahakan agar dana APBD juga dapat berperan disini,” pungkas walikota yang dikenal dekat dengan masyarakat ini. (Adv)

Read More

Gubernur Herman Deru Dampingi Kapolri Tinjau Produksi-Distribusi Minyak Goreng Curah di Banyuasin

Banyuasin, Liputansumsel.com,- Gubernur Sumsel H. Herman Deru mendampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau produksi minyak curah di PT. Tunas Baru Lampung Tbk, Kabupaten Banyuasin, Jumat (1/4). 

 

Kapolri beserta rombongan Gubernur Sumsel H. Herman Deru beserta Forkopimda dan jajaran direksi PT. TBL Tbk terlihat tiba sekitar pukul 10.50 wib di lokasi pabrik. Sesaat tiba di pabrik, Kapolri dan rombongan diterima oleh jajaran direksi PT TBL Tbk masuk ke dalam pabrik melihat phanel Schematic Flow Diagram of CPO, diagram alir masuk CPO, diagram proses refinery CPO, diagram proses fraksinasi, diagram kemasan hingga diagram curah. 

 

Setelah sekitar 15 menit mengecek proses produksi, rombongan Kapolri ini melanjutkan peninjauan ke tempat pengisian minyak goreng curah yang berada di samping luar pabrik. 

 

Usai melakukan serangkaian peninjauan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo didampingi Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan bahwa peninjauan yang dilakukannya hari ini untuk memastikan bahwa minyak goreng curah tersedia di pasaran setelah pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter atau Rp15.500/kg. 

 

"Kita ingin memastikan setelah ditetapkan HET maka minyak curah ini kita harapkan segera ada di pasaran, " tegasnya. 

 

Dalam kesempatan itu Kapolri memastikan bahwa PT. TBL Tbk juga melakukan peningkatan produksi setelah mendapatkan kuota dari Menperin dari sebelumnya 560 ton perbulan naik menjadi 1.400 ton perbulan. 

 

"Artinya produksinya per 2-3 hari ini berada di angka 120 ton perhari. Tentunya dengan peningkatan ini kita harap bisa penuhi kebutuhan minyak goreng curah khususnya di wilayah Palembang,' jelas Kapolri. 

 

Selain memastikan keberadaan migor curah di pasaran, peninjauan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap hari minyak goreng curah benar-benar terdistribusi. 

 

"Kita cek selain di sini ada 2 produsen besar lagi. Untuk itu kita ingin pastikan bahwa setiap hari produksi minya betul-betul terdistribusi. Setelah kebutuhan Palembang terpenuhi silahkan diatur wilayah lainnya seperti Jambi dan beberapa wilayah lain," paparnya. 

 

Dari hasil pengecekan yang telah dilakukan, Kapolri mengungkapkan bahwa memang ada beberapa masalah  terkait kekurangan bahan baku. Khususnya buah tandan yang dilaporkan jajaran Direksi menurun lantaran panen yang menurun. 

 

"Sehingga berdampak pada barang yang dikirimkan ke produsen tidak seperti biasa. Ini tentu akan kita cek lebih lanjut," jelasnya. 

 

Lebih jauh Kapolri berharap agar PT. TBL Tbk dapat memenuhi target dari Menperin sehingga kebutuhan masyarakat menghadapi Ramadhan dapat terpenuhi.

 

"Ini betul-betul dibutuhkan masyarakat kita yang selama ini miliki ketergantungan dengan minyak curah khususnya pedagang kaki lima dan dan kelompok masyarakat. Harapan kita ini bisa terus ditingkatkan," paparnya. 

 

Di akhir konferensi persnya Kapolri juga berharap PT. TBL dapat teurs menjaga produksi bahkan meningkatkan  produksi.dengan mencari bahan baku dengan optimal. 

 

"Agar produksi ini bisa ditingkatkan dari 30 persen bisa ditingkatkan menjadi 50 persen," tutupnya. 

 

Usai konferensi pers singkat, sekitar pukul 11.25  Wib, Kapolri dan Gubernur Sumsel.H. Herman Deru beserta rombongan bergerak melanjutkan agenda kunkernya meninjau Pasar Lemabang dilanjutkan dengan peresmian Gedung Utama Presisi Polda Sumsel. 

 

Selain Gubernur Herman Deru sejumlah pejabat juga tampak mendampingi Kapolri, di antaranya Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto, Bupati Banyuasin Askolani.****

Read More

Musi Banyuasin Dukung Program Kedaulatan Pangan Nasional

#Plt Bupati Beni Panen Raya Padi dan Tanam IP 200 Sawah Pasang ⁰Musi Banyuasin Dukung Program Kedaulatan Pangan Nasional  Surut

LALAN,liputansumsel.com - Plt Bupati Musi Banyuasin (Muba) Beni Hernedi didampingi Forkopimda, dan Wakil Ketua I TP PKK Muba Susy Imelda Beni bersama petani melakukan Panen Raya Padi dan Tanam Indeks Pertanaman (IP) 200 di Persawahan Pasang Surut di Desa Perumpung Raya Kecamatan Lalan, Kamis (31/3/2022).

Plt Bupati Muba Beni Hernedi mengatakan, dalam rangka mendukung kedaulatan pangan nasional, Kabupaten Muba merealisasi luas tanam padi berkisar 78.000 Ha pertahun. Luasan itu terdiri dari beberapa topologi lahan, yaitu padi sawah pasang surut, padi sawah lebak dan padi sawah tadah hujan. Lebih kurang 56 persen merupakan padi sawah pasang surut dan sebagian besar berada di Kecamatan Lalan.

"Alhamdullilah Muba saat ini berhasil melaksanakan indek pertanaman (IP) 200 dan IP 300 berupa padi dan jagung.Ini berkat kerja keras semua pihak dan didukung alat mesin pertanian modern, yang bantu percepat pengolahan lahan dan penanganan pasca panen dengan baik,"ucapnya.

Ketua PMI Kabupaten Muba ini juga menyampaikan, masalah utama petani tanaman pangan saat ini yaitu turunya harga gabah/beras, pada saat panen dibawah harga HPP. Pemkab Muba akan berusaha maksimal agar gabah/beras petani Muba dapat dikonsumsi oleh masyarakat Muba dengan cara, semua pegawai pemerintah diimbau membeli dan konsumsi beras petani Muba.

"Kemudian kebijakan agar semua perusahaan perkebunan melalui koperasi perusahaan yang bertugas, memenuhi kebutuhan bahan pokok karyawannya di lahan perkebunan untuk beli dan menyalurkan beras yang berasal dari petani Muba untuk di konsumsi karyawannya,"pungkas Beni.

Beni juga menyebutkan, pasar-pasar tradisional, minimarket dan toko-toko sembako diimbau untuk menyalurkan beras-beras petani Muba. Selain itu juga bantuan sembako baik itu bantuan masyarakat miskin, pasar murah dan bansos agar menggunakan beras dari petani Muba.

"Ini semua harus kita lakukan agar para petani padi dapat menikmati hasil yang layak, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya,"ujarnya.

Sementara, menurut laporan Kepala Dinas TPHP Muba Ir A Thamrin, bahwa pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Muba ditujukan pada peningkatan produksi tanaman padi dan jagung dengan cara meningkatkan indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 200 dan sampai dengan IP 300 guna meningkatkan produktivitas perhektar.

"Luas lahan sawah di Kabupaten Muba 40.544,68 Ha yang terdiri dari lahan pasang surut, rawa lebak dan tadah hujan. Lahan pasang surut yang ada di Kecamatan Lalan seluas 23.887,16 Ha dengan IP 100, IP 200 dan IP 300, khusus luas lahan sawah pasang surut di Desa Perumpung Raya tempat kita panen sekarang seluas 4.200 Ha dengan IP 200 (padi-padi + 50% ) padi-jagung ±30% dan ±20% IP 100,"jelasnya.

Thamrin juga memaparkan, realisasi tanam padi Kabupaten Muba pada tahun 2021 seluas 77.895 Ha, dengan produktivitas 50,90 kw/ha. Produksi padi sebanyak 394.026 ton gabah kering panen (GKP), setara dengan 203.199 ton beras. Sedangkan konsumsi masyarakat hanya 57.551 ton pertahun sehingga Kabupaten Muba surplus sebanyak 145.648 ton beras. Kabupaten Muba saat ini sedang memasuki musim panen padi tetapi harga gabah dan beras di tingkat petani jatuh, pada saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani hanya kisaran Rp. 3.700 sampai Rp. 3.800,- jauh dari harga patokan pemerintah (HPP) Rp 4.200/kg GKP sedangkan harga beras di tingkat petani kisaran Rp 7.800 sampai Rp 8.000,-/kg, sedangkan HPP beras pemerintah Rp. 12.000-  Rp 13.000/ kg.

"Karena itu kami mohon kepada pemerintah melalui Bulog agar melakukan serapan gabah petani dengan harga HPP pemerintah. Kegiatan penanaman padi IP 200 dan IP 300 ini akan kita tumbuh kembangkan yang ditunjang dengan kegiatan pemberian bantuan sarana produksi seperti, benih padi varietas unggul baru, pupuk, pupuk hayati, herbisida, termasuk bantuan alsintan (pra panen dan pasca panen),"bebernya.

Dirinya juga menjelaskan, pertanian tanaman pangan di Kabupaten Muba saat ini memasuki fase baru dengan penggunaan sistem mekanisasi pertanian, di mana petani mulai dari pengolahan lahan sampai panen sudah menggunakan teknologi mekanisasi seperti hand traktor, traktor roda 4 saat pengolahan lahan, dan untuk panen sudah menggunakan combine harvester sehingga petani lebih efisien dalam penggunaan waktu.

"Petani bisa langsung melakukan olah tanah begitu habis panen dan langsung tanam IP 200, guna memenuhi kebutuhan alat dan mesin pertanian tersebut kita terus mengajukan ke pemerintah pusat melalui dana APBN, dinas propinsi melalui APBD,"jelasnya.

Turut hadir dalam acara Anggota DPRD Muba Iwan Aldes, Dandim 0401 Letkol Arh Faris Kurniawan SST MT, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Drs Yusuf Amilin, Kepala BPS Sekayu Sunita SE, Kepala Perangkat Daerah Muba yang terkait, Camat Lalan, para Kades, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kecamatan Lalan.

Diserahkan bantuan dari Plt Bupati Muba kepada Kelompok Tani (Poktan) berupa Traktor roda dua, secara simbolis diterima oleh Muhammaf Syafei Poktan Mardi Tani Desa Karang Sari, Wahyu Aji Poktan Tani Subur Desa Galih Sari, Sudayat Poktan Suka Makmur Desa Karang Mukti, Madyo Utomo Poktan Mutiara Agung Desa Trimulya Agung, Samiun Poktan Karya Tani Desa Karang Tirta, Suwardi Poktan Sido Mulyo Desa Trimulya Agung, Siswanto Poktan Harapan Jaya II Desa Karya Mukti, I Wayan Sukastiwan Poktan Mekar Sari Desa Karya Mukti, Bagus Setiawan Poktan Mekar Mukti Desa Galih Sari.

Kemudian diserahkan juara pajak bumi dan bangunan  kepada juara 1 Harno Desa Ringin Agung, juara 2 Iramudin Desa Karang Rejo, Juara 3 Masri Desa Karang Rejo. Selanjutnya juara pajak sarang burung walet, juara 1 Sugiman Desa Suka Makmur dan juara 2 Khoirul Anwar Desa Purwo Rejo.

Diberikan juga bantuan tambahan modal usaha, Asmari Desa Karang Rejo, Sanpin Desa Perumoung Raya, Aam Aminah Desa Karang Makmur, maasing-masing menerima Rp 1.500.000.

Read More

OKI Siagakan Personel dan Sapras Antisipasi Karhutlah

OKI, LiputanSumSel.Com---Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), jajaran TNI/Polri didukung perusahaan dan masyarakat peduli api mulai menyiagakan personil dan sarana prasarana guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

.

Melalui apel siaga yang digelar di Kebun PT Buluh Cawang Plantation (BCP) Kecamatan Lempuing pada Rabu, (30/3) Wakil Bupati OKI, H. M. Dja’far Shodiq mengajak seluruh Anggota Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Karhutlah untuk bersinergi melaksanakan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah OKI.

.

"Potensi ancaman karhutla yang kita hadapi dari tahun ke tahun memiliki eskalasi dan karakter yang berbeda-beda disebabkan kondisi lahan, cuaca dan iklim, untuk itu saling sinergi, kolaborasi dan kerjasama yang baik yang dapat kita lakukan untuk upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan, disamping edukasi kepada masyarakat luas," kata Shodiq.

Dirinya meyakini sinergisitas dari seluruh stakeholder baik pemerintah, TNI-POLRI, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media dapat mewujudkan komitmen bersama yaitu OKI Bebas Kabut Asap di tahun 2022. 

.

Wabup Shodiq juga  menegaskan manajemen tanggap darurat serta kemampuan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara cepat dan tanggap harus selalu ditingkatkan. 

.

“Tidak kalah penting juga lakukan edukasi  kepada masyarakat secara persuasif dan terukur. "Selain bencana alam baik kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir, saat ini kita juga menghadapi bencana non alam berupa pandemi COVID-19. Hal ini membuat penanggulangan antara keduanya harus tetap berjalan dengan seimbang, yang mengharuskan kita bekerja cepat, inovatif, dan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait," jelas dia.

.

Sementara Komandan Kodim 0402 OKI/OI Letkol INF Hendra Saputra, S.Sos. MM., M.I.POL bersama Kapolres OKI AKBP. Diliyanto, SH, MH mengatakan apel siaga yang dilaksanakan pada hari ini tidak sekedar gelar pasukan namun bentuk kesigapan berbagai elemen untuk menghadapi bencana karhutlah.

.

“Latihan-latihan penanggulangan harus terus digencarkan untuk kesiapan personil maupun peralatan” ungkap Dandim Hendra.

.

Dandim menambahkan Pemkab dan jajaran TNI/Polri telah memiliki pemetaan wilayah rawan Karhutlah sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dini pada titik-titik rawan.

.

“Dibeberapa perusahaan sudah memiliki warning system yang memberi sinyal tingkat kerawanan Karhutlah. Intinya kita mesti siaga meski masih turun hujan di Maret ini” tutup dia.(PD)

Read More

Walikota Palembang Apresiasi Kerja Sama Gojek Bersama BPJS Ketenagakerjaan

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Wali Kota Palembang Harnojoyo menghadiri serah terima hadiah dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Mitra Gojek, di rumah dinasnya, Kamis (31/3/2022).

“Penyerahan hadiah tersebut sebagai bentuk kerja sama BPJS dan Mitra Gojek terkait berkemudi baik gojek ataupun gocar, kepesertaan BPJS,” ujar Harnojoyo.

Ia mengapresiasi kerja sama itu.

“Kita yakin para driver ini punya risiko yang tinggi saat bekerja. Jadi, ini kerja sama yang baik,” kata Harnojoyo.

Ia menyebutkan, dari 15 ribu driver, ada sekitar 5.000 anggota driver yang ikut serta.

“Ini akan dilakukan secara bertahap dan akan terus disosialisasikan manfaatnya.”

Harnojoyo, tidak hanya untuk driver ojek online, tetapi juga untuk masyarakat kota Palembang agar ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Jadi kita harus mempersiapkan hari esok. Karenanya, kami mengimbau ayo kita ikut serta ke BPJS ketenagakerjaan. Kita niatkan kita ikhlaskan untuk membantu saudara-saudara kita. Kita tidak tahu kedepannya akan terjadi apa, menghindari kejadian yang tidak diinginkan, karena semua rahasia Tuhan. Dengan adanya jaminan BPJS ketenegakerjaan ini nantinya keluarga yang ditinggal bisa terjamin dan tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa,” demikian Harnojoyo.

Sementara itu, Ibkar Saloma, Asisten Deputi BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan, jika driver gojek kategorinya informal.

“Masih banyak pelaku usaha informal seperti umkm dan juga gojek yang belum sadar akan jaminan sosial ketenagakerjaan. Iya kalau untuk driver ojek sendiri kategorinya informal ya, dari 15 ribu baru 5.000 yang terdaftar. Dan tidak hanya driver gojek saja tetapi juga seperti ojek biasa, supir angkot, dan juga pedagang pasar itu juga terlindungi dari kita,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, pihaknya akan melakukan pendekatan langsung dengan ketua komunitas dan meminta bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyosialisasikan keikutsertaan jaminan kesehatan tersebut.

“Yang pasti akan melakukan upaya pendekatan secara langsung dengan ketua komunitas karena mereka sulit kita jangkau secara perorangan, tetapi yang akan berpengaruh besar adalah pengaruh pemerintah daerah yang pasti. Mangkanya kita minta tolong dengan pak Walikota tadi, karena pengaruh paling besar adalah dari pemerintah daerah,” tukasnya. (Rl/Al)

Read More